Minggu, 29 November 2020 | 20:18 WIB

Jangan Tebang Pilih, Setelah Anies, Giliran Ridwan Kamil Diperiksa di Mabes Polri Hari Jumat

foto

 

Jangan Tebang Pilih, Setelah Anies, Giliran Ridwan Kamil Diperiksa di Mabes Polri Jumat.

www.transaktual.com

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan diperiksa aparat kepolisian, terkait kerumunan di Megamendung Kabupaten Bogor.  dalam acara tabligh akbar Rizieq Shihab, Sabtu pekan lalu.

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Erdi Adrimulan Chaniago membenarkan hal tersebut. " Iya iya, "Gubernur RK diperiksa Jumat " ujar Kabid Humas Polda Jabar di Mapolda Jabar, Rabu (18/11).

Soal materi pemeriksaan sendiri, menurut Erdi, seputar kegiatan Habib Rizieq di Megamendung. "Ya terkait Kerumunan di Megamendung" paparnya. " Selain RK, akan ada kepala daerah lainnya yang diperiksa, Nanti Bupati Bogor, kemudian perangkat-perangkat daerahnya juga akan diperiksa," terangnya.

Kabid Humas menambahkan, pemeriksaan terhadap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan dilakukan Jumat (20/11/2020) di Mabes Polri .

"Kalau RK hari Jumat ini di Bareskrim Mabes Polri," paparnya. Sementara untuk perangkat daerahnya, seperti Bupati Bogor, masih belum jelas waktunya.

"Perangkat daerah seperti Bupati Bogor, nanti diperiksa di Polda Jawa Barat, tapi waktunya belum jelas," pungkasnya. 

Ketum DPP Lsm Penjara PN ; “Setelah Penyelidikan, Bila Terbukti, Bisa Langsung Penyidikan, Jangan Bikin Kendor..."

Ditempat terpisah, Ketua Umum DPP Lsm Penjara PN mengatakan bahwa tidak seharusnya Gubernur yang juga sebagai bagian dari Aparat yang membuat Perda tentang Pandemi Covid 19, lupa dengan Perda yang dibikinnya sendiri.

“Konyol dong, sebagai Gubernur Jawa Barat, yang juga adalah Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK), belum membaca undang undang No.1 Tahun 2020 tentang Pandemi Covid 19 ” ujar Bang Epul panggilannya sehari hari, kepada wartawan yang mewawancarai.

“Kapolri bisa tegas, langsung mencopot dua Kapolda (DKI dan Jabar...red), ini merupakan pelajaran berharga bagi pemangku kebijakan di Daerah, jangan sibuk dengan pencitraan, hingga lupa, apa yang seharusnya dia kerjakan, sambung Ketum DPP Lsm Penjara PN.

“Bila memang Undang undang tentang Pandemi Covid 19 sudah berlaku, dan dapat dijalankan, tidak menutup kemungkinan mereka yang melanggar, dapat dihukum pidana, bagi ASN kemungkinan dipecat bisa saja terjadi ” ujar Ketum DPP Lsm Penjara PN, menyikapi para Pejabat Negara yang kurang serius mengatasi Pandemi Covid 19.

Perlu diketahui bahwa Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan yang berlaku mulai tanggal 31 Maret 2020.

Selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna ke-15 penutupan Masa Sidang III Tahun 2019—2020.

“Gubernur DKI, Anies Baswedan sudah dimintai keterangannya, selanjutnya Gubernur Jabar Ridwan Kamil rencananya akan dimintai keterangan pada hari Jumat (20/11/2020), Saya berharap setelah penyelidikan, bila cenderung ada indikasi melanggar undang undang, dan terindikasi ada perbuatan pidananya, tentu bisa dilanjutkan dengan penyidikan, kami juga berharap kepada Polri agar kepada semua pihak yang terlibat, jangan tebang pilih, jangan bikin kendor “ ucap Bang Epul menutup pembicaraan.

Anies Baswedan Selesai Diperiksa Polisi, Dicecar dengan 33 Pertanyaan.

Sementara itu pada selasa lalu (17/11/2020), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Selasa (17/11/2020). Dia menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 9,5 jam.

Anies tiba di Polda Selasa pagi pukul 09.43 WIB dan baru keluar dari gedung pemeriksaan pada pukul 19.30 WIB. Anies menyatakan kepada wartawan bahwa dia diberi 33 pertanyaan terkait kerumunan adanya massa pada acara pernikahan putri pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dan peringatan Maulid Nabi di Petamburan,

Jakarta Pusat pada Sabtu lalu. Acara pernikahan dan Maulid Nabi itu digelar saat pandemi Covid-19 sedang melanda dan atauran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tengah diterapkan di Jakarta.

Anies mengemukakan bahwa jawabannya atas pertanyaan polisi tertuang dalam laporan sepanjang 23 halaman. "Ada 33 pertanyaan yang menjadi laporan sepanjang 23 halaman," ucap Anies di Mapolda Metro Jaya.

Dia mengklaim seluruh pertanyaan tersebut telah dijawab sesuai fakta yang ada. Namun ia enggan menjelaskan secara rinci apa isi pertanyaan itu. Setelah memberikan pernyataan secara singkat, Anies meninggalkan Mapolda Metro Jaya. Kerumunan massa yang terjadi pekan lalu yang melibat Rizieq Shihab dan massa simpatisannya berbuntut panjang.

Peristiwa itu berbuntut pada pencopotan Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi dari jabatan mereka karena dinilai lalai dalam menegakkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Tak hanya itu, Polda Metro Jaya juga memanggil Anies beserta jajarannya untuk memberi penjelasan tentang peristiwa itu.

Transakt..