Rabu, 2 Desember 2020 | 15:58 WIB

Kejati Jabar Periksa Dugaan Penyelewengan Dana Hibah Pemprov 1,7 Miliar Oleh Kadin Jabar

foto

 

Periksa Penyelewengan Dana Hibah Pemprov 1,7 Miliar Oleh Kadin Jabar, Kejati Jabar Bungkam.

Bandung – www.transaktual.com

Belum selesai Kasus RTH yang menghebohkan Kota Bandung, kini muncuk masalah baru yang sedang digarap Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dan mulai memeriksa dugaan Penyelewengan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar). Dana sebesar Rp 1,7 miliar tersebut diserahkan kepada Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jabar pada tahun 2019 lalu.

Kejati Jabar melalui Asintel yang menangani kasus tersebut mengundang 3 (tiga) orang yang diduga terkait. Mereka yang telah dimintai keterangan (klarifikasi) oleh pihak intel yaitu Kepala Dinas Industri dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat (Kadis Indag Jabar), M. Arifin Soedjayana, Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Luar Negeri pada Indag Jabar,  Ida Rohaya dan Kasi pada Bidang Perdagangan Luar Negeri, Delima Sitorus  (12/10/2020). Terlihat kedua orang terakhir keluar dari Kantor Asintel Kejati Jabar dan langsung menaiki mobil Toyota Rush Nomor Polisi D 1112 A sekitar jam 16.58.

Atas Permintaan Keterangan (Klarifikasi) tersebut indofakta telah Memohon Konfirmasi kepada Kasi Penkum, Abdul Muis Ali, SH., MH dan juga Asintel Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, J. Devi Sudarso, SH., MH melalui pesan pendek Whatsapp kemarin, tapi belum ada respon.

Lalu Kasi Penkum di depan Kantor Asintel Kejati Jabar sekira jam 16.44 hari ini (13/10/2020), hanya menggoyang tangan kanan nya, seakan mengatakan "tidak berkenan,".

Kasus dugaan korupsi tersebut, berdasarkan informasi yang diperoleh indofakta juga dari rilis pelapor, Ir. Dony Mulyana Kurnia (DMK). Wakil Ketua Kadin Jabar Bidang Lingkungan Hidup dan CSR tersebut telah melaporkan kepada Kejati Jabar pada hari Kamis, 6/8/2020 lalu. Laporan ditujukan kepada Kajati Jabar, bahwa kekisruhan yang terjadi di KADIN JABAR, patut diduga ada kaitannya dengan penyalahgunaan Dana Hibah (Rp) 1,7 M (miliar). Diduga penyalahgunaan dilakukan oleh Ir Tatan Pria Sudjana selaku Ketua Umum KADIN Jabar.

Dari 5 (lima) fakta yang ditulis dalam rilis, DMK antara lain memaparkan,;

Pertama, pemberhentian,  dua orang Wakil Ketua Umum (WKU) KADIN Jabar yaitu Ir. Dony Mulyana Kurnia (Pelapor) dan Jahja B. Soenaryo yang terjadi pada bulan Desember 2019, Nomor : SKEP/00251/DP/XI/2018, pemberhentian ini terjadi dengan serta merta setelah cairnya Dana Hibah 1,7 M APBD dari Pemprov Jabar kepada KADIN Jabar pada bulan November awal, 2019.

Kedua, Pemberhentian Dony dan Jahja, tidak sesuai prosedure AD/ART KADIN, dibuktikan dengan Surat  dari KADIN Indonesia (Pusat), yang mengarahkan agar SK Pemberhentian Dony dan Jahja dicabut. Nomor : 061/DP/I/2020 ;

Ketiga, perlu diketahui Dony Mempunyai prestasi tersendiri, dengan pembinaan terhadap Pasar Kopi BANCEUY, yang mendapatkan penghargaan REKOR PRESTASI INDONESIA dari Pemerintah Pusat, yang ditandatangani oleh Hanif Dakhiri, dengan prestasi sebagai Pasar Kopi Pertama di Indonesia. Dalam pembinaan pasar Kopi Banceuy ini, tidak memakai dana/kas KADIN Jabar satu rupiahpun, sementara KADIN JABAR melakukan even De Majesty Braga, dengan tema : Peningkatan Bisnis Kopi Ekspor dan Impor, yang sama sekali tidak melibatkan Dony dan Pasar Kopi Banceuy, padahal jelas-jelas Pasar Kopi  Banceuy untuk pengembangan UKM, sementara even de Majesty Braga sama sekali tidak terlihat hasilnya (?) untuk peningkatan UKM. Diduga pemberhentian Dony, menyangkut Tatan Pria Sudjana tidak mau terganggu dan ingin memuluskan even yang dibuatnya, karena jelas -jelas hal ini bisa diduga penyimpangan pemakaian anggaran ;

Keempat, diakui oleh sdr. Tatan Pria Sudjana (terlapor) dalam sebuah media, bahwa anggaran Dana Hibah 1,7 M APBD Pemprov Jabar, dipakai ongkos berlima (pengurus Kadin Jabar) untuk studi banding ke Korea dan Jepang mendampingi Gubernur Jawa Barat, pertanyaannya apakah dana Hibah yang peruntukannya untuk pengembangan UKM itu, tepat dipakai untuk study banding(?), hal inipun patut diduga terjadi penyimpangan pemakaian anggaran, karena kalau untuk mendampingi Gubernurpun tidak perlu rombongan berlima, cukup sendiri saja, agar pemanfa'atan anggaran lebih maksimal untuk pengembangan UKM; dan

Kelima, Kadin Jabar  tidak mempertanggungjawabkan pemakaian dana hibah 1,7 M APBD JABAR, secara transparan, hal ini dibuktikan oleh mosi Tidak Percaya dari 17 (tujuh belas) KADIN Kota dan Kabupaten, yang mempertanyakan transparansi dari pemakaian anggaran dana hibah 1,7 M APBD Pemprov Jabar. Dan perlu diketahui, dengan mosi tidak percaya Kadin Kota dan Kabupaten ini, hingga otomatis bermuara pada persetujuan KADIN INDONESIA (pusat) kepada seluruh Kader Kadin Jabar, untuk melaksanakan Muprovlub  KADIN Jabar, yang sedianya akan dilaksanakan pada awal September 2020, dengan agenda utama memberhentikan/melengserkan sdr. Tatan Pria Sudjana dari Ketua Umum Kadin Jabar, dan mencari pengganti dan memilih Ketua Umum Kadin Jabar yang baru. Demikianlah analisa Dugaan Penyelewengan Dana Hibah 1,7 M APBD Jabar ini saya laporkan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, paparnya.

Carut Marut Kadin Jabar Berujung di Pengadilan, Ketum Ajukan Gugatan.

Diawali dengan Polemik yang berkepanjangan terjadi di tubuh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat akhirnya berujung di pengadilan dengan adanya gugatan hukum yang dilayangkan Ketua Umum (Ketum) Kadin Jabar, Tatan Pria Sudjana.

Tatan menegaskan, Kadin Jabar menolak tegas Surat Keputusan (SK) Kadin Indonesia Nomor Skep/039/DP/IX/2020 Tentang Pengesahan dan Pengukuhan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Barat hasil Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) di Purwakarta, Kamis 10 September 2020 lalu.  "Saat ini, Kadin Jabar tengah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oknum-oknum pengurus Kadin karena mekanisme muprovlub tidak sesuai dengan AD/ART. Kami menolak SK Kadin tentang pengangkatan pengurus baru itu," tegas Tatan di Bandung, Selasa (22/9/2020).

Penolakan juga dilakukan Tatan dengan mengirimkan surat kepada Ketum Kadin Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani dengan tembusan Presiden RI, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, Gubernur Jabar, Kapolda Jabar, DPRD Provinsi Jabar, serta perangkat daerah lainnya. Tatan menjelaskan, mekanisme pengajuan, pelaksanaan, dan hasil-hasil muprovlub yang digelar di Prime Plaza Hotel, Purwakarta itu bertentangan dengan AD/ART maupun peraturan organisasi Kadin.

Oleh karenanya, Tatan kembali menegaskan, Dewan Pengurus Kadin Jabar meminta Kadin Indonesia maupun stakeholder menahan diri serta menghargai proses hukum di pengadilan yang sedang berjalan. "Kami meminta Dewan Pengurus Kadin Indonesia tidak mengeluarkan keputusan-keputusan maupun pengesahan-pengesahan atas tindak lanjut SK Kadin Indonesia itu," katanya.

Tatan menambahkan, surat penolakan hasil muprovlub juga dikirimkan kepada Cucu Sutara yang terpilih sebagai Ketum Antarwaktu Kadin Jabar di Muprovlub Purwakarta. Tatan meminta Cucu Sutara menahan diri dan menghargai proses hukum yang sedang berjalan. "Untuk itu, Cucu Sutara tidak berhak menggunakan atribut Kadin Jabar, termasuk menduduki gedung Kadin Jabar sampai ada putusan pengadilan," tegasnya lagi.

Lebih lanjut Tatan membeberkan, pelaksanaan Muprovlub Purwakarta dan produk yang dihasilkannya mengakibatkan program-program Kadin Jabar yang sudah berjalan maupun yang akan dijalankan terganggu.

"Fungsi kelembagaan Kadin Jabar dalam melayani dunia usaha, masyarakat, dan pemerintah menjadi terganggu. Padahal, saat ini, peran serta pelaku usaha dalam menggerakan sektor rill di era COVID-19 dan pasca-COVID-19 untuk menyelamatkan masyarakat Jawa Barat dari krisis ekonomi sangat diperlukan," bebernya.

Selain itu, Kadin Jabar juga tengah menjalankan program kerja bantuan ketahanan pangan bagi pekerja maupun buruh terdampak pandemi COVID-19 serta melakukan percepatan penanggulangan dampak pandemi COVID-19 di 27 kabupaten/kota di Jabar.

Program lainnya yang terganggu, yakni penyusunan laporan periodik tahunan Kadin Jabar kepada anggota biasa, anggota luar biasa, dan Kadin kabupaten/kota. Kemudian, penyusunan laporan kegiatan dan laporan penggunaan dana hibah dari Pemprov Jabar, hingga kerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan yang berskala nasional maupun internasional.

"Saat ini kita juga sedang menjalankan program Lembaga Koordinasi Sertifikasi Profesi (LKSP) yang akan menunjang konektifitas antarindustri dengan ketersediaan tenaga kerja. Ini pun terganggu karena kudeta yang dilakukan oknum pengurus Kadin Jabar itu," tandas Tatan.
Untuk diketahui, Cucu Sutara terpilih secara aklamsi sebagai Ketum Kadin Jabar melalui Muprovlub Kadin Jabar di Hotel Plaza, Kota Bukit Indah, Purwakarta, Kamis (10/9/2020). Cucu terpilih sebagai Ketum Antarwaktu periode 2019-2024 menggantikan Tatan Pria Sudjana yang tidak hadir dalam Muprovlub tersebut

Ketua Penyelenggara Muprovlub Kadin Jabar Fadludin Damanhuri mengatakan, Muprovlub dilaksanakan untuk meminta pertanggungjawaban Dewan Pengurus Kadin Jabar periode 2019-2024 sebagai amanat AD/ART Kadin.

Menurut dia, Muprovlub terpaksa ditempuh oleh para pemilik mandat Kadin Jabar menyikapi berlarut-larutnya penyelesaian berbagai masalah yang membelit Kadin Jabar, meliputi indikasi pelanggaran prinsip atas AD/ART, dan /atau penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi oleh Dewan Pengurus Kadin Jabar, termasuk tidak berfungsinya Dewan Pengurus Kadin Jabar.

 

 (don/Y CHS/Rls-DMK/transakt).