Rabu, 2 Desember 2020 | 17:25 WIB

Aksi Damai Kampanye Terkait dengan Penolakan Omnibus Law/UU Cipta Kerja oleh PMII dan GMNI

foto

 

Aksi Damai Kampanye Terkait dengan Penolakan Omnibus Law/UU Cipta Kerja oleh PMII dan GMNI .

Banyumas- www.transaktual.com

Senin tanggal 12 Oktober 2020 pukul 14.25 s.d 15.20 Wib di Perempatan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto selatan Kabupatam Banyumas di laksanakan Aksi Damai Kampanye Ke Publik terkait dengan penolakan Omnibus Law / UU Cipta Kerja oleh organisasi mahasiswa PMII, GMNI dengan kordinator lapangan Irfail yang tergabung dalam Aliansi SEMARAK. Banyumas yang di ikuti 15 Orang.

Adapun rangkaian aksi sbb:

Para peserta aksi menuju tempat aksi perempatan Karangklesem dengan longmarch dari kampus UNU.

Pemasangan pamflet disekitar perempatan Karangklesem dan membagikan kepada penguna jalan yang sedang lewat

Adapun panflet yang di bawa bertuliskan sbb:

Aliansi Semarang tolak omnibus law    Mengapa harus ditolak Karena omnibus Law adalah bukti negara tidak berdaya dan diinjak oligarki. omni buslow tidak lahir dari rakyat namun dari kelompok elite sedangkan hukum tertinggi adalah kepentingan rakyat. Banyumas wajib tolak omnibus law

Adapun orasi yang di sampaikan oleh aliansi semarak Banyumas sbb:

Apa itu Omnibus Law?

Merujuk pada Naskah Akademik RUU Cipker, dijelaskan bahwa omnibus law merupakan metode penyederhanaan regulasi atau undang-undang yang substansinya terdiri atas banyak subyek atau materi pokok menjadi satu undang-undang dalam satu payung hukum untuk tujuan tertentu.

Bagaimana dampak implementasi UU Ciptaker 2020 Pertama, pasal 81 poin 51 UU Ciptaker menghapus ketentuan Pasal 162 UU Ketenagakerjaan yang berisi aturan penggantian uang pesangon bagi pekerja yang mengundurkan diri. Kedua, pasal 81 poin 54 UU Ciptaker menghapus pasal 165 pada UU Ketenagakerjaan terkait pemberian uang pesangon apabila terjadi PHK  karena perusahaan pailit.

Pasal 81 poin 55 UU Ciptaker menghapus pasal 166 UU Ketenagakerjaan tentang pemberian pesangon kepada ahli waris apabila pekerja atau buruh meninggal dunia.

Mengapa kita harus menolak?

Penyusunan UU dinilai cacat prosedur karena dilakukan secara tertutup tanpa partisipasi masyarakat sipil dan mendaur ulang pasal inkonstitusional.

terdapat sentralisme kewenangan. Kebijakan menjadi ditarik ke pemerintah pusat dan hal itu dinilai mencederai semangat reformasi.

Perampasan dan penghancuran ruang hidup rakyat.

Potensi PHK massal dan memburuknya kondisi kerja.

Celah korupsi dapat melebar akibat mekanisme pengawasan yang dipersempit dan penghilangan hak gugat oleh rakyat.

Membuat orientasi sistem pendidikan untuk menciptakan tenaga kerja murah.

Undang-undang ini dinilai melegitimasi investasi perusak lingkungan, mengabaikan investasi rakyat dan masyarakat adat yang dinilai lebih ramah lingkungan.

Serta banyak lagi kecacatan aturan yang ada di dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja ini. Untuk itu, kita sebagai generasi terdidik apakah akan diam saja melihat hak-hak kita tergerus oleh tangan-tangan para wakil rakyat yang tidak amanah? Hanya ada satu jalan untuk hal ini yakni LAWAN!
Untuk kegiatan Sasaran aksi Edukasi kepada warga masyarakat yang lewat Adapun Sarana yang digunakan Panflet tentang penolakan UU Omnibus Law, Bendera, Benner.

 

 

Diki/transakt.