Rabu, 2 Desember 2020 | 15:47 WIB

Ringkasan Butir-Butir Pengaturan Undang-Undang Cipta Kerja

foto

www.transaktual.com

Manfaat UU Cipta Kerja Substansi Pokok UU Cipta kerja.

  1. Memanfaatkan Bonus Demografi yang kita miliki saat ini, untuk dapat keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap).
  2. Menjawab tantangan terbesar untuk mempertahankan dan menyediakan lapangan kerja.
  3. Penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi atas banyaknya aturan dan regulasi (hiper regulasi), yang menghambat penciptaan lapangan kerja.
  4. Sebagai instrumen untuk penyederhanaan dan peningkatan efektifitas birokrasi.
  5. Memberikan perlindungan dan kemudahan bagi UMK-M dan Koperasi, untuk bisa masuk ke sektor formal melalui kemudahan pendirian, perijinan, dan pembinaan.
  6. Catatan: Jumlah UMK (Mikro dan Kecil) = 64,13 Juta dari Total UMKM= 64,19 atau sebesar 99,98%, dan data jumlah tenaga kerja di sektor informal sebesar 70,5 juta (55,7%).
  7. Menciptakan lapangan kerja baru melalui peningkatan investasi, dengan tetap meningkatkan perlindungan bagi pekerja atau buruh.

Urgensi Undang-Undang Cipta Kerja.

  1. Dukungan untuk UMKM: Perizinan berusaha untuk pelaku UMKM cukup hanya melalui pendaftaran.
  2. Dukungan untuk Koperasi: kemudahan dalam pendirian koperasi dengan menetapkan minimal jumlah 9 orang, dan koperasi dapat menerapkan prinsip usaha Syariah, serta dapat memanfaatkan teknologi.
  3. Untuk Sertifikasi Halal : Pemerintah menanggung biaya sertifikasi untuk UMK, dilakukan percepatan dan kepastian dalam proses sertifikasi halal, serta memperluas Lembaga Pemeriksa Halal, yang dapat dilakukan oleh Ormas Islam dan Perguruan Tinggi Negeri.
  4. Terhadap keterlanjuran perkebunan masyarakat di kawasan hutan, masyarakat diberikan izin (legalitas) untuk pemanfaatan atas keterlanjuran lahan dalam kawasan hutan, di mana untuk lahan masyarakat yang berada di kawasan konservasi, masyarakat tetap dapat memanfaatkan hasil perkebunan dengan pengawasan dari pemerintah.
  5. Untuk Nelayan: yang sebelumnya proses perijinan kapal ikan harus melalui beberapa instansi dengan UU Cipta Kerja cukup hanya diproses di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
  6. Untuk penyediaan perumahan: backlog perumahan masyarakat akan dipercepat dan diperbanyak pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dikelola oleh Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3).
  7. Bank Tanah akan melakukan reforma agraria dan redistribusi tanah kepada masyarakat
  8. Bagi Pelaku Usaha dan UMKM akan mendapat manfaat yang mencakup:
  • Pemberian hak dan perlindungan pekerja/ buruh yang dapat dilakukan dengan baik, akan meningkatkan daya saing dan produktivitas.
  • Mendapatkan insentif dan kemudahan, baik insentif fiskal maupun kemudahan dan kepastian pelayanan dalam rangka investasi.
  • Adanya ruang kegiatan usaha yang lebih luas, untuk dapat dimasuki investasi dgn mengacu bidang usaha yang diprioritaskan Pemerintah.
  • Berkaitan dengan pengenaan sanksi, pelanggaran administrasi hanya dikenakan sanksi administrasi, sedangkan pelanggaran yang menimbulkan akibat K3L (Keselamatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan) dikenakan sanksi pidana.

A. Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha.

1. Penerapan Perizinan Berbasis Risiko

Mengubah pendekatan perizinan dari berbasis izin (license base) ke berbasis risiko (risk based):

  1. Risiko tinggi, perizinan berusaha berupa Izin;
  2. Risiko menengah, perizinan berusaha berupa Sertifikat Standar;
  3. Risiko rendah, perizinan berusaha berupa pendaftaran/NIB (Nomor Induk Berusaha) dari OSS).

2. Kesesuaian Tata Ruang.

  • Perizinan dasar untuk tata ruang dilakukan melalui Kesesuaian Tata Ruang terhadap RDTR/RTRW Provinsi/Kabupaten.
  • Pengintegrasian rencana tata ruang (darat, pesisir, dan laut)
  • Percepatan penetapan RTRW dan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy).

3. Persetujuan Lingkungan.

  • AMDAL tetap ada untuk kegiatan usaha yang berdampak penting (risiko tinggi) terhadap lingkungan.

4. Persetujuan Bangunan Gedung Dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

  • Bangunan gedung sederhana mengikuti standar / prototipe.

5. Penataan Kewenangan Perizinan Berusaha (Pusat dan Daerah)

  • Pelaksanaan kewenangan perizinan tetap dilakukan Pemda dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
  • Pemerintah Pusat dapat mengambil alih perizinan berusaha bila Pemda tidak melaksanakan atau tidak sesuai dengan NSPK.
  • Perizinan Berusaha untuk Proyek dan Program Strategis Nasional (PSN) diberikan oleh Pemerintah Pusat.

B. Klaster Peningkatan Ekosistem Investasi (1/3).

  1. Sektor Pertanian
  2. Perubahan 4 UU (UU Pangan, UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, UU Hortikultura, dan UU Perlindungan dan pemberdayaan Petani) → tindak lanjut putusan WTO atas Dispute Settlement (DS) 477 dan DS 47, dengan tetap memberikan perlindungan produk pertanian dalam negeri.
  3. Sektor Kelautan dan Perikanan
  4. Pengintegrasian perizinan berusaha kapal perikanan yang dilaksanakan oleh KKP. Kemenhub memberikan dukungan terkait dengan kebangsaan kapal (sesuai ketentuan internasional) dan gross akta kapal.
  5. Sektor ESDM

Sebagian besar materi sektor Minerba telah tercakup pada UU No. 3 Thn 2020 dan dikeluarkan dari UU-CK. Pengaturan tambahan untuk insentif hilirisasi batubara (gasifikasi).

  1. Pemerintah c.q. Kementerian ESDM mencabut ketentuan BUMN Khusus untuk melaksanakan kegiatan hulu minyak dan gas bumi karena akan diatur dalam perubahan UU Minyak dan Gas Bumi (sudah masuk dalam Prolegnas) .

4. Jaminan Produk Halal.

  • Memperluas Lembaga Pemeriksa Halal (dapat dilakukan oleh ormas islam dan perguruan tinggi negeri)
  • Fatwa halal tetap dikeluarkan MUI
  • Percepatan waktu proses penerbitan sertifikat halal, dengan memberikan pembatasan waktu atas proses penerbitan sertifikasi halal oleh MUI.
  • Biaya sertifikasi halal untuk UMK ditanggung oleh Pemerintah.
  • Pemenuhan kewajiban sertifikasi halal bagi UMK, didasarkan pada pernyataan pelaku UMK yang sesuai standar BPJPH.

5. Perumahan.

Memperbanyak pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang akan dikelola oleh Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan.

B. Klaster Peningkatan Ekosistem Investasi (2/3)

1. Pendidikan dan Kebudayaan.

  • Pelaksanaan izin satuan pendidikan tetap dapat menggunakan sistem Perizinan Berusaha yang diatur dalam UU Cipta Kerja.
  • Pelaksanaan pendidikan asing termasuk perguruan tinggi asing dapat dilaksanakan di KEK (diatur dalam perubahan UU KEK).
  • Mengeluarkan 5 UU yang berkaitan dengan Pendidikan (UU Pendidikan Nasional, UU Nomor Pendidikan Tinggi, UU Guru dan Dosen, UU Pendidikan Kedoteran, UU Kebidanan), dari UU Cipta Kerja.
  • Pengaturan satuan pendidikan berbentuk nirlaba (sesuai dengan Putusan MK).

2. Sektor Penyiaran.

Kewajiban migrasi penyiaran TV teresterial dan teknologi analog ke digital dilakukan dalam 2 tahun.

3. Sektor Pertahanan.

  • Kepemilikan modal atas industri alat utama dilakukan BUMN dan/atau badan usaha dalam
  • negeri dengan persetujuan Menteri Pertahanan.
  • Kemenhan juga menerapkan sistem pengawasan mulai dari proses produksi sampai penjualan.
  • Kepemilikan modal industri komponen utama dan/atau penunjang, industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan), dan industri bahan baku mengacu ketentuan penanaman modal.

B. Klaster Peningkatan Ekosistem Investasi (3/3).

3. Persyaratan Investasi.

Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal didasarkan atas kepentingan nasional, asas kepatutan dan konvensi internasional, mencakup:

  1. Industri Pembuatan Bahan Perusak Lapisan Ozon.
  2. Menghapus ketentuan persyaratan investasi dalam UU sektor dan mengonsolidasikan semua persyaratan investasi di UU Penanaman Modal.
  3. Pengaturan Bidang Usaha untuk penanaman modal diatur tersendiri dalam Perpres.

Kawasan Hutan.

  1. Besaran minimal Kawasan Hutan 30% yang semula diatur dalam UU akan diatur dengan PP.
  2. Pelaksanaan Dampak Penting, Cakupan Luas Serta Bernilai Strategis (DPCLS) yang semula melibatkan DPR diubah hanya dilakukan oleh Pemerintah dengan pertimbangan DPCLS adalah kegiatan teknokratik dan Kawasan hutan sudah terintegrasi dengan tata ruang

2. Penyelesaian Keterlanjuran Kawasan Hutan.

  • Terdapat kebun rakyat dan korporasi dalam kawasan hutan serta belum punya izin (keterlanjuran) → Pelanggaran pidana (UU Nomor 18 Tahun 2013)
  • Keterlanjuran diselesaikan dengan memberikan izin pemanfaatan lahan untuk masyarakat (dengan pengawasan Pemerintah), dan pengenaan denda untuk korporasi.
  • Pelanggaran atas kegiatan di kawasan hutan setelah UU Cipta Kerja, dikenakan pidana.

1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

  • Pemberian uang kompensasi PKWT sesuai dengan masa kerja pekerja/buruh.
  • PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu dan tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

2. Alih Daya/Outsourcing.

  • Pekerja/buruh pada perusahaan alih daya tetap mendapat perlindungan atas hak-haknya.
  • Dalam hal terjadi pergantian perusahaan alih daya, pekerja/buruh tetap dijamin kelangsungan kerjanya dan hak-haknya.

3. Upah Minimum (UM).

  • UM wajib ditetapkan di tingkat Provinsi (UMP), sedangkan UM Kab/Kota dapat ditetapkan dengan syarat tertentu (pertumbuhan ekonomi dan inflasi serta diatas UMP).
  • Kenaikan UM mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi daerah.
  • UM yang telah ditetapkan sebelum UU CK tidak boleh diturunkan.

4. Tenaga Kerja Asing (TKA).

  • TKA hanya untuk jabatan tertentu, waktu tertentu dan harus punya kompetensi tertentu

Kemudahan RPTKA hanya untuk TKA Ahli.

C. Klaster Ketenagakerjaan.

5. Pesangon.

  • Pekerja/buruh yang mengalami PHK tetap mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai peraturan perundang-undangan.
  • Pekerja/buruh yang mengalami PHK akan mendapatkan kompensasi PHK 25 kali upah, yang terdiri atas 19 kali ditanggung pemberi kerja dan 6 kali ditanggung Pemerintah melalui Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

6. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

  • Diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah.
  • Tidak mengurangi manfaat JKK, JKm, JHT, dan JP.
  • Pembiayaan JKP bersumber dari pengelolaan dana BPJS Ketenakerjaan dan APBN.

7. Waktu Kerja.

1) Ketentuan waktu kerja tetap sesuai dengan UU 13/2003, dan terdapat penambahan pengaturan waktu kerja yang lebih fleksibel untuk pekerjaan tertentu (misalnya pekerjaan paruh waktu, pekerjaan dalam ekonomi digital dll).

2) Perizinan Tunggal bagi UMK, cukup melalui pendaftaran.

3) Memberikan insentif dan kemudahan bagi Usaha Menengah dan Besar yang bermitra dengan UMK.

4) Pengelolaan terpadu UMK melalui sinergi dengan pemangku kepentingan.

5) Insentif Fiskal dan Pembiayaan untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM.

6) Pemerintah memprioritaskan penggunaan DAK untuk mendanai kegiatan pengembangan dan pemberdayaan UMKM.

7) Pemberian fasilitasi layanan bantuan dan perlindungan hukum bagi UMK.

8) Prioritas produk/ jasa UMK dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

9) Kemitraan UMK: Pemerintah (Pusat dan Daerah) dan BUMN/D wajib mengalokasikan penyediaan tempat promosi, tempat usaha atau pengembangan UMK pada infrastruktur publik (Terminal, Bandara, Pelabuhan, Stasiun, Rest Area Jalan Tol dan infrastruktur publik lainnya).

10) Kemudahan untuk Koperasi: (a) Koperasi Primer dibentuk paling sedikit 9 orang anggota; (b) Dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dapat dilakukan secara virtual; (c) Buku daftar anggota berbentuk tertulis atau elektronik; serta (d) Koperasi dapat melaksanakan usaha berdasarkan prinsip Syariah.

D. Klaster UMK-M dan Koperasi.

E. Klaster Riset dan Inovasi Serta Kemudahan Berusaha.

1. Riset dan Inovasi.

  1. Penugasan BUMN untuk Riset dan Inovasi
  2. Pembentukan kelembagaan riset dan inovasi di daerah d. Perseroan Terbatas (PT)
  3. Pendirian PT Perseorangan untuk UMK dapat dilakukan oleh satu orang.
  4. Penghapusan ketentuan modal awal untuk PT.
  5. Mengubah pengumuman PT dari penempatan dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara menjadi pengumuan melalui elektronik / website (penyederhanaan proses dan pengurangan biaya pendirian PT).

e. Penghapusan Izin Gangguan.

  • Izin gangguan (HO) dihapuskan

f. Badan Usaha Milik Desa (BUMNDesa) BUMDesa berbentuk Badan Hukum.

2. Kemudahan Berusaha.

a. Imigrasi

  • Kunjungan pra-investasi dapat menggunakan Visa Kunjungan, dan jaminan visa dapat berupa deposit.
  • Perluasan cakupan Izin Tinggal Tetap yang dapat diberikan juga untuk Rumah Kedua.

b. Paten.

  • Percepatan proses paten.
  • Pelaksanaan paten wajib, dapat dilakukan melalui impor.

c. Merek.

  • Penyederhanaan dan percepatan proses merek.

F. Substansi Perpajakan.

1. Pajak Penghasilan (PPh):

  1. Penentuan Subjek Pajak Orang Pribadi:
  • WNA >183 hari di Indonesia merupakan Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN).
  • WNI >183 hari di luar Indonesia dapat menjadi Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN).
  1. Penghapusan PPh Dividen DN orang pribadi sepanjang dinvestasikan di Indonesia dan badan.
  2. Penghapusan PPh Dividen LN yang diterima orang pribadi DN dan badan DN sepanjang diinvestasikan di Indonesia.

2. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah:

  • Penambahan objek Barang Kena Pajak (BKP).
  • Pengaturang Pengkreditan pajak masukan untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak.

c. Mendefinisikan ulang pengertian penyerahan BKP.

3. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

a. Pengaturan ulang sanksi administrasi untuk mendorong kepatuhan pajak.

b. Pengaturan ulang imbalan bunga atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

c. Memberikan kepastian hukum dalam penerbitan ketetapan pajak.

4. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

  1. Pemerintah menetapkan kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan PDRD, termasuk dapat menetapkan tarif PDRD yang berlaku secara nasional.
  2. Pemerintah melakukan evaluasi Perda PDRD untuk menguji kesesuaian antara dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kebijakan fiskal nasional.

G. Klaster Kawasan Ekonomi dan Pengadaan Lahan.

1. Kawasan Ekonomi Khusus.

  • Perluasan kegiatan di KEK mencakup jasa Pendidikan dan Kesehatan.
  • Pengusulan KEK oleh badan usaha swasta harus sudah menguasai lahan min. 50%
  • Administrator KEK berwenang sebagai otoritas perizinan di KEK berdasarkan NSPK.
  • Kewajiban Pemda mendukung KEK.
  • Terdapat penambahan fasilitas untuk impor barang konsumsi di KEK non-industri.
  • Berlaku insentif ketenagakerjaan yang diatur dalam PP.

2. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).

  • Kelembagaan KPBPB.
  • Badan Pengusahaan berwenang sebagai otoritas perizinan di KPBPB berdasarkan NSPK.

3. Pengadaan Lahan dan Bank Tanah.

  • Percepatan proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
  • Penguatan pelaksanaan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan pemberian HGB diatas HPL dapat diperpanjang dan diperbaharui setelah beroperasi/laik operasi.
  • Pembentukan Bank Tanah dalam rangka efisiensi pengeloaan tanah. Salah satu tugasnya melakukan reforma agraria (resdistribusi tanah) paling kurang 30% dari tanah yang dikelola.
  • Pembentukan organisasi Bank Tanah terdiri dari:
  1. Komite, Dewan Pengawas, dan Badan Pelaksana.
  2. Khusus untuk anggota Badan Pengawas terdiri 6 orang, dimana 3 orang dari unsur Pemerintah dan 3 orang dari profesional yang dipilih oleh DPR.

H. Klaster Administrasi Pemerintahan.

  • Kewenangan Menteri, Kepala Lembaga, atau Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan  alam UU untuk menjalankan atau membentuk peraturan perundang-undangan harus dimaknai sebagai pelaksanaan kewenangan Presiden.
  • Penerapan Standar dalam Administrasi Pemerintahan.
  • Diskresi dapat dilakukan Presiden demi kepentingan nasional, dengan syarat: sesuai tujuan, sesuai Asas-Asas Pemerintahan Umum Yang Baik (AUPB), berdasarkan alasan yang objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan dilakukan dengan itikad baik.
  • Penerapan keputusan elektronik yang diproses melalui sistem elektronik.
  • Pengawasan pelaksanaan perizinan dapat dilakukan oleh profesi ahli (bersertifikat).
  • Permohonan perizinan dianggap disetujui bila batas waktu dalam Service Level Agreement (SLA) telah terlewati.
  • Penetapan NSPK dalam rangka penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Pemerintah Pusat dan Pemda) dalam bentuk PP.
  • NSPK bersifat standar dan mengacu kepada praktik yang baik (good practices).
  • Kepala Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi berupa kegiatan penyediaan pelayanan publik (dengan persetujuan Menteri Keuangan).
  • Penyederhanaan pelayanan perizinan dan dilakukan secara elektronik sesuai NSPK.

Perda dan Perkada.

  • Ketentuan pembatalan Perda dan Perkada dengan Peraturan Presiden dicabut, karena dianggap bertentangan dengan Putusan MK.
  • Pemerintah Pusat melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dibawah UU termasuk Perda dan Perkada untuk disesuaikan dengan UU Cipta Kerja.
  • Pemerintah Daerah yang tidak melakukan penyesuaian Perda dan Perkada dapat dikenakan sanksi administratif yang diatur di dalam PP.
  • Investasi Pemerintah Pusat Membentuk lembaga pengelola investasi Pemerintah Pusat (Sovereign Wealth Fund) untuk mengelola dan menempatkan sejumlah dana dan/atau aset negara. Lembaga SWF berbentuk badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki Pemerintah. Lembaga SWF dapat melaksanakan investasi secara langsung maupun tidak langsung, melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, atau melalui pembentukan entitas khusus.

Keterangan :

  • Modal Awal Lembaga SWF ditetapkan paling sedikit Rp. 15 Triliun berupa dana tunai, dan sesuai hasil Ratas Investasi Pemerintah maka diputuskan modal awal Lembaga ini sebesar USD 5 Milyar.

Kemudahan Proyek Strategis Nasional.

  • Pemerintah menyediakan lahan (tanah atau kawasan hutan) dan seluruh perizinan yang diperlukan dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD.
  • Pengadaan lahan dapat dilakukan oleh swasta (Pelaksana kegiatan apabila tidak tersedia anggaran pemerintah).

I. Klaster Investasi Pemerintah Pusat & Kemudahan Proyek Strategis Nasional.

Penataan Ulang Sanksi Dengan Penerapan Ultimum Remedium

  • Pelanggaran ketentuan administrasi, dikenakan sanksi administrasi.
  • Pelanggaran yang menimbulkan akibat K3L (Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan), dikenakan sanksi pidana

J. Pengenaan Sanksi.

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS):

  • Pengaturan PPNS dikembalikan pada Undang-Undang eksisting dengan pertimbangan untuk menghindari duplikasi kewenangan dengan Kepolisian.

Untuk lebih jelasnya  Klik : 

https://drive.google.com/file/d/1-ooLrLRlwENoYWvXvBv6N-QgOeHKC5R4/view 

Ringkasan Butir-Butir Pengaturan Undang-Undang Cipta Kerja-7 OKTOBER 2020
www.ekon.go.id perekonomianRI perekonomianRI Kemenko Perekonomian RI
Urgensi UU Cipta Kerja, Manfaat UU Cipta Kerja
Substansi Pokok UU Cipta kerja
www.ekon.go.id perekonomianRI perekonomianRI
TERBATAS
Kemenko Perekonomian RI

MR/transakt.