Rabu, 2 Desember 2020 | 16:39 WIB

Petinggi Kota Bandung Diduga Terima 1,5 Milyar dan Diakui Terdakwa dalam Sidang Kasus RTH

foto

 

Petinggi Kota Bandung Diduga Menerima 1,5 Milyar dan Diakui Terdakwa Kasus RTH.

Bandung – www.transaktual.com

Akhir persidangan sebelum tgl 19 Oktober depan JPU menentukan sikap untuk mengajukan tuntutan kepada para Koruptor pembebasan lahan RTH Kota Bandung, Tomtom Dabbul Qomar mengaku membuat surat kepada Agus Slamet Firdaus yang memberitahukan ada dana tambahan untuk pembebasan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada tahun 2012.

Pengakuan tersebut disampaikan mantan Anggota DPRD Kota Bandung dari Partai Demokrat itu dihadapan Majelis Hakim yang diketuai T.Benny Eko Supriadi, SH., MH (5/10/2020). Menerangkan prosedur terjadinya penganggaran.

Sebagai salah satu saksi mahkota, Tomtom Dabbul Qomar, SH., MH (50) dituduh membuat surat dalam secarik kertas yang ditujukan kepada Agus Slamet Firdaus yang antara lain meminta agar Agus Slamet Firdaus selaku Kepala Bidang Aset DPKAD Kota Bandung melakukan penambahan nilai anggaran Kegiatan dimaksud senilai Rp 40 miliar untuk kegiatan di 1. RTH Mandalajati, 2. Pertanian Mandalajati, 3. RTH Ujungberung, 4. Pertanian Ujungberung (Uber), 5. Sarana Perumahan dan 6. RTH Cibiru.

Akibatnya, Hermawan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memasukkan usulan perubahan ke dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) DPKAD tahun 2012. Dalam hal ini anggaran semula berjumlah Rp 17 miliar berubah menjadi Rp 57 miliar dengan tanah yang akan dibebaskan seluas 120.500 m2.

Meski berkali-kali ditanya Penuntut Umum KPK, Tomtom tetap pada keterangannya yang mengatakan bahwa, surat itu dibuat pada saat selesai rapat antara Banggar dengan TAPD. Edi Siswadi yang menyebutkan, dan Tomtom yang menuliskannya.

Selain surat tersebut, Tomtom Dabbul Qomar juga disodori surat lain yang berisi nama-nama sejumlah orang yang sebagian besar nama Anggota/mantan Anggota DPRD Kota Bandung. Nama yang berjumlah 25 orang dan 5 profesi (tanpa disebut namanya) yaitu : 1. Kadar Slamet, 2. Riantono, 3. Lia (Noer Hambali), 4. Erwan (Setiawan), 5. Asep Dedi, 6. Nanang (Sugiri), 7. Oded (M. Danial), 8. Tatang Suratis, 9. Tedy Setiadi, 10. Isa Subagja, 11. Jonni Hidayat, 12. Tedi Rusmawan, 13. Teten Gumilar, 14. Agus Gunawan, 15. Eko Susetyo, 16. Hery Burkaeni 17. Heni Iskandar, 18. Rieke Suryaningsih, 19. Gugun Gumbira, 20. Deny Cepi, 21. Agus (Slamet Firdaus) Aset, 22. Hermawan, 23. Camat, 24. Lurah, 25. Herry (Nurhayat) Kadis (Ka. DPKAD), 26. Dadang (Supriatna) Kadis (Ka. DPKAD), 27. Staf Aset (Wagiyo, CS), 28. Staf Keuangan, 29. Wartawan, 30. Koordinator Lapangan. Saat dicecar Penuntut Umum KPK, Tomtom mengelak, itu bukan tulisannya. Beberapa orang yang dikonfirmasi mengatakan, "mirip." Saat dikonfirmasi kepada Penuntut Umum, malah belum tahu itu surat siapa dan apa maksud dan tujuannya.

Meski dalam Surat Dakwaan disebut Tomtom Dabbul Qomar telah menerima Rp 7,1 miliar, di persidangan mengaku hanya menerima Rp 250 juta yang diserahkan oleh Dedi Setiadi 2 (dua) kali yaitu  Rp 100 juta dan Rp 150 juta. Hal-hal yang disampaikan Kadar Kadar Slamet sebelum nya dibantah total. "Itu bohong, ngarang semuanya," kata Tomtom ketus. Sidang masih dilanjutkan pada Rabu, 07 Oktober 2020 dengan agenda pemeriksaan Tontom Dabbul Woman sebagai saksi terhadap Herry Nurhayat Dan Kadar Slamet.

Terima Uang RTH, Kadar Slamet Serahkan Sejumlah Harta Untuk Uang Pengganti Kerugian

Meski belum mengetahui berapa jumlah Kerugian Negara akibat, Kadar Slamet (60) telah menyerahkan sejumlah harta bendanya berupa rumah dan uang sebagai Pengganti Kerugian Negara. Hal itu dilakukannya saat KPK mulai mulai menyelidiki perkara korupsi Pembebasan Tanah Untuk Sarana Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Kadar Slamet mengemukakan hal tersebut dihadapan Majelis Hakim yang diketuai oleh T. Benny Eko Supriadi, SH., MH (5/10/2020). Tampil sebagai saksi mahkota untuk terdakwa Herry Nurhayat dan Tomtom Dabbul Qomar, mantan Anggota DPRD Kota Bandung itu menerangkan bahwa dirinya adalah calo/makelar tanah. Dalam kegiatan pembebasan tanah untuk RTH, Kadar mempunyai grup yaitu Hadad Iskandar, Karmana, Engkus Kusnadi, Tatang Sumpena, Adang Saefudin, Dedi Setiadi alias Dedi RT dan Kamaludin alias Ujang.

Pengakuannya, pada tahun 2011, Kadar Slamet dihubungi oleh Tomtom Dabbul Qomar yang mendapat kabar dari Sekda Kota Bandung yang juga Ketua TAPD akan ada Program pembebasan tanah untuk RTH di Bandung Timur yaitu di Kecamatan Mandalajati, " ayah punya kenalan tidak yang tahu lokasi di sana," ujar Kadar menirukan Tomtom yang dijawab Kadar, " ada tim sukses legislatif mantan lurah yaitu Tatang Sumpena dan Adang. Tomtom lalu mengatakan, "okelah jalankan tapi yang rapih, jangan ribut nanti cari tanah yang jalur hijau," kata Tomtom. Pelaksana Harian Ketua Banggar itu juga berpesan agar orang lapangan nya Kadar Slamet yang berkoordinasi dengan orang Aset DPKAD. Saat itu juga Tomtom berpesan, "awas jangan ayah yang ke sana, nanti ribut."

Kadar lalu menghimpun grup nya, menyuruh Dedi Setiadi untuk menghubungi Tatang Sumpena dan Adang Saefudin. Di rumahnya, Kadar menyampaikan kepada Tatang Sumpena bahwa Tomtom memberi tugas mencari tanah di Wilayah Mandalajati, pertama batas kota, kedua jalur hijau yang tidak bisa dibangun, ketiga harga standar/di bawah NJOP agar ada untungnya karena punya beban untuk memberikan kepada Tomtom. Setelah berkas kumpul, Dedi Setiadi akan mengantar ke DPKAD untuk koordinasi.

Namun demikian ternyata Tomtom juga menugaskan orangnya bernama Ukon, yang mengatakan bahwa pembebasan bisa mendapat keuntungan dari Rp 1,5 miliar sampai Rp 2,5 miliar untuk Tomtom. Tomtom menyarankan agar Kadar memberi kompensasi kepada Ukon Rp 50 juta. Kadar lalu memberi uang tersebut kepada Tomtom untuk diteruskan kepada Ukon di DPRD Kota Bandung.

Proses demi proses pembebasan tanah untuk RTH dilakukan oleh Tim Kadar Slamet. Berdasarkan informasi dari Tomtom, Kadar mengerahkan tim nya untuk membebaskan tanah seluas 15.000 m2 yaitu Grup Hadad Iskandar di lokasi Kecamatan Cibiru  dan Tatang Sumpena di Mandalajati.

Untuk lancarnya proses pembebasan, Kadar Slamet lalu menghadap Kepala DPKAD, Herry Nurhayat di kantornya. Keduanya sepakat bahwa berapa keuntungan yang diperoleh Tomtom harus sama dengan jatah Herry Nurhayat. Pada tahap I (2011) dilakukan pencairan ganti rugi untuk RTH Kecamatan Mandalajati dan tahap II (2012). Saat itu Kadar Slamet memperoleh keuntungan Rp3.104.679.297,- dari jumlah Rp13.452.140.000,- Sisanya dibagikan kepada, Tomtom Rp1.500.000.000,- Joni Hidayat Rp35.000.000, diserahkan langsung oleh Kadar Slamet, Lia Noer Hambali Rp100.000,-  diserahkan oleh Dedi Setiadi, Riantono, Rp100.000.000,- diserahkan oleh Dedi Setiadi, membayar zakat  Rp155.773.828,-, Pengembalian Modal ke pihak ketiga Rp750.000.000,-, Biaya Tak Terduga Rp170.000.000,- dan Untuk Pegawai DPKAD Rp150.000.000 -.

Pada April 2012, Kadar Slamet meminjam uang dari Herry Nurhayat untuk modal membebaskan tanah Rp750.000.000,-. Kadar mendatangi ruang kerja Herry yang lalu setuju memberi pinjaman dengan feeRp250.000.000,-. Sekitar dua hari berlalu, Dedi Setiadi menerimanya dan memasukkan ke dalam mobil Kadar Slamet. Selain fee, Herry Nurhayat meminta bagian dan Kadar Slamet setuju memberi Rp850.000.000,-.

Pada Agustus 2012, DPKAD mencairkan pembayaran ganti rugi tanah yang dibebaskan di Kecamatan Cibiru (tahap I)  total Rp36.206.009.000,- Dari jumlah tersebut, Grup Karmana dan Adang Saefudin memperoleh Rp17.064.051.288,- untuk 39 bidang tanah. Pada tahap ini, Kadar Slamet mendapat keuntungan Rp 1,34 miliar. Sisanya dibagikan kepada Tomtom Dabbul Qomar Rp 2,5 miliar, Herry Nurhayat Rp 2,5 miliar, Lia Noer Hambali  Rp 75 juta, Riantono Rp 75 juta yang diterima melalui Dedi Setiadi, Pengembalian Modal ke Pihak Ketiga Rp 450 juta dan Biaya Operasional Rp 350 juta.

Setelah APBD Perubahan 2012 disahkan, Herry Nurhayat menghubungi Kadar Slamet untuk datang ke Ruang Kerjanya di DPKAD Kota Bandung. Herry menawarkan modal untuk pembebasan tanah di Cibiru tahap II, Rp 750 juta dengan kompensasi Rp 1,7 miliar dan Kadar Slamet menyanggupinya. Jumlah dana yang disiapkan DPKAD Rp 10 miliar.

Pada Desember 2012 dilakukan pencairan ganti rugi tanah untuk Kecamatan Cibiru Tahap II sebesar Rp3.158.604.500,- yang diterima grup Hadad Iskandar. Hadad lalu menyerahkan keuntungan untuk Kadar Slamet melalui Ujang Kamaludin dan Dedi Setiadi Rp2.559.964.500 dan sisanya menjadi jatah Hadad Rp468.800.000,- dan Karmana Rp129.850,-

Kadar Slamet lalu membagi uang yang diterimanya kepada : Tomtom Dabbul Qomar Rp 300 juta melalui Dedi Setiadi, Herry Nurhayat Rp 1,7 miliar melalui Dodo, Dkk, Biaya Operasional Rp 100 juta, Bayar Zakat Rp 63 juta. Kadar Slamet mendapat jatah Rp 95 juta.

Dari keuntungan yang diperolehnya, Kadar membangun rumah kost - kostan, memperbaiki rumah dan sebagainya yang saat ini telah diserahkannya untuk disita KPK. "Saya salah, maka saya serahkan kepada negara," kata Kadar. Dirinya juga mengatakan bahwa karena kedekatannya dengan Tomtom, maka dirinya bisa ikut dalam pembebasan tanah untuk RTH.

Keterangan-keterangan Kadar Slamet dihadapan Majelis Hakim telah dibantah oleh Tomtom Dabbul Qomar, Lia Noer Hambali. Sidang berikut nya akan digelar tanggal 07 Oktober 2020, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Tomtom Dabbul Qomar.

Herry Nurhayat Akui Terima Uang, Pembebasan Tanah Untuk RTH Semua Diarahkan Sekda.

Mengaku menerima uang miliaran rupiah, Herry Nurhayat mengatakan bahwa  pembebasan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH), semua diarahkan oleh (mantan) Sekda Kota Bandung, Edi Siswadi.

Hal tersebut diungkapkan Herry Nurhayat pada sidang lanjutan pemeriksaan saksi mahkota sekaligus pemeriksaan terdakwa untuk terdakwa Tomtom dan Kadar Slamet. Pada sidang korupsi Pengadaan Tanah Untuk Sarana RTH di Pengadilan Tipikor Bandung hari ini, (5/10/2020) tersebut, dalam keterangannya Herry mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui seluk - beluk proses Kegiatan pembebasan tanah untuk RTH. Proses pembebasan di DPKAD itu sudah lama, dan yang biasa mengurus nya adalah Hermawan dan Agus (Slamet Firdaus).

Herry Nurhayat mengenal Tomtom Dabbul Qomar sejak tahun 2012, sebatas Anggota Dewan (DPRD Kota Bandung) dan sering ketemu pada sidang - sidang di Dewan pada sidang Paripurna dan Anggaran. Tentang Anggaran RTH, "sudah diarahkan, ditentukan oleh Sekda, ga berani ganggu lagi," ujar Herry di hadapan Majelis Hakim yang diketuai  T. Benny Eko Supriadi, SH., MH. Dalam arahannya, Sekda juga berkepentingan terhadap  anggaran dan aspirasi Dewan.

Herry kedatangan Kadar Slamet dengan mengatakan membawa aspirasi Dewan dan dirinya tidak melakukan konfirmasi ke Dewan, tidak etis. Setahu Herry, Kadar Slamet sudah bermain dari (anggaran) Bansos dan Hibah dan "saya sudah percaya itu Anggota Dewan, dan RTH sudah berjalan RTH sebelum menjabat Kepala DPKAD dan tidak ikut pada pembahasan (RTH) tahun 2011," katanya.

Mengaku tidak fokus memimpin Dinas Pengelolaan Aset Daerah (DPKAD), karena ada tugas khusus dari Walikota Bandung, Dada Rosada untuk menyelesaikan perkara korupsi Bansos yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Bandung berlanjut ke Pengadilan Tinggi Bandung. "Saya tidak fokus (mengurus DPKAD) karena mengurus kasus Bansos di Pengadilan, bagaimana membiayai perkara itu yang sekali sidang memerlukan biaya antara Rp 30 juta - Rp 40 juta, karena dijanjikan menjadi Kadispenda Kota Bandung," ucapnya.

Herry hanya menerima arahan - arahan dari (mantan) Sekda Kota Bandung. Kegiatan RTH yang dihadapinya sudah diberi arahan dari Sekda yang bentuknya sudah dibahas termasuk untuk aspirasi Dewan (DPRD Kota Bandung). Disebutnya, ada suatu kepentingan Sekda dalam Kegiatan RTH dimana Agus Slamet Firdaus membuat Penetapan Lokasi (Penlok).

Kegiatan Kadar Slamet sebagai Calo/makelar tanah, sudah diketahui Herry bahkan informasi juga diketahuinya dari Dada Rosada. Diketahuinya Kadar Slamet sudah mengikuti Pembebasan tanah untuk RTH pada tahun 2011 dari Hermawan dan Agus Slamet Firdaus. Kedua orang yang diketahui nya sudah lama mengurus pembebasan tanah, dipertahankan saat Herry Nurhayat memimpin DPKAD Kota Bandung. Proses pembebasan tanah RTH untuk Kadar Slamet diurus oleh orang - orangnya,

Keterangan Herry Nurhayat selanjutnya, perubahan besarnya anggaran  pembebasan tanah dari Rp 17 miliar ke Rp 57 miliar yang berubah lagi menjadi Rp 123 miliar dimana dana pembebasan tanah RSUD  digeser untuk RTH tidak diketahuinya. Hal tersebut disampaikannya kepada Sekda. "Tidak tahu ada pergeseran dari RSUD ke RTH. Saya dengan Hermawan melaporkan ke Sekda karena tidak sanggup untuk menyelesaikan pembebasan tanah untuk RSUD itu," paparnya.

Adanya dana hasil RTH mengalir untuk mengurus perkara Bansos diakui Herry selain atas usahanya sendiri dengan menggadaikan rumah dan meminjam ke beberapa pihak. Hal ini sudah diberitahukan ke Wali Kota, bahkan berkali - kali melakukan somasi tapi tidak ada realisasinya tentang biaya yang sudah dikeluarkan.

Siapa Petinggi Kota Bandung yang diduga menerima Dana 1.5 Milyar dan dibenarkan oleh Terdakwa dalam persidangan Kasus Lahan RTH Kota Bandung....... ??? bersambung....

 

 

 

(Y CHS/transakt).