Rabu, 2 Desember 2020 | 17:20 WIB

Instruksi Presiden Kurang Manjur, Masih Banyak Kendala Proyek Pelabuhan Patimban-Subang-Jabar

foto

 

Instruksi Presiden, Kurang Manjur, Masih Banyak Kendala Proyek Pelabuhan Patimban-Subang.

www.transkatual.com

Tim Investigasi www.transaktual.com yang diturunkan untuk melihat langsung kendala apa saja yang masih belum terselesaikan pada Proyek Pelabuhan Patimban sebagai PSN yang semestinya pekerjaan besar dan harus ditunjang dengan alat pendukung kerja yang memadai dan sesuai Standar Operasional Prosedur.

Namun realita dilapangan, pekerjaan yang semestinya percepatan sesuai intruksi Presiden ini terkesan lamban dan tidak didukung alat berat yg memadai, sebagai bukti pengiriman matrial batu selalu mengalami antrian yang berlarut larut dan sering terkendala pada jalur buang yang tidak sesuai dengan jumlah armada dan Alat Berat yang sering rusak dan jumlah yang tidak seimbang dengan jumlah armada.

Semestinya kejadian ini tidak berlarut larut dan menjadi tanggung jawab PM (Projek Manager)  dalam hal ini harus segera diselesaikan dan dicarikan solusinya.

Selain alat berat yang kurang, fasilitas jalan, timbangan hanya 1 (satu), sedangkan mobil masuk harus melewati timbangan, dan akhir nya terjadi penumpukan kenderaan yang sangat panjang.

Management pengaturan di lapangan sangat kurang, belum terkoordinasi dengan baik,  sehingga situasi sekarang Supplier agak sulit utk mendapatkan armada, di karenakan para Supir tidak mau kerja dengan suasana yang belum lancar dan kurang kondusif.

Masih Ada Kendala di Proyek Pelabuhan Patimban Rp 8 T.

Pembangunan Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat yang menelan biaya lebih dari Rp 8 triliun. Fase I proyek ini sudah dimulai sejak Agustus 2018. Dalam perjalanannya masih ada kendala, terungkap juga saat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bertemu Dubes Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishii di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi.

"Tadi mengenai Patimban, di Patimban masih ada sedikit masalah, minggu depan kita rapatin semua," kata Luhut di kantornya, Jakarta, Jumat, beberapa waktu lalu.

Dia menilai ada hal-hal yang masih perlu diperbaiki agar pembangunan proyek tersebut tidak terhambat. Namun, luhut enggan membeberkan kendala apa yang dihadapi pihak Jepang dalam proyek Pelabuhan Patimban.

"Pelabuhan seperti Patimban, mereka (Jepang) ada masih celah-celah perlu perbaikan gitu," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, Car terminal bakal beroperasi lebih dulu pada April 2020 sebelum akhirnya pelabuhan Patimban tahap I rampung di akhir tahun.

"Yang kita bisa rencanakan adalah mungkin April pertengahan tahun depan, kita akan mulai melakukan penggunaan pertama dari car terminal. Oleh karenanya saya akan koordinasikan supaya bisa diselesaikan, baru nanti akhir tahun 2020 selesai semuanya," kata Budi dalam keterangan resminya, seperti dikutip Senin (24/6/2019).

Proyek Pelabuhan Patimban Terkendala Pembebasan Lahan.

Sejauh ini, baru pembebasan lahan untuk jalan akses (access road) yang cukup progresif. Berdasarkan data Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, dari 145 bidang tanah seluas 15,2 hektare (ha), baru 81 bidang seluas 8,3 ha yang sudah dibayarkan. Sisanya ada yang dalam proses pengajuan pembayaran ke Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), ada yang masih harus dibebaskan. 

Dari 485 bidang seluas 334,9 ha untuk kebutuhan lahan area pendukung (back up area), baru 66 bidang seluas 33,7 ha yang sudah terbayar. Selebihnya ada yang dalam proses pengajuan pembayaran ke LMAN, ada pula yang belum diakuisisi antara lain karena berkas bidang tanah masih harus dilengkapi, pemilik menolak atau belum memberi keputusan. 

"Masalah tanah ini memang menghambat sana-sini. Tadinya Juni 2019 target akan soft opening, tapi karena kendala, akan sedikit mundur," kata Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Agus H. Purnomo dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR, Rabu (16/1/2019) yang lalu.

Sebelumnya, Kemenhub mengumumkan Pelabuhan Patimban, akan dioperasikan secara terbatas (soft opening) akhir 2019, khususnya terminal kendaraan (car terminal).

Soal warga yang menolak pembebasan lahan dengan alasan ganti rugi tidak cukup untuk membeli tanah pengganti, Agus berpendapat kondisi itu terjadi karena pembebasan yang terus tertunda. Pada saat yang sama, harga tanah di sekitar menanjak. "Sebaliknya, warga yang menerima pembayaran sejak awal, akhirnya mendapatkan lahan pengganti."

Agus menuturkan pekerjaan yang saat ini tengah berlangsung adalah konstruksi terminal container dan car terminal, pengerukan kolam putar dan alur pelayaran, reklamasi dengan metode cement deep mixing (CDM), konstruksi breakwater, seawall, serta peralatan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP).

Pelabuhan Patimban merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang dibangun di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Pembangunan yang didanai melalui Official Development Assistance (ODA Loan) Pemerintah Jepang itu dilaksanakan dalam tiga tahap. Tahap pertama, Pelabuhan Patimban direncanakan akan dapat melayani 3,5 juta TEUs peti kemas dan 600.000 kendaraan bermotor (CBU). Pada Tahap kedua, kapasitas pelayanan akan meningkat menjadi 5,5 juta TEUs dan pada tahap ketiga akan meningkat kembali hingga 7,5 juta TEUs. 

Mega proyek pembangunan Pelabuhan Internasional Patimban yang berlokasi di Desa Patimban Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang Jabar, saat ini terus berjalan, walaupun masih ada kendala masalah pembebasan lahan, dan baru  pembebasan lahan untuk jalan akses menuju pelabuhan Patimban.

Berdasarkan data dari  Ditjen Perhubungan Laut dan  Kementerian Perhubungan ada sekitar 145 bidang tanah, dengan luas  15,2 hektar untuk pembangunan Terminal Peti Kemas baru 81 bidang, dengan  seluas 8,3 ha yang sudah dibayarkan. Sisanya ada yang dalam proses pengajuan pembayaran ke Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Dari 485 bidang tanah, dengan seluas 334,9 hektar, untuk kebutuhan lahan pendukung baru sebanyak 66 bidang dan seluas 33,7 hektar  yang sudah terbayar, selebihnya masih  dalam proses pengajuan pembayaran ke LMAN, ada pula yang belum diak antara lain karena berkas bidang tanah masih harus dilengkapi, pemilik menolak atau belum memberi keputusan. Kementerian Perhubungan mengakui pengadaan lahan menjadi kendala pembangunan Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Patimban Paket 1 Aditya Karya kepada wartawan, Rabu (30/1/2019) mengatakan bahwa pembangunan Pelabuhan Patimban di Kecamatan Pusakanegara, Kabupaten Subang.

“Memang kita masih ada kendala,  dalam pembebasan lahan  tanah di Patimban Subang, jadi  pada bulan Juni 2019 nanti, dalam peresmian, sedikit mundur. Pembebasan lahan tanah, untuk pembangunan Pelabuhan Patimban banyak warga pemilik tanah, yang menolak dalam pembebasan lahan tersebut, dengn alasan ganti rugi terlalu murah untuk membeli tanah pengganti,”kata Adiya.

Sementara itu Camat Pusakanegara Ella menjelaskan, alhamdulilah bahwa pembangunan Pelabuban Patimban, saat ini sudah   tahap satu akan selesai pada, akhir pada bulan Desember  tahun 2019 mendatang.

“Pembangunan pelabuhan tersebut, kebanyakan pekerjanya berasal  dari Kabupaten Subang, terkait  ganti rugi lahan tanah yang belum beres karena tidak sesuai, dengan harga yang  tawarkan  oleh Paguyuban Tani Berkah Jaya (PTBJ), yang  saat ini terus bertahan, hal itu kita serahkan kepada  pihak aprisal”, ujar Camat Pusakanegara Ella.

Menhub Budi Beberkan Progres Proyek Pelabuhan Patimban.

Menhub Budi Karya mengatakan tahap pertama proyek Pelabuhan Patimban sudah hampir selesai atau baru mencapai 80 persen hingga saat ini.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah menyelesaikan pengerjaan reklamasi dan breakwater serta paket jalan penghubung proyek Patimban tahap pertama yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pada tahap pertama reklamasi sudah mendekati selesai atau sebesar 80 persen. Selain itu, pemerintah juga sedang dalam proses mengerjakan paket jalan penghubung di Barat selain jalur existing timur Patimban.

“Itu juga akses jalan yang kami butuhkan. Kita harapkan yang kita bangun ini tahap awal terkoneksi dengan Jalan Pantura. Nanti pada 2023 ada jalan tol yang ada sekarang sepanjang 30 km,” jelasnya, Selasa (22/9/2020).

Selama masa pandemi, Menhub tak memungkiri banyak pekerja yang memilih untuk mengundurkan diri. Untuk mengatasinya pihaknya bersama Gubernur Jawa Barat dan bupati hingga kontraktor melakukan upaya memberikan motivasi. Sudah sejak satu bulan yang lalu pengerjaan proyek kembali berjalan.

Tak hanya itu, Budi menjelaskan adanya PSBB juga sempat menjadi kendala tetapi praktis koordinasi dengan kontraktor sudah bisa diatasi. Namun sekarang ini cuaca ekstrem juga menghambat penyelesaian breakwater.

Namun, dengan kolaborasi swasta nasional dan Jepang ditindaklanjuti dengan menyerap lebih banyak tenaga kerja di sekitar Subang supaya lebih memudahkan. Kemudian mengupayakan mengendalikan mobilitas pekerja dan pengecekan kesehatan.

Pihaknya menginstruksikan kepada kontraktor agar mengikuti protokol kesehatan yang ada dan penggunaan teknologi untuk mengatasi persoalan cuaca.

Budi Karya menjabarkan pada tahap pertama akan membangun terminal peti kemas dengan luas sebanyak 35 ha dan mengharapkan bisa menampung 250.000 TEUs. Terminal kendaraan 25 Ha mengekspor 218.000 kendaraan.

Selanjutnya pada tahap dua 2023 sudah bisa membangun terminal peti kemas 66 ha dan akan memiliki kapasitas sebanyak 3,7 juta Teus dan terminal kendaraan untuk ekspor 382.000 kendaraan. Dia menuturkan saat ini sudah membangun terminal ro-ro sepanjang 200 meter. Setelah itu terminal peti kemas juga akan diperbesar menjadi kapasitasnya 5,5 juta TEUs.

 

Tim Investigasi www.transaktual.com

(Wei wei).