Kamis, 22 Oktober 2020 | 13:21 WIB

Ketum Lsm Penjara PN, “Terdakwa Kasus RTH Kota Bandung Terima Miliaran, Saksi Perlu Diperiksa Ulang"

foto

 

Ketum Lsm Penjara PN, “Terdakwa Kasus RTH Kota Bandung Terima Uang Miliaran, dan Para Saksi Perlu Diperiksa Ulang”.

Bandung – www.transaktual.com

Lanjutan Kasus Pengadaan RTH Kota Bandung yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bandung, Rabu (30/09) Terdakwa Herry Nurhayat tampil sebagai saksi mahkota untuk terdakwa Tomtom Dabul Qomar dan Kadar Slamet, kembali mengungkap tentang perannya dalam penyelewengan dana Ruang Terbuka Hijau (RTH).

DPP Lsm Penjara PN. Angkat Bicara......

“Semakin hari, perjalanan sidang kasus RTH Kota Bandung, semakin terbuka luas, saksi saksi yang dipanggilpun silih berganti menjelaskan keberadaan mereka dalam “Bancakan” kasus RTH Kota Bandung” Ujar Ketua Umum Lsm Penjara PN yang turut memperhatian jalannya persidangan yang berlangsung cukup lama tersebut.

“Harus diingat, ini kasus persekongkolan menjarah uang negara, bukan saja dijadikan bancakan oleh mereka saja, tetapi alurnya terus bergulir pada Kasus Bansos Kota Bandung” sambung Bang Epul Ketum Lsm Penjara PN.

Seperti sidang terdahulu, pengakuan dalam persidangan tentang adanya anggaran yang dititipkan Hari Nurhayat pada Aat Safaat, sebesar 2 milyar yang kemudian terpecah menjadi beberapa bagian, dan buntutnya menurut Aat didepan persidangan ada 250 juta yang dititipkan kepada Dedi Supandi (ketika itu koordinator Camat se kota Bandung, sekarang Kadisdik Jabar dan Pjs Walikota Depok...red), yang disanggah oleh Dedi.

Lalu Siapa sebenarnya Dedi Supandi, yang bisa dipercaya untuk mengumpulkan dana dari para Camat, walaupun telah dibantahnya, tapi ini perlu dikejar oleh Jaksa KPK, seandainya Dedi mampu mengumpulkan dana dari para Camat, mau dikemanakan dana tersebut ?.. sambung Bang Epul.

Ketum Lsm Penjara PN, Bang Epul juga mengatakan, bahwa sebenarnya banyak hal yang perlu diselidiki, karena kasus ini tidak saja terpola pada lingkungan Dewan, dan Pemkot Bandung, juga melibatkan Pengusaha, dan para Notaris yang dianggap kerjanya belum maksimal.

“Contohnya pada pengurusan AJB, tidak ada penjelasan yang seharusnya Sertifikat Tanah yang akan diperjual belikan di Verifikasi terlebih dahulu di BPN, tapi nyatanya, tidak dilaksanakan, dan malahan tidak dikejar pertanyaan lain, jangan hanya sebagai saksi, mereka para Notaris itu juga dianggap turut serta dalam bancakan uang negara untuk RTH Kota Bandung” Ujar Bang Epul.

Sidang Lanjutan Korupsi Pengadaan Lahan RTH Kota Bandung.

Pada Persidangan selanjutnya Herry mengaku pernah didatangi Kadar Slamet yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bandung saat itu. Kadar meminta agar pencairan anggaran untuk pembebasan lahan RTH dipermudah.

”Saat penandatangan anggaran (RTH) dia datang dan menyampaikan jika ini aspirasi pimpinan Dewan dan Banggar. Saat ada pencairan dia selalu membawa-bawa nama pimpinan dan Banggar,” katanya.

Herry pun berpikir jika yang dimaksud dengan pimpinan mulai dari ketua hingga wakilnya, sementara Banggar semua anggota Banggar. Namun, siapa aja orangnya dia tidak pernah menanyakan hal itu ke Kadar.

”Saya hanya konfirmasi ke Ketua Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Kota Bandung Pak Edi Siswadi. Saya tanya apakah betul ini aspirasi Dewan dan beliau menjawab ya,” katanya.

Ditanya JPU KPK Budi Nurgraha apakah uang keuntungan dari RTH tersebut sampai ke pimpinan dan Banggar? Herry mengaku seharusnya tersampaikan. Lantaran selama ini tidak ada komplain dari mereka, berarti aman.

Tidak hanya itu, pada Oktober 2012, Kadar Slamet pun pernah mendatanginya dan meminta bantuan dana sebesar Rp 1 miliar, katanya untuk membayar DP atau uang muka bagi pemilik tanah.

Lantaran punya kenalan, Herry menyanggupinya dengan catatan pengembaliannya dilebihi Rp 250 juta.

”Tahu ada permainan di RTH yang mana?” tanya JPU KPK. ”Saya gak paham yang mana. Tapi Kadar datang ke saya minta dipermudah pencairan bulan Mei-Juni 2012, saat saya pertama kali menjabat di DPKAD. Kalau gak salah untuk pengadaan tanah yang di Mandalajati,” jawabnya.

Tidak Sesuai Dengan Surat Dakwaan Jaksa.

Tak sesuai dengan isi Surat Dakwaan Penuntut Umum KPK No. 40/TUT.01.04/24/06/2020 tanggal 04 Juni 2020 nama terdakwa Herry Nurhayat, Rp8.850.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah), terdakwa mengakui  hanya menerima uang  Rp2.550.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima.puluh miliar rupiah) dari Kegiatan Proyek Pembebasan Tanah Untuk Sarana Ruang Terbuka Hijau (RTH). Demi Alloh, saya bersumpah, cuma segitu.

Hal tersebut diungkapkan Herry Nurhayat dalam keterangannya di hadapan Majelis Hakim Tipikor Bandung hari ini (30/9/2020). Pada sidang dengan agenda pemeriksaan saksi mahkota sekaligus pemeriksaan para terdakwa korupsi Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Sarana RTH tahun 2011-2013 tersebut, Herry Nurhayat yang diposisikan sebagai saksi terhadap terdakwa Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet tersebut, mantan Kepala DPKAD Kota Bandung itu mengungkapkan bahwa semua uang yang didapatnya adalah untuk mengurus perkara Bansos di Pengadilan Tinggi Bandung.

Setelah duduk sebagai Kepala DPKAD dan belum mengerti tentang kegiatan RTH, dirinya didatangi oleh Anggota DPRD Kota Bandung Kadar Slamet yang mengatakan membawa aspirasi dan titipan dari Dewan dalam hal ini Banggar. Namun  pemahaman Herry Nurhayat itu semua aspirasi dan titipan Dewan, termasuk pimpinan dan para Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, apabila ada pencairan RTH. Lalu dikonfirmasi kepada Sekda yang merangkap Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bandung, Edi Siswadi. Oleh Sekda dijawab, "iya."

Setelah mulai mengerti tentang RTH, pada 1 Oktober 2012, Kadar Slamet mendatangi Herry Nurhayat di ruangnya untuk meminjam uang Rp 1 miliar untuk uang muka pembebasan tanah (tidak tahu tanah yang mana) Herry lalu menghubungi Pemborong bernama Kiki untuk meminjam. Kemudian Herry menyampaikan kepada Kadar Slamet boleh pinjam tapi minta bunga nya Rp 250 juta. Kadar Slamet setuju dan uang diterimanya dan lalu dikembalikan oleh Dedi Setiadi alias Dedi RT (alm). Dalam hal ini Herry menerima Rp 50 juta. Urusan RTH, Herry mengaku ada beberapa kali bertemu dengan Kadar Slamet.

Tentang proses pembebasan tanah untuk RTH, Herry Nurhayat tidak mengetahuinya. Itu semua diurus oleh Hermawan dan Agus Slamet Firdaus yang sudah berpuluh tahun menguasai urusan tersebut. Herry Nurhayat hanya dilapori secara global, tidak pernah ada rincian. Mereka langsung melaporkan segala sesuatunya ke Sekda, Edi Siswadi. Dirinya hanya menandatangani semua surat yang disodorkan oleh keduanya.

Mengenai terlibatnya Herry Nurhayat memberikan modal kepada Mariady Saputra dalam pembebasan tanah untuk RTH jumlahnya Rp 900 juta dan mendapat keuntungan Rp 100 juta, jadi diterima satu miliar. Untuk proses pembebasannya tanah di Cibiru Herry mengatakan, hanya mengenalkan Mariady Saputra bersama Dedi RT, karena Dedi lebih mengerti. Harganya ditentukan sesuai NJOP dan tidak mengarahkan untuk membeli di bawah NJOP dan dibayar senilai NJOP plus 75%.

Herry Nurhayat mengaku menerima uang dari Kadar Slamet sebesar Rp 1 miliar melalui Pupung Khadijah yang diambilnya di Bank Bjb. Uang tersebut untuk diserahkan kepada Wali Kota Bandung, Dada Rosada. "Uang dari RTH. Mungkin sudah bagiannya Pak Dada," ujar Herry. Diakui olehnya, menerima uang dari Dedi RT sebesar Rp 75 juta. 

Penerimaan lainnya adalah dari Dadang Suganda alias Demang. Pengusaha dan tuan tanah itu dikenalnya saat akan ada pencairan. Ketika itu juga, Herry menceritakan ada beban untuk perkara Bansos. Sesudah pencairan, Herry mengaku menerima Rp 250 juta, lalu dimasukkan ke dalam mobil di Jalan Trunojoyo Kota Bandung.

Ada lagi uang diterima Herry Nurhayat dari Demang pada Desember 2012. Sebelumnya Herry telepon ke Demang karena membutuhkan uang Rp 2 miliar segera untuk keperluan di Pengadilan Tinggi Bandung atas perintah Dada Rosada. "Apakah itu pinjam atau apa, Pak Dadang bantu saya," kata Herry sambil terisak. Uang diterima dalam bentuk cek lalu dititipkan ke adik iparnya. Jadi total yang diterima Rp 2,550 miliar. Adapun tuduhan menerima uang Rp 2,5 miliar dari Kadar Slamet melalui Trisno, "itu ngarang, cuma Rp 1,250 miliar waktu  pengembalian pinjaman Kadar Slamet," bantah Herry.

”Pak Kadar sempat datang ke saya dan bilang Pak Kadis ini ada titipan buat pak Wali. Saya lapor ke Pak Dada ada titipan dari Kadar, dan langsung diberikan untuk kepengurusan kasus bansos,” katanya sambil menyeka air mata.

Makanya, Herry mengaku tidak tahu secara mendalam soal anggaran di RTH lantaran rapat TAPD pun tidak pernah ikut walaupun sebagai sekretaris. Semua urusan di TAPD saat itu kewenangannya Pak Sekda (Edi Sis).

”Saya waktu itu lagi mengurusi penanganan (Bansos) di PT, saat itu harus ada uang Rp 2,5 miliar. Saya terus diintervensi oleh Pak Wali dan Toto Hutagalung,” katanya.

Ditanya berapa jumlah uang yang diterimanya dari Kadar, Herry hanya mengaku menerima sebanyak tiga kali, yakni Rp 1 miliar, Rp 75 juta dan Rp 50 juta.

Ditanya lagi soal pencairan Rp 7 miliar untuk lahan di Cibiru dan Cisurupan, Herry mengaku itu bukan di periode dirinya menjabat kepala DPKAD.

Herry mengungkapkan, pernah mengobrol di masjid KPK dengan Dadang Supriatna (Eks Kepala DPKAD) jika proyek itu merupakan pemberian cek kepada Sekda Edi Siswadi lewat Hermawan, dan itu merupakan linknya Sekda.

Begitu juga dengan pembayaran untuk Dadang Suganda alias Dadang Demang. Herry mengungkapkan jika dia merupakan orangnya Sekda, dan meminta dimudahkan untuk pencairan ganti rugi pembabasan lahannya.

”Terus yang Rp 2 miliar dari Dadang Suganda alias Dadang Demang untuk apa?” tanya JPU KPK lagi.

”Dari Demang totalnya Rp 2,550 juta. Saya saat itu disuruh datang ke rumahnya, karena saat itu membutuhkan uang untuk kepengurusan di PT. Saya kasihkan ke Toto Rp 300 juta untuk bayar Penasihat Hukum. Niatnya sebagian uang akan saya pakai untuk nebus rumah, tapi Pak Wali bilang jangan dulu. Urusan rumah itu tanggungjawab saya,” ujarnya.

Herry pun mengaku tidak pernah menerima uang langsung dari Kadar Slamet selain pinjaman yang Rp 1 miliar. Semua uang yang diterimanya dari Kadar, terlebih untuk kepengurusan Bansos pasti lewat bendahara pengeluaran DPKAD Pupung Khadijah.

“Terus terang, kasus RTH Kota Bandung ini banyak menyita perhatian pengunjung sidang, terlebih para Saksi pemilik lahan yang jelas jelas mengetahui harga sebenarnya lahan yang mereka jual, di mark up hingga ratusan persen nilainya” ujar Bang Epul. Lsm Penjara PN akan terus memantau perkembangan persidangan ini, hingga tuntas...................

 

(Y CHS/transakt).