Senin, 30 November 2020 | 11:01 WIB

KPK Panggil 4 Saksi Kasus Korupsi RTH Kota Bandung dan 7 Notaris, Periksa Proyek Tersangka Dadang

foto

 

KPK Panggil 4 Saksi Kasus Korupsi RTH Kota Bandung dan 7 Notaris, Periksa Proyek Tersangka Dadang.

www.transaktual.com

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa memanggil empat saksi dalam penyidikan kasus korupsi pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Pemerintah Kota Bandung Tahun 2012 dan 2013.

"Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap empat orang saksi untuk tersangka DS (Dadang Suganda/wiraswasta)," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Empat saksi, yakni pensiunan karyawan BUMN Nanang Rachmat, karyawan HSBC Riko Aditya, ibu rumah tangga Elly Harimurtini, dan mantan Kepala Seksi Sertifikasi dan Dokumentasi di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemkot Bandung Hermawan.

Adapun pemanggilan empat saksi itu untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Dadang, Dadang telah diumumkan sebagai tersangka pada 21 November 2019.

Dalam proses pengadaan tanah terkait RTH tersebut, Pemkot Bandung tidak membeli langsung dari pemilik tanah, namun diduga menggunakan makelar, yaitu Anggota DPRD Kota Bandung periode 2009–2014 Kadar Slamet dan Dadang Suganda.

Proses pengadaan dengan perantara Dadang dilakukan melalui kedekatannya dengan Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswadi.

Edi telah divonis bersalah dalam perkara suap terhadap seorang hakim dalam terkait penanganan perkara korupsi bantuan sosial di Pemkot Bandung. Edi Siswadi memerintahkan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung saat itu Herry Nurhayat untuk membantu Dadang Suganda dalam proses pengadaan tanah tersebut.

Dadang kemudian melakukan pembelian tanah pada sejumlah pemilik tanah atau ahli waris di Bandung dengan nilai lebih rendah dari NJOP setempat. Setelah tanah tersedia, Pemkot Bandung membayarkan Rp43,65 miliar pada Dadang. Namun, Dadang hanya memberikan Rp13,5 miliar pada pemilik tanah. Empat saksi, yakni pensiunan karyawan BUMN Nanang Rachmat, karyawan HSBC Riko Aditya, ibu rumah tangga Elly Harimurtini, dan mantan Kepala Seksi Sertifikasi dan Dokumentasi di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemkot Bandung Hermawan.

Adapun pemanggilan empat saksi itu untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Dadang. Dadang telah diumumkan sebagai tersangka pada 21 November 2019.

Dalam proses pengadaan tanah terkait RTH tersebut, Pemkot Bandung tidak membeli langsung dari pemilik tanah, namun diduga menggunakan makelar, yaitu Anggota DPRD Kota Bandung periode 2009–2014 Kadar Slamet dan Dadang Suganda.

Proses pengadaan dengan perantara Dadang dilakukan melalui kedekatannya dengan Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswadi.

Edi telah divonis bersalah dalam perkara suap terhadap seorang hakim dalam terkait penanganan perkara korupsi bantuan sosial di Pemkot Bandung. Edi Siswadi memerintahkan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung saat itu Herry Nurhayat untuk membantu Dadang Suganda dalam proses pengadaan tanah tersebut.

Dadang kemudian melakukan pembelian tanah pada sejumlah pemilik tanah atau ahli waris di Bandung dengan nilai lebih rendah dari NJOP setempat. Setelah tanah tersedia, Pemkot Bandung membayarkan Rp43,65 miliar pada Dadang. Namun, Dadang hanya memberikan Rp13,5 miliar pada pemilik tanah.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK juga telah menyita 64 bidang tanah dan bangunan serta dua mobil milik tersangka Dadang.

Tujuh notaris dipanggil jadi saksi kasus RTH Kota Bandung.

Ketujuh Notaris tersebut dipanggil sebagai saksi untuk tersangka DS (Dadang Suganda/wiraswasta). Pemeriksaan di Kantor Satuan Sabhara Polrestabes Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat

"Ketujuhnya dipanggil sebagai saksi untuk tersangka DS (Dadang Suganda/wiraswasta). Pemeriksaan di Kantor Satuan Sabhara Polrestabes Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Tujuh notaris itu, yakni Dudi Wahyudi, Atiek Rusdewanti, Sylvia Kurniawati, Diastuti, Ashadi Hayati, Lely Kustari, dan Mulyadi Siradz.

Selain itu, KPK juga memanggil enam saksi lainnya untuk tersangka Dadang, yaitu empat wiraswasta masing-masing Saefudin, Pupun Kurnia, Rachmat Wibisana, dan Ahmad Syafii Romli, Omay Herdiana selaku petani serta Neneng Tuti Saidah berprofesi pedagang.

Dalam proses pengadaan tanah terkait RTH tersebut, Pemkot Bandung tidak membeli langsung dari pemilik tanah, namun diduga menggunakan makelar, yaitu Anggota DPRD Kota Bandung periode 2009–2014 Kadar Slamet dan Dadang Suganda (swasta..).

Proses pengadaan dengan perantara Dadang dilakukan melalui kedekatannya dengan Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswadi.

Edi telah divonis bersalah dalam perkara suap terhadap seorang hakim dalam terkait penanganan perkara korupsi bantuan sosial di Pemkot Bandung. Edi Siswadi memerintahkan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung saat itu Herry Nurhayat untuk membantu Dadang Suganda dalam proses pengadaan tanah tersebut.

Dadang kemudian melakukan pembelian tanah pada sejumlah pemilik tanah atau ahli waris di Bandung dengan nilai lebih rendah dari NJOP setempat. Setelah tanah tersedia, Pemkot Bandung membayarkan Rp43,65 miliar pada Dadang. Namun, Dadang hanya memberikan Rp13,5 miliar pada pemilik tanah.

Diduga Dadang Suganda diperkaya sekitar Rp30 miliar. Sebagian dari uang tersebut, sekitar Rp10 miliar diberikan pada Edi Siswadi yang akhirnya digunakan untuk menyuap hakim dalam perkara bansos di Pengadilan Negeri Kota Bandung.

Diduga Dadang Suganda diperkaya sekitar Rp30 miliar. Sebagian dari uang tersebut, sekitar Rp10 miliar diberikan pada Edi Siswadi yang akhirnya digunakan untuk menyuap hakim dalam perkara bansos di Pengadilan Negeri Kota Bandung, sesuai dengan persidangan yang di hadirkan sebagai saksi, Aat Safaat (mantan anggota Dewan) dan Dedi Supandi (Kadisdik Jabar yang juga Pjs Walikota Depok).

Dana 10 Milyar diterima dari Hari Nurhayat, kemudian dititipkan pada Aat Safaat, dari Aat diberikan juga sebagian (250 juta...red) diserahkan kepada Dedi Supandi, dan sampai kini belum ada pengakuan dari resmi tentang penggunaan dana tersebut. 

Dalam penyidikan kasus itu, KPK juga telah menyita 64 bidang tanah dan bangunan serta dua mobil milik tersangka Dadang.

Proyek Proyek Dadang di Verifikasi oleh KPK.

Sementara itu Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mendalami proyek-proyek lain yang dikerjakan pengusaha Dadang Suganda, tersangka kasus korupsi pengadaan Ruang Terbuka Hijau di Pemerintah Kota Bandung.

Hal itu didalami penyidik saat memeriksa Hermawan, eks Kepala Seksi Sertifikasi dan Dokumentasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkot Bandung Hermawan sebagai saksi, Selasa (29/9/2020). "Penyidik mendalami pengetahuan saksi mengenai adanya proyek-proyek lain selain RTH yang diduga dikerjakan oleh Tersangka DS (Dadang Suganda)," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa malam.

Ali menuturkan, Hermawan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Dadang Suganda. Dalam kasus ini, Dadang diduga berperan sebagai makelar dalam pengadaan tanah untuk RTH Bandung dan memperkaya diri dari selisih pembayaran pengadaan tanah. Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan, Dadang menerima pembayaran senilai Rp 43,65 dari Pemerintah Kota Bandung dalam pengadaan tanah untuk RTH.

Namun, jumlah yang dibayarkan Dadang kepada para pemilik tanah dan ahli warisnya sebesar Rp 13,45 miliar. Baca juga: KPK Sita Aset Milik Tersangka Kasus Korupsi RTH Bandung "Sehingga terdapat selisih pembayaran antara uang yang diterima DSG dari Pemerintah Kota Bandung dengan pembayaran kepada pemilik atau ahli warisnya sebesar Rp 30,18 miliar," kata Lili dalam konferensi pers, Selasa (30/6/2020).

Penetapan Dadang sebagai tersangka merupakan pengembangan dari penyidikan terhadap tiga tersangka sebelumnya, yaitu mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kota Bandung, Hery Nurhayat serta dua mantan anggota DPRD Kota Bandung, yakni Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet. KPK menaksir kerugian negara dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan tanah untuk RTH Kota Bandung ini mencapai Rp 69 miliar.

 

(antara/transakt)