Minggu, 25 Oktober 2020 | 12:51 WIB

Mantan Pjs Dirut PDAM Karawang, Dkk Mengaku Tidak Bersalah, JPU Tuntut 7,6 tahun

foto

 

Mantan Pjs Dirut PDAM Karawang, Dkk Mengaku Tidak Bersalah, JPU Tuntut 7,6 tahun.

Bandung – www.transaktual.com

Lanjutan sidang tindak pidana korupsi di PN Kls.1A Khusus Bandung, kali ini melalui kedua Penasehat Hukumnya, terdakwa Yogie Patriana dan Jumali, ST mengaku tidak melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Mantan Pjs Dirut PDAM Karawang selaku PA dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada proyek kegiatan peningkatan kapasitas dan optimaliasi instalasi pengolahan air (IPA) PDAM Karawang dengan anggaran Rp 5,4 miliar.

Menurut Tim Penasehat Hukum kedua terdakwa dihadapan Majelis Hakim yang diketuai I Dewa Gede Suardhita, SH pada sidang hari ini (28/9/2020) tersebut, telah melaksanakan pekerjaan berdasarkan hukum. PDAM tidak mengeluarkan uang pada tahun 2015, pekerjaan yang dilakukan bermanfaat, untuk melakukan tuntutan nya, JPU tidak melakukan kajian yang akurat terhadap Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Optimaliasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM. Selain itu dalam proses kegiatan, sesuai fakta hukum, tidak ditemukan adanya kejahatan yang merugikan negara sebagaimana dituduhkan dan JPU hanya berpatokan pada volume sementara kegiatan yang dilakukan kedua terdakwa adalah meningkatkan kualitas, bukan kuantitas air PDAM.

Sebelumnya, Tim JPU menuntut agar Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Yogie Patriana pidana penjara selama 7 ( tujuh) tahun 6 (enam) bulan, membayar pidana denda Rp 500 juta subsidair kurungan enam bulan. Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) UU  No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor Sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Dalam sidang yang digelar secara vicon itu, kedua terdakwa dituntut bersama 1 (satu) terdakwa lainnya yaitu Didi Permadi selaku  Direktur PT Darma Premandala yang telah  dituntut bersalah karena melakukan tindak pidana korupsi agar dijatuhi hukuman pidana pokok selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan, Pidana Denda Rp 500 juta subsidair kurungan 6 (enam) bulan.
Dalam perkara ini negara telah dirugikan sebesar Rp 2,6 miliar dan harus dikembalikan oleh Didi Permadi dan Jumali. Bila tidak dibayarkan maka keduanya harus menjalani hukuman 4 (empat) tahun pidana penjara penjara.

Ketiganya terdakwa menurut JPU telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan jabatan yang diembannya sehingga merugikan negara.

Perbuatan itu dilakukan saat ?PDAM Karawang punya sisa anggaran sisa investasi pada 2015 senilai Rp 19,2 miliar yang belum terpakai. Yogie Priatna, selaku pengguna anggaran, karena ada dana tak terpakai, meminta justifikasi teknis.

Justifikasi teknis itu sebagai dasar untuk lelang kegiatan peningkatan kapasitas dan optimaliasi instalasi pengolahan air (IPA) PDAM Karawang dengan anggaran Rp 5,4 miliar.

Pada proses lelang kegiatan itu dimenangkan oleh PT. Darma Premandala dengan masa kerja 90 (sembilan puluh) hari dengan nilai kontrak Rp 4,95 miliar. Dewan Pengawas PDAM Karawang yang mencurigai adanya kejanggalan kemudian meminta BPKP Jabar melakukan audit pada proyek tersebut yang hasilnya meminta lelang itu dihentikan karena tidak punya nilai ekonomis pekerjaan. Namun, permintaan itu oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengguna Anggaran diabaikan. ?Pekerjaan tetap dilaksanakan hingga 30 persen.

Proyek itu kemudian disahkan Bupati Karawang. Yogie meminta Jumali selaku PPK untuk membuat kontrak baru dengan menggunakan kontrak lama pada tanggal 11 Januari 2016. Kemudian PPK membuat kontrak baru tanpa proses lelang dalam kegiatan yang sama yang sudah dikerjakan pada tahun 2015. Adapun pembuatan kontraknya hanya mengganti tanggal dan nomor disesuaikan dengan tahun 2016 sedangkan isinya dan materi dokumen kontraknya sama. Dari hasil audit BPKP Jabar, proyek tersebut telah menimbulkan kerugian  negara Rp 2,6 miliar lebih.

Pengadilan Tipikor Bandung akan memutus perkara korupsi mantan Pjs. Dirut PDAM Kabupaten Karawang Yogie Patriana, dkk pada sidang mendatang.

 

(Y CHS/transakt).