Senin, 26 Oktober 2020 | 23:53 WIB

Masalah Korupsi di Jawa Barat (2004-2019) Total 101 Kasus, Daerah Paling Korup di Indonesia

foto

 

Korupsi di Jawa Barat Berjumlah 101 Kasus, Daerah Paling Korup di Indonesia.

www.transaktual.com

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri membeberkan daerah mana saja yang paling banyak terdapat kasus korupsi sepanjang 2004-2019.

Firli menyampaikan data tersebut dalam Rapat Koordinasi dan Diskusi Interaktif Ketua KPK dengan Gubernur se-Indonesia, di Jakarta, Rabu (24/6/2020).

Berdasarkan data yang dipaparkan, kasus korupsi yang sering terjadi di Pemerintah Pusat,

Sedang di daerah tertinggi di Provinsi Jawa Barat, setelahnya Jawa Timur dan Sumatera Utara.

“Supaya kita bisa lihat daerah-daerah mana saja yang sering rentan terjadi korupsi,” ucap Firli.

Berikut data KPK terkait daerah yang paling banyak terdapat korupsi:

  1. Pemerintah Pusat (359 kasus
  2. Jawa Barat (101 kasus)
  3. Jawa Timur (85 kasus)
  4. Sumatera Utara (64 kasus)
  5. DKI Jakarta (61 kasus)
  6. Riau dan Kepulauan Riau (51 kasus)
  7. Jawa Tengah (49 kasus)
  8. Lampung (30 kasus)
  9. Banten (24 kasus)
  10. Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Bengkulu, Papua (22 kasus)

Selain itu, Firli juga membeberkan soal sebaran kasus berdasarkan pelaku yang dijerat oleh KPK.

Paling banyak berasal dari pihak swasta dan disusul dari pihak legislatif.

“Ini kira-kira jabatan yang sudah pernah ditangani KPK, tidak kurang 1.152. Gubernur sudah 21, jangan ditambah lagi,” kata Firli.

“Mohon maaf kami tidak bangga menangkap gubernur dan bupati itu kita sedih. Tapi kalau melakukan korupsi, pasti kami akan lakukan tindakan tegas, apalagi dalam situasi pandemi,” imbuh dia.

Rincian kasus yang ditangani KPK berdasarkan pelaku selama kurun 2004-2019:

  1. Anggota legislatif (DPRD dan DPR): 257 orang
  2. Kepala Lembaga/Kementerian: 28 orang
  3. Duta Besar: 4 orang
  4. Komisioner: 7 orang
  5. Gubernur: 21 orang
  6. Wali Kota/Bupati dan wakil: 119 orang
  7. Eselon I, II, III, dan IV: 225 orang
  8. Hakim: 22 orang
  9. Jaksa: 10 orang
  10. Polisi: 2 orang
  11. Pengacara: 12 orang
  12. Swasta: 297 orang
  13. Lain-lain: 142 orang
  14. Korporasi: 6 orang.

 

( red/transakt ).