Jumat, 25 Sepember 2020 | 20:55 WIB

Sidang Korupsi RTH Kota Bandung, Wabup Sumedang Erwan Bantah Terlibat, Lia dan Riantono "Tidak Tahu"

foto

 

Sidang Korupsi RTH Pemkot Bandung, Wabup Sumedang Erwan Bantah Terlibat, Lia dan Riantono Sering Jawab 'Tidak Tahu.

www.transaktual.com

Sama seperti terdahulunya, mantan Walikota Bandung Dada Rosada, ketika menjadi saksi kasus RTH Kota Bandung, sebagian besar pertanyaan yang diajukan oleh Jaksa KPK, dijawab dengan pelan “Tidak Tahu”, berbeda dengan mantan Sekda Kota Bandung, Edi Siswadi, ketika menjadi saksi kasus RTH Kota Bandung, dengan jelas mengatakan dengan detail yang disampaikan dihadapan Majelis Hakim, dan kini giliran Mantan Ketua Dewan, sekarang Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan, dan Lia Nur Hambali, juga Riantono, jadi saksi di Pengadilan Tipikor dalam sidang Korupsi RTH Kota Bandung untuk ketiga terdakwa Tomtom Dabbul Qomar, Herry Nurhayat dan Kadar Slamet.

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) Senin (14/09) memanggil 4 orang saksi dalam sidangan lanjutan korupsi pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Pemerintahan Kota Bandung.

Ke-4 saksi yang dihadirkan KPK itu merupakan mantan Ketua DPRD Kota Bandung yakni Erwan Setiawan, S.E., dan tiga anggota DPRD Kota Bandung yakni Lia Noerhambali, Tatang Suratis, dan Riantono. Keempatnya bersaksi untuk tiga terdakwa, Tomtom Dabbul Qomar, Kadar Slamet, dan Herry Nurhayat.

Sidang ini menarik perhatian, karena pengadaan lahan RTH Tahun Anggaran 2012 yang menelan anggaran Rp115 miliar lebih ini menyebabkan kerugian negara Rp69 miliar, sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI.

Erwan Setiawan yang kini menjadi Wakil Bupati Sumedang, pada tahun 2012 itu selaku Ketua DPRD Kota Bandung. Politisi Partai Demokrat iti hadir di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung sebagai saksi.

Tak banyak jawaban yang bisa digali dari Erwan. Ketika menjawab JPU KPK maupun majelis hakim diketuai Benny Eko Supriadi, Wabup Sumedang ini lebih banyak menjawab "tidak tahu".

Erwan pun membantah ikut terlibat dalam rapat anggaran untuk urusan penetapan anggaran. "Saya tidak tahu apa apa, untuk segala penyusunan anggaran sudah saya tugaskan Pelaksana Harian Tomtom Dabbul Qomar," kata Erwan.

Seperti juga Erwan, saksi Riantono dan Lia Noerhambali pun selalu menjawab 'tidak tahu' ketika ditanya JPU dari KPK.

Padahal Riantono dan Lia Noer Hambali jdalam kasus RTH ini namanya kerap disebut turut menerima aliran dana dari anggaran pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bandung TA 2012-2013.

Lia Noer Hambali bersaksi untuk tiga terdakwa, Tomtom Dabbul Qomar, Kadar Slamet dan Herry Nurhayat. Dalam dakwaan, keduanya diduga menerima uang sebesar Rp 175 juta.

Jaksa Penuntut Umum KPK sudah menanyai Riantono terkait masalah RTH. Namun pertanyaan belum menyangkut soal penerimaan uang, baru sebatas prosedur pembahasan anggaran.

Sidang lanjutan kasus RTH Kota Bandung, dilaksanakan pada setiap Senin dan hari Rabu, Wartawan transaktual terus memantau perkembangan kasus RTH yang dijadikan bancakan segelintir oknum doyan korupsi.

Sidang Korupsi RTH Sampai Malam, Lahan Dibeli dari Warga Rp2,9 Miliar, Dijual ke Pemkot Bandung Rp6 Miliar.

Dari pantauan sidang beberapa waktu lalu, sampai tengah malam, Majelis Hakim yang diketuai T. Benny Eko Supardi, S.H., kembali melanjutkan pemeriksaan saksi yang tertunda Di antaranya Utang Supriyatna (70) yang melanjutkan kesaksiannya mulai pukul 21.00 lewat.

Utang mengatakan bahwa dirinya mengetahui adanya RTH dari Hermawan (bertindak sebagai PPTK dalam kegiatan pembebasan tanah RTH). Menurutnya, Hermawan mengatakan cari sajalah di situ (seputar Palasari). "Ngomong-ngomong nih ada RTH, kalau mau ikutan," ujar Utang menirukan kata-kata Hermawan.

Sesuai petunjuk tersebut Utang lalu mencari tanah yang mau dibebaskan di sekitar Palasari/Cibiru. Setelah mendapat informasi, Utang bersama Adang (teman lama) lalu melaksanakan pembebasan tanah di Palasari Cibiru Kota Bandung (awalnya disebut oleh Utang lokasinya di Cisurupan).

Hasilnya, Utang membebaskan 19 bidang tanah seharga Rp 2,9 miliar dibayar lunas, langsung kepada pemilik tanah yang uangnya hasil meminjam dari Bank NISP Bandung, dan mengantongi AJB (Akta Jual Beli) dihadapan Notaris/PPAT Mirna Sarifah Amir, SH.

Hal yang aneh menurut Penuntut Umum KPK - Budi Nugraha, PPJB dibuat antara pemilik asal yang tanahnya sudah dibeli, dengan Ir. Ahmad Mulyana Setiawan (menantu Utang Supriyatna) yang juga didengar keterangannya sebagai saksi).

PPJB dibuat di hadapan Notaris Teddy Supriyadi, S.H. Kedatangan Ahmad Mulyana ke kantor Notaris hanya untuk menandatangani PPJB yang sudah disiapkan semua.

Pada saat pembayaran, Ahmad Mulyana bersama dengan Utang Supriyatna datang ke Pemkot Bandung, tapi yang masuk ke kantor DPKAD hanya Ahmad Mulyana untuk menerima cek senilai Rp 6 miliar (harga tanah yang telah disepakati Rp 152.000,00 per meter).

Cek lalu diserahkan oleh Ahmad Mulyana kepada Utang Supriatna (keuntungan Rp 3,1 miliar, dengan modal Rp 2,9 miliar). Untuk pembayaran ini, Utang Supriyatna kembali menggunakan jasa Notaris/ PPAT Mirna Sarifah Amir, SH. menurut Utang biaya untuk Notaris Rp 110 juta.

"Perlu di klarifikasi, fungsi dan kerja Notaris yang tidak pernah mengajukan Buku Tanah/Sertifikat Tanah kepada pihak Badan Pertanahan Nasional/BPN, untuk pengecekan atau di klarifikasi keabsahannya" ujar Ketua Lsm yang hadir mengamati jalannya persidangan, yang akan melayangkan surat kepada Majelis Hakin RTH Kota Bandung.

(transaktual)