Kamis, 1 Oktober 2020 | 19:22 WIB

Beberapa Paket Pengadaan Dimonopoli, Dugaan Terjadi Persekongkolan dan Mark Up Harga di Disdik Jabar

foto

 

Beberapa Paket Pengadaan Dimonopoli, Dugaan Terjadi Persekongkolan dan Mark Up Harga di Disdik Jabar.

Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia untuk Jenjang SMA senilai Rp 6.210.000.000,00, serta pengadaan Alat Laboratorium Fisika untuk Jenjang SMA senilai Rp 6 miliar dilaksanakan oleh PT. AYN.

Demikian halnya dengan pengadaan Alat Laboratorium Biologi senilai Rp 4.050.000.000,00 juga dilaksanakan oleh PT. AYN yang berlokasi di bilangan Jakarta Timur.

Dari keterangan beberapa sumber menyebutkan, untuk memuluskan PT. AYN menjadi pemenang pada proses pemilihan yang dilaksanakan, pejabat pengadaan sepakat untuk menggunakan metoda pemilihan Tender Cepat pada proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa ketiga paket tersebut.

Dengan memanfaatkan isu percepatan yang menjadi unsur utama dari Tender Cepat pada ketiga paket pengadaan peralatan pendidikan untuk jenjang SMA ini, Penyedia dan pejabat pengadaan diduga telah melakukan persekongkolan untuk memenangkan Penyedia yang sudah “dikondisikan” dengan cara melengkapi persyaratan dokumen kualifikasi yang telah dipersyaratkan sebelumnya.

“Dengan pengkondisian tersebut, saat melakukan klarifikasi dan pembuktian kualifikasi, peserta penawar terendah akan gugur karena tidak mampu membawa dokumen yang dipersyaratkan,” ujar sumber.

Pokja Pemilihan akan memenangkan Penyedia dengan penawaran tertinggi (Penyedia yang sudah “dikondisikan”) yang tentu saja sudah melengkapi persyaratan “kuncian,” tambah sumber menjelaskan kepada Reformasi beberapa waktu lalu.

Sumber tersebut lebih jauh menjelaskan, untuk menjadi pemenang pada proses pemilihan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode Tender Cepat, selain peserta yang telah dikondisikan, akan sulit untuk menjadi pemenang pada proses pemilihan yang dilaksanakan.

“Dengan menggunakan Tender Cepat, seluruhnya dokumen persyaratan telah dikondisikan dengan dokumen yang dimiliki oleh Penyedia yang telah dipersiapkan untuk jadi Pemenang.

“Mulai dari Brosur yang harus ditandatangani basah oleh produsen/distributor, surat dukungan dari produsen/distributor, surat kelaikan barang, surat uji barang, serta persyaratan “kuncian” lainnya, sudah dikondisikan untuk meloloskan rekanan “kukutan”,” tandasnya.

Dari hasil survey terhadap beberapa produsen/distributor peralatan pendidikan, diketahui bahwa untuk melaksanakan 69 set Alat Laboratorium Kimia untuk Jenjang SMA dan 70 set Alat Laboratorium Fisika untuk Jenjang SMA, penyedia seharusnya hanya membutuhkan modal sekitar Rp 9,1 miliar.

Dengan demikian, pada pengadaan peralatan Kimia dan Fisika untuk jenjang SMA tahun 2019 diduga telah menyebabkan pembengkakan pada beban belanja yang harus ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui APBD tahun 2019 hingga mencapai Rp 800 juta lebih.

Dalam menanggapi berbagai tudingan miring pada pelaksanaan tiga paket pengadaan alat peraga pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Ketua Umum Perkumpulan Radar Pembangunan Indonesia, Abd. Hasyim, berjanji akan melakukan analisa dan penghitungan terhadap angka kerugian negara yang terjadi pada kegiatan tersebut.

Menurut Abd. Hasyim, kendati merupakan domain aparat penegak hukum, namun tidak menutup kemungkinan adanya potensi kerugian negara pada pengadaan yang dilaksanakan oleh K/L/D/I akan terendus oleh masyarakat.

“Dari hasil survey terhadap harga barang di pasaran akan terlihat adanya potensi kerugian negara pada pengadaan barang/jasa pemerintah,” kata Hasyim.

Pengadaan barang dan jasa masih menjadi sumber kasus-kasus korupsi di Indonesia. Pasalnya, salah satu pos pengeluaran pemerintah tersebut mendapat alokasi dana yang sangat besar.

“Hampir semua orang fokus ke pengadaan barang dan jasa. Kenapa ?, karena di situ kan anggarannya besar, dari dulu itu selalu menjadi sumber korupsi,” ujar Hasyim.

Dijelaskannya, penegak hukum mempunyai corcern terhadap salah satu sumber korupsi itu. Sehingga berbagai kebijakan seperti transparansi dan pemeriksaan selalu diutamakan. “KPK, Kejaksaan selalu bicara pengadaan barang dan jasa. Semakin banyak yang dilihat, kok malah kasusnya semakin marak,” imbuh Hasyim.

Oleh karena itu, banyak pihak baik pemerintah maupun masyarakat sipil yang konsisten untuk terus menyoroti area tersebut. Pihaknya juga berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti kementerin/lembaga, Pemda dan masyarakat sipil.

Peneliti pemberantasan korupsi, Nana Setiawan mengatakan bahwa potensi korupsi di beberapa area secara dinamis terus berubah, termasuk pengadaan barang dan jasa. Para pelaku pun menggunakan modus yang berbeda.

“Sekarang banyak juga yang kemudian pakai modus berbeda. Ada yang masih satu bendera (perusahaan), tapi menggunakan nama bendera (perusahaan) lain. Perusahaannya bisa jadi satu, banyak benderanya,” ungkap Nana.

Akan tetapi, dengan adanya sejumlah kebijakan pencegahan korupsi, lanjutnya, cukup mampu mengatasi hal itu. Untuk itu, dengan menguatkan kerja sama semua stakeholder bisa menghentikan tindakan korupsi sejak awal. “Makanya penting tadi untuk melibatkan berbagai pihak dalam kontrak pengadaan,” pungkasnya.

Sayangnya, ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, H. Dedi Supandi, S.STP., M.Si, hingga saat ini belum mendapatkan klarifikasi. Bahkan surat konfirmasi yang dikirimkan Reformasi hingga berita ini diturunkan, belum mendapat jawaban sebagaimana mestinya. 

(red/transaktual)