Kamis, 1 Oktober 2020 | 18:47 WIB

Seru......Saling Bantah Antara Para Saksi Kasus RTH Kota Bandung Dengan Terdakwa Herry Nurhayat

foto

 

Saling Bantah Terjadi Antara Para Saksi RTH Dengan Terdakwa Herry Nurhayat

www.transaktual.com

Terjadi saling bantah antara tiga saksi dengan terdakwa Herry Nurhayat di ruang Sidang PN Bandung, ketiga saksi yaitu Thomas Hendrik Sambuaga, Deden Juhana dan Mulyadi yang tetap keukeuh mempertahankan keterangannya, dibantah oleh Herry Nurhayat mantan Kepala DPKAD Kota Bandung.

Pasalnya, Tiga dari 6 (enam) saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum KPK mengaku bahwa dalam musyawarah mengenai penetapan harga tanah yang dibebaskan oleh DPKAD Pemkot Bandung, acara dipimpin oleh Herry Nurhayat dari awal sampai akhir. Ketiga saksi juga mengatakan, mengajukan harga tanah per meter nya diminta 2 (dua) kali Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tapi Herry Nurhayat menetapkan harga tanah NJOP plus 75%.

Dalam sidang lanjutan perkara korupsi Pengadaan Tanah Untuk Sarana Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Pengadilan Tipikor Bandung (24/8/2020), Ketiga terdakwa yaitu Tomtom Dabbul Qomar, Kadar Slamet dan Herry Nurhayat mendengarkan keterangan 6 (enam) orang saksi yang semuanya sebagai Kuasa Jual dari para pemilik tanah yang berlokasi di Kecamatan Cibiru. Khusus saksi Thomas Hendrik, selain sebagai Kuasa Jual, juga sebagai pengumpul Akta Kuasa Jual dari para mediator ke Notaris/PPAT H. Mauludin Achmad Turyana, SH.

Para saksi yang dihadirkan Penuntut Umum adalah, Thomas Hendrik Sambuaga, Asep Suteja, Defi Arisandi, Deden Juhara, Mulyadi dan Robby Irawan. Dalam keterangannya, Thomas mengatakan, bahwa dirinya yang mengurus Akta Jual Beli yang berasal dari Dedi Setiadi, Ujang, Karmana dan Engkus Kusnadi untuk lahan yang berlokasi di Kecamatan Mandalajati dan Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Menurutnya, jumlah yang diurus sebanyak 40 akta padahal telah disebut oleh Notaris/PPAT Mauludin 140 akta dalam kesaksiannya pada sidang tanggal 19 Agustus 2020 lalu yang semuanya berasal dari Thomas. Harga per akta Rp1.000.000,00 dengan ketentuan 50% untuk Notaris Mauludin dan 50% untuk Thomas yang pembayarannya dilakukan sebelum adanya transaksi pembebasan tanah oleh Pemkot Bandung. Pembuatan akta diakuinya secara formalitas untuk pembayaran tanah yang dibebaskan.

Diakui oleh Thomas bahwa pembuatan Akta Jual Beli tidak dibuat di kantor Notaris melainkan ditandatangani secara  door to door oleh para mediator (Dedi Setiadi, Ujang, Engkus Kusnadi dan Karmana, Tatang Sumpena).

Thomas yang aktivis partai Demokrat di Kecamatan Cibiru tersebut mengakui selain mengurus Akta Jual Beli juga dipercaya sebagai Kuasa Jual dari 3 (tiga) pemilik tanah, ikut menghadiri musyawarah sebanyak 3 (tiga) kali di DPKAD Pemkot Bandung yang dipimpin Herry Nurhayat dan staf nya dari awal sampai acara berakhir. Dalam musyawarah Thomas disuruh oleh mediator agar meminta harga 2 (dua) kali NJOP meski akhirnya ditetapkan seharga NJOP plus 75%. Imbalan sebagai Kuasa Jual sebesar Rp7.500.000,00.

Saat ditanya oleh Hakim, apakah ada motif lain selain keuntungan yang terkoordinir, Thomas menjawab, motifnya hanya mencari keuntungan. Thomas tidak mengetahui dan tidak mencurigai motif lainnya karena Kadar Slamet mengerahkan saudara dekatnya menjadi Kuasa Jual yang saling terkait.

Saksi Asep Suteja mengakui bahwa dirinya menjadi Kuasa Jual bersama istrinya, Yayah S. Keponakan Tatang Sumpena/mantan Kades itu tahu adanya pembebasan tanah untuk RTH dari Dedi Setiadi dan Ujang Kamaludin. Asep disuruh oleh Tatang Sumpena untuk menjadi Kuasa Jual dijual  9 pemilik tanah dan tanda tangan di rumah Tatang Sumpena. Dirinya tidak pernah bertemu dengan pemilik dan Thomas Hendrik. Sebagai Kuasa Jual, Asep mengakui semua data sudah disiapkan oleh Tatang Sumpena. Dalam proses pencairan tidak ikut sosialisasi dan musyawarah. Di DPKAD Pemkot Bandung Asep menandatangani cek, kuitansi dan mendapat imbalan Rp2.500.000,00 bahkan istrinya mendapat lebih kecil.

Defi Arisandi dalam keterangannya adalah anak Ayi Salman. Mengetahui  adanya RTH sewaktu tanda tangan Kuasa Jual yang disuruh dan semua data tanah telah disiapkan oleh Engkus Kusnadi. Diakui nya bahwa Ayi Salman jadi makelar tanah bergabung dengan Engkus Kusnadi dan Sofyan. Nilai pencairan  ratusan juta dan tidak tahu pemilik tanah yang memberi Kuasa Jual. Tdk tau pemilik tanah.

Menurut Defi, sebelum diperiksa oleh KPK, dirinya bersama yang lain dikumpulkan di rumah Engkus Kusnadi. Saat itu Kadar Slamet membuat skenario untuk mengatakan ke Penyidik bahwa uang selisih dari hasil pembayaran tanah sebesar Rp 1,8 miliar dipakai untuk beli tanah dan dibangun 4 unit rumah untuk kontrakan. 

Deden Juhara kenal Kadar Slamet sejak tahun 2006, sebelum Kadar jadi anggota DPRD Bandung dan kenal Tomtom di Cibiru. Dirinya tahu ada RTH karena sering main ke rumah Kadar Slamet. Lalu Hadad Iskandar yang tetangga Deden mengajak menjadi Kuasa Jual 5 pemilik tanah yang tidak dikenalnya untuk dibebaskan di Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru. Semua data telah disiapkan oleh Hadad Iskandar dan Akta Kuasa Jual dibuat Notaris/PPAT Mauludin. Pencairan dilakukan pada Agustus 2012, ikut musyawarah sebanyak 2 (dua) kali untuk  penentuan harga. Uang yang dicairkan Rp 2 miliar langsung diserahkan kepada Hadad. Setelah pencairan, pulang ke rumah Kadar Slamet dan disuruh menghitung uang bersama Dodo. Uang lalu dibagi-bagi yaitu untuk Tomtom Rp 2,5 miliar dan untuk Herry Nurhayat Rp 1,2 miliar sesuai dengan catatan yang dibuat Kadar Slamet. Uang ditaruh di dalam karung putih sebanyak 4 karung @25 kilo. Dirinya hanya menghitung uang. Yang mengangkut dan memasukkan ke dalam mobil Agus Setiawan. Tahu yang mengangkut Agus Setiawan karena waktu diangkut kena pintu. Katanya uang itu untuk pak Tomtom dan Herry. Kedua kalinya menghitung uang pada Desember 2012. Caranya sama dengan bulan Agustus 2012. Sesuai catatan dari Kadar Slamet, Deden dipercaya untuk menghitung uang, Rp 600 juta ke Tomtom dan Rp 1,7 miliar ke Herry Nurhayat. Uang ditaruh di dalam karung. Informasi diperoleh Deden dari Agus dan Dodo bahwa uang untuk diserahkan ke Herry Nurhayat di DPKAD.

Deden ikut grup Hadad dan Karmana. Dalam keterangannya sewaktu ikut musyawarah melihat Herry Nurhayat yang menentukan pembayaran tanah sebesar NJOP plus 75% dan dirinya menerima fee Rp 75 juta dari Hadad. Deden tidak mengetahui peran Kadar Slamet sebagai Mediator 2 dan mendapat sejumlah uang dari RTH.

Dalam keterangannya. Mulyadi, mengetahui ada Herry Nurhayat pada saat sosialisasi musyawarah pembebasan lahan karena dirinya ada di DPKAD. Tergabung dengan grup Karmana, menerima 3 (tiga) Kuasa Jual. Mulyadi mengetahui bahwa harga tanah per tumbak (14 meter) dari pemilik Rp 1 juta yang harganya sesuai NJOP plus 75% mencapai hampir 300% dan terima imbalan Rp 15 juta dari Karmana. Selama 3 (tiga) kali musyawarah, Mulyadi diam saja, yang bicara Thomas dan yang memimpin musyawarah adalah Herry Nurhayat. Menurutnya, pemilik tanah bernama Enjang menyesal setelah diberi tahu harga tanah sebesar NJOP plus 75%. Hanya Pak Enjang yang menyesal mendengar besarnya harga tanah.  diberi oleh Karmana.

Robby Irawan diajak ayahnya Engkus Kusnadi, untuk membantu mencari tanah karena mau ada pembebasan lahan untuk RTH bersama pamannya, Sofyan. Tahu Herry Nurhayat di Pemkot Bandung, ikut musyawarah. Uang nya dipinjam oleh Sofyan Rp 50 juta untuk membayar uang muka pembebasan tanah yang didapat dari tim lapangan. Robby menjual sapi ternaknya untuk dipinjamkan, kemudian dikembalikan tetap Rp 50 juta. Dirinya mendapat imbalan Rp 70 juta dari 5 Kuasa Jual. Robby mengaku tidak tahu apa peran Kadar Slamet sehingga mendapat uang yaitu Rp 800 juta yang diserahkan bersama Dedi Setiadi pada tahap pertama dan Rp 1 miliar pada tahap kedua. Sidang yang dipimpin oleh T. Benny Eko Supriadi tersebut akan dilanjut pada Rabu, 26 Agustus 2020 mendatang.
(Y CHS/transakt).