Kamis, 1 Oktober 2020 | 20:31 WIB

Kasus RTH Kota Bandung, Satu Dari Lima Anggota DPRD Kota Bandung Penerima Uang Korupsi Misterius

foto

 

Kasus RTH Kota Bandung, Satu Dari Lima Anggota DPRD Kota Bandung Penerima Uang Korupsi Misterius.

www.transaktual.com

Anggaran RTH Kota Bandung yang disebut sebut, menjadi “Bancakan” terus bergulir di Pengadilan Klas 1 A Khusus Bandung, dan kini giliran Saksi Notaris/PPAT Mauluddin Achmad Turyana yang dicecar pertanyaan oleh JPU KPK Haerudin.

Penerima "uang haram" korupsi ruang terbuka hijau (RTH) kembali disebut-sebut. Dari lima orang penerima, hanya empat yang jelas namanya, seorang lagi tak disebut, Misterius.

Hal itu terungkap dalam sidang korupsi jual beli tanah RTH dengan terdakwa Herry Nurhayat mantan pejabat Pemkot Bandung.

Sidang di Pengadilan Tipikor Jln.LLRE Martadinata Bandung yang dipimpin Hakim Ketua T. Benny Eko Supriadi, S.H, M.H., Rabu (19/8) itu agendanya memeriksa para saksi.

Di antara saksi itu terungkap, saksi Tatang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Haerudin menyebutkan, selain Kadar Slamet ada lima anggota DPRD Kota Bandung lainnya yang menikmati selisih pembayaran uang ganti rugi, yakni Kadar Slamet, Tomtom Dabul Qomar, Lia Nurhambali, dan Riantono.

Namun seorang lagi yang konon menerima uang "bancakan" tadi tidak diketahui. Semua kata Tatang, ada di bawah arahan Tomtom. Dalam jual beli tanah RTH yang merugikan negara Rp69,6 miliar itu, saksi lain yang diperiksa di antaranya Notaris/PPAT dan lainnya makelar tanah.

Notaris/PPAT yang jadi saksi adalah Mauluddin Achmad Turyana. Lainnya, Yudi Priadi, Cece Hidayat, Trisno Budianto dan Maman Suparman.

JPU KPK Haerudin mencecar dengan pertanyaan tentang peran Notaris dalam membuat akta jual beli (AJB) tanah yang akan digunakan RTH Kota Bandung. Hal ini penting mengingat dalam proses pembuatan AJB tidak terjadi pertemuan antara penjual dan pembeli.

Ada beberapa lahan tanah yang dikuasakan kepada seorang penjual untuk dibuatkan akta jual beli, padahal dalam aturan tidak boleh ada satu nama mendapat kuasa untuk beberapa bidang tanah.

Saksi Notaris/PPAT Mauluddin pun sempat jadi bulan-bulanan JPU KPK karena peran notaris yang tidak sesuai ketentuan. “Apakah anda mengetahui ada aturan yang tidak boleh menjadi kuasa menjual dobel?” ujar jaksa KPK.

Mauluddin tidak menjawab secara gamblang. Ia mengaku pembuatan akta tersebut permintaan Dadang Suganda. Sedangkan yang mengurus suratnya orang lain. Sementara itu para makelar tanah dalam kesaksiannya mengaku, mereka diperintah terdakwa Kadar Slamet mencari tanah dengan harga murah di kawasan yang bakal dijadikan RTH.

Namun saat dijual ke Pemkot Bandung harganya sesuai NJOP plus 75 persen.  Saksi Tatang sang makelar mengaku disuruh Dedi Setiadi  menghadap Kadar Slamet.

Saat itu Kadar menyuruh dirinya mencari tanah buat penghijauan di kawasan Mandalajati dengan harga murah atau di bawah NJOP.  Setelah tanah yang dicari ada, dia lapor ke Dedi, tangan kanan Kadar.

Selanjutnya Dedi menghadap Kadar dan Kadar langsung memberi uang panjar. Menjawab pertanyaan JPU KPK, saksi Tatang mengaku pembelian dari Pemkot Bandung jauh lebih besar dibanding dari pembeli sebelumnya. 

Sidang Korupsi RTH, 5 Anggota DPRD Kota Bandung Disebut Terima Uang.

Sidang kasus korupsi Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) Kota Bandung dengan terdakwa mantan anggota DPRD Kota Bandung Tomtom Dabul Qomar kembali dilanjutkan Rabu (05/08/2020).

Korupsi yang merugikan negara Rp69,6 miliar itu kembali di gelar di Pengadilan Tipikor Bandung jalan LLRE. Martadinata, Bandung. Sidang yang dipimpin hakim ketua T. Benny Eko Supriadi, S.H, M.H., saat itu meminta keterangan para saksi.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menghadirkan lima orang saksi, di antaranya Dadang Suganda alias Dadang Demang yang juga tersangka (berkas terpisah), dan mantan Kepala Desa Mandalajati Tatang Sumpena.

Di persidangan, saksi Tatang mengaku ia disuruh Dedi Setiadi menghadap Kadar Slamet yang juga mantan anggota DPRD Kota Bandung. Saat itu Kadar menyuruhnya untuk mencari tanah buat penghijauan di Madalajati dengan harga murah atau di bawah NJOP.

”Tim yang mencari (tanah) sekitar 10 orang. Saat itu Pak Kadar pesen agar harganya harus murah di bawah harga NJOP", katanya.

Dalam persidangan terungkap, para makelar tanah mengaku diperintah Kadar Slamet untuk mencari tanah dengan harga murah untuk dijadikan lahan RTH. Namun saat dijual ke Pemerintah Kota ( Pemkot ) Bandung harga sesuai NJOP plus 75 persen.

Kordinator JPU KPK Haerudin bertanya, besar mana harga yang dibayarkan ke pemilik tanah olehnya dibandingkan dari Pemkot Bandung. Tatang mengaku lebih besar yang diberikan Pemkot Bandung.

"Masih banyak yang saya dan Dedi berikan kepada Kadar Slamet, namun yang dari Engkus (suruhan Kadar) yang diserahkan ke Kadar untuk Tomtom dan Herry saya tidak tahu", kata Tatang.

Dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Tatang yang dibacakan JPU KPK Haerudin menyebutkan, ada lima anggota Dewan (DPRD Kota Bandung) lain yang menikmati selisih pembayaran uang ganti rugi yakni Kadar, Tomtom, Lia Nurhambali, Riantono. Namun satu orang lagi tidak diketahuinya dan semuanya ada di bawah arahan Tomtom.

Dari 31 SHM yang dibebaskan, Pemkot Bandung membayar Rp14 miliar dan kepemilik tanah hanya dibayar Rp5,8 miliar. Sisanya Rp8,2 miliar dibagi-bagikan. Sedangkan untuk 15 SHM Pemkot Bandung membayar Rp6,5 miliar dibayarkan ke pemilik tanah Rp3,1 miliar. Sisanya dibagi-bagikan.

Dalam sidang sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dedi Sopandi bersaksi untuk terdakwa Herry Nurhayat (mantan Kepala DPKAD Kota Bandung) pada sidang pekan lalu. Pada waktu itu Dedi menjabat Ketua Paguyuban Camat Kota Bandung.

Jaksa KPK minta saksi untuk menjelaskan soal uang Rp 2 miliar yang diduga diterima Dada Rosada mantan Wali Kota Bandung dari terdakwa Dadang Suganda.

Dalam kesaksiannya, Dedi mengungkapkan ia diperintah Hery Nurhayat untuk mengumpulkan uang Rp 2 miliar yang digunakan untuk ganti rugi kasus korupsi dana Bansos yang melibatkan sejumlah ASN Kota Bandung.

"Saat itu saya sebagai Ketua Paguyuban Camat dipanggil Pak Herry Nurhayat. Beliau menyampaikan agar saya menyampaikan ke para camat untuk iuran guna membayar pengacara kasus Bansos", kata Dedi dalam kesaksiannya.

Sidang Korupsi Lahan RTH, Herry Nurhayat Janji Ungkap Kepada Siapa Uang Haram Mengalir.

Terdakwa Herry Nurhayat menyebut, keterangan para saksi terutama makelar tanah sangat memberatkan dirinya bahkan beberapa dari mereka ada yang bernada fitnah.

“Kami tidak seperti yang dituduhkan oleh para saksi, apa yang diungkapkan mereka bohong,” ujarnya kepada wartawan di Pengadilan Tipikor Jln.LLRE Martadinata Bandung Rabu (19/8) saat rehat.

Majelis hakim yang memimpin sidang T.Benny Eko Supriadi baru saja memeriksa beberapa saksi, diantaranya Notaris/PPAT Mauluddin dan beberapa saksi yang disebut-sebut makelar tanah.

Di sidang itu Herry tampil kembali sebagai terdakwa pada sidang kasus korupsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

Ia menyebut salah satu kebohongan saksi mengenai kendaraan yang dipakainya. Saat itu saksi menyebut terdakwa mengendarai mobil Honda Freed putih saat membawa uang, padahal menurut Herry dirinya tidak punya mobil jenis tersebut. Ia mengaku kendaraan yang dipakainya adalah Toyota Kijang Innova.

Tentu saja keterangan itu sangat merugikan dirinya. Dia berjanji akan melakukan pembelaan pada saatnya pemeriksaan dirinya nanti. Pokoknya saya akan bongkar semuanya akan dijelaskan nanti terutama aliran uang dari siapa ke mana nanti akan kami buka,” ujarnya.  

Seperti diketahui tiga orang terdakwa didakwa korupsi pengadaan ruang terbuka hijau (RTH) Kota Bandung. Ketiga terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Chaerudin didakwa telah memperkaya diri sendiri.

Terdakwa Herry Nurhayat katanya menerima Rp8,8 miliar, Tomtom Dabbul Qomar Rp7,1 miliar, Kadar Slamet Rp 4,7 miliar. 

Selain itu, perbuatan ketiga terdakwa dalam ‎proses pengadaan lahan RTH di Kecamatan Mandalajati dan Cibiru Kota Bandung juga memperkaya orang lain yakni para pejabat dan pengusaha di Kota Bandung.

Diantaranya memperkaya Edi Siswadi mantan Sekda Kota Bandung Rp10‎ miliar, mantan anggota DPRD Kota Bandung Lia Noer Hambali Rp175 juta, anggota DPRD Kota Bandung Riantono Rp 175 juta, Joni Hidayat Rp 35 juta, Dedi Setiadi Rp 100 juta, Engkus Kusnadi Rp 250 juta, Hadad Iskandar Rp1,26 miliar, Maryadi Saputra Wijaya Rp 2,2 miliar dan Dadang Suganda Rp 19,1 miliar.

Nama-nama tersebut belum terjerat hukum kecuali Dadang Suganda yang sudah ditetapkan tersangka tapi dia belum disidangkan.Total kerugian negara berdasarkan audit BPK RI mencapai Rp69,6 miliar lebih.

Kasus ini berawal dari pengadaan RTH Kota Bandung tahun anggaran 2012-2013. Adapun penetapan lokasi RTH diawali usulan dari camat kepada Wali Kota Bandung Dada Rosada.

Pada saat itu, anggaran dari APBD Kota Bandung 2012 murni mencapai Rp15 miliar untuk 10 ribu meter persegi. Selanjutnya ada penambahan setelah Edi Siswadi memimpin rapat karena ada penitipan anggaran dari Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet dengan dalih, di area pengadaan lahan masih ada lahan yang masih bisa dibebaskan.

Anggaran pengadaan pun meningkat jadi Rp55 miliar untuk 120 ribu meter persegi. ‎Namun, ternyata belum final karena masih ada perubahan anggaran lagi jadi Rp 60 miliar untuk luas lokasi yang sama.

Pada APBD perubahan 2012, diusulkan lagi perubahan menjadi Rp 74 miliar lebih. Lagi-lagi, anggaran berubah jadi Rp 123,9 miliar untuk lahan seluas 350 ribu meter persegi masing-masing di RTH Mandalajati, RTH Cibiru, RTH Gedebage, RTH Lengkong, Punclut dan Cibeunying Kidul.

Penambahan anggaran hingga Rp 123 miliar itu dengan mencaplok anggaran pengadaan tanah untuk perluasan RSUD Kota Bandung senilai Rp 55,5 miliar.

Menurut JPU, terdakwa Herry selaku pengguna anggaran kegiatan pengadaan tanah, telah menentukan nilai transaksi nilai ganti rugi pengadaan tanah melebihi nilai transaksi sebenarnya, tanpa musyawarah secara langsung dengan pemilik tanah melainkan dengan makelar, dalam hal ini Dadang Suganda.

Sebelumnya ketika JPU KPK memeriksa saksi Notaris Chaerudin terungkap adanya pembuatan akta jual beli tapi para pihak, penjual dan pembeli tidak pernah menghadap ke notaris.

Ini kata JPU sudah menyalahi. Seperti dikatakan saksi Maman Yuparman, is mengatakan tidak pernah membuat kuasa menjual tapi aktanya bisa terbi.

"Banyak akta yang dibuat Notaris/PPAT tapi tanahnya sudah beralih hak, dan saudara dapat fee Rp170 Jt. Bapak enak saja hanya dihukum kode etik, coba lihat para terdakwa ini, " ujar Jaksa KPK Haerudin kepada Notaris Mauluddin.

 

 sumber ; kejakimpolnews.com

(Manner Tampubolon)

Transaktual.com