Kamis, 22 Oktober 2020 | 13:46 WIB

Kasus Gratifikasi, Saksi Akui Serahkan Sejumlah Uang kepada Bupati Nonaktif Bengkalis

foto

 

Kasus Gratifikasi, Saksi Akui Serahkan Sejumlah Uang kepada Bupati Nonaktif Bengkalis.

www.transaktual.com

Sidang kasus gratifikasi Bupati nonaktif Bengkalis, Amril Mukminin, kembali digelar di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kamis (16/7). Dalam persidangan itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan empat saksi.

Para saksi tersebut yaitu Tajul Muqadis, Ardiansyah, Arifin Aziz dan Jainuri. Tajul merupakan mantan Plt Kepala Dinas (Kadis) PUPR Kabupaten Bengkalis sejak Januari 2017 sampai Juni 2018. Saat ini, Tajul menjabat sebagai Plt Kepala BPBD Kabupaten Bengkalis.

Sedangkan Ardiansyah, kala itu selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) proyek Jalan Duri-Sei Pakning. Jabatan Ardiansyah saat ini adalah Plt Kadis PUPR Bengkalis.

Sedangkan Arifin Aziz dan Jainuri, merupakan mantan General Superintendent PT Citra Gading Asritama (CGA) dan pengawas lapangan proyek Jalan Duri-Sei Pakning.

Persidangan yang dipimpin hakim ketua Lilin Herlina itu digelar secara video conference. Di mana hakim, JPU dan penasehat hukum Amril Mukminin, berada di dalam sidang. Sedangkan para saksi dan terdakwa berada di Bengkalis, Pulau Jawa dan di Rutan Klas I Pekanbaru.

Untuk saksi Tajul Muqadis dan Ardiansyah tidak bisa hadir di persidangan dikarenakan ada pekerjaan yang berhubungan dengan Satgas Covid-19. Sedangkan saksi lainnya, dikarenakan sedang berada di Pulau Jawa.

Dalam persidangan itu, Tajul Muqadis menjadi orang pertama yang bersaksi. Melalui sambungan aplikasi Zoom di hadapan majelis hakim, JPU dan penasehat hukum Amril Mukminin, Tajul mengaku ada menerima fee dari PT CGA.

Fee tersebut diterimanya setelah tandatangan kontrak. Namun, Tajul tidak berkordinasi dengan Amril selaku atasannya saat menerima semua uang dari PT CGA tersebut.

"Saya terima (fee) di bulan Juni 2017, Rp100 juta. Kemudian ada terima lagi," ucapnya.

Mendengar pengakuan itu, hakim ketua Lilin Herlina lalu membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tajul nomor 12. Dalam BAP tersebut menyebutkan bahwa Tajul menerima komitmen fee sebanyak 2 persen dari nilai pekerjaan.

"Dalam BAP anda mengatakan bahwa fee tersebut dijanjikan oleh Triyanto (pihak PT CGA). Komitmen fee untuk Bupati (Amril Mukminin) dan Kadis (Plt) PUPR sebelumnya (Tarmizi). Benar ini," tanya hakim ketua.

"Benar yang mulia," jawab Tajul.

Tidak sampai di situ, masih dalam BAP itu Tajul diketahui menerima uang beberapa kali dari PT CGA. Yang pertama menerima sebanyak Rp50 juta. Kemudian Rp100 juta, selanjutnya Rp200 juta dan terakhir Rp200 juta.

"Yang Rp50 juta itu saya minta bantuan (ke PT CGA) untuk ke Surabaya, untuk pernikahan anak saya. Kemudian Rp100 juta itu tahun 2017 sebelum Idul Fitri, untuk keperluan hari Raya. Yang Rp200 juta seingat saya cuma Rp100 juta. Jadi bukan Rp200 juta. Saya ingat setelah di-BAP. Terakhir, Rp200 juta lagi itu setelah Idul Fitri 2017," jawabnya.

"Uang itu untuk saya dan Plt (Kadis PUPR) sebelumnya," sambungnya lagi.

Dalam BAP itu, Tajul bersama Triyanto pernah bertemu di kedai kopi Bengkalis di Pekanbaru. Dalam pertemuan itu, Triyanto mengatakan bahwa Bupati Bengkalis kala itu bersama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek Jalan Duri-Sei Pakning, yakni Ardiansyah, juga menerima fee dari PT CGA.

"Pernah ditanyakan (ke Triyanto), tapi saat itu Tri menjabat Itu urusan kami. Besarannya saya tidak tahu," jelasnya.

Dalam kesaksiannya, Tajul juga mengaku pernah menerima uang dari karyawan PT CGA, Arifin Aziz, sebanyak Rp100 juta. Mendengar pengakuannya, hakim ketua kembali bertanya kepada Tajul.

"Di BAP ada bilang Rp150 juta. Kemudian ada lagi di bulan Maret 2018 sebanyak Rp50 juta di Jakarta. Mana yang betul," tanya hakim ketua.

"Benar yang mulia (yang di BAP)," jawab Tajul. Dalam persidangan itu Tajul pernah memberikan uang sebanyak Rp150 juta kepada Amril Mukminin. Yang mana, uang itu berasal dari PT CGA.

"Pertama Rp100 juta saya kasih langsung ke Bupati (Amril Mukminin). Itu sebelum Lebaran tahun 2017. Kemudian Januari 2018, Rp50 juta. Saya kasih ke Bupati di rumah pribadinya, di Jalan Siak, Pekanbaru," ujarnya.

Tidak hanya itu, Tajul juga pernah memberikan uang kepada orang dekat Amril Mukminin, yakni Iwan Sakai. Tajul mengatakan, saat itu Iwan Sakai meminta uang kepada dirinya atas perintah Amril Mukminin.

"Ada Rp300 juta saya kasih ke Iwan Sakai. Itu tahun 2017. Yang pertama Rp100 juta. Kedua Rp200 juta," ucapnya. Terkait dengan Iwan Sakai ini, Tajul sempat dimarahi oleh Amril Mukminin. Hal tersebut dikarenakan Amril Mukminin tidak pernah menyuruh Iwan Sakai untuk meminta uang kepada dirinya.

"Pernah saya dimarahi sama Bupati. Saat itu Bupati marah. Kenapa dikasih (uang ke Iwan Sakai)," ceritanya. "Jadi itu tanpa diketahui (Amril Mukminin). Iwan Sakai minta ke saya atas nama Bupati. Setelah Bupati tahu, dan dia marah. Saat itu Bupati ngomongnya, kenapa tidak telfon saya dulu," ungkap Tajul.

Terkait hal ini, penasehat hukum Amril Mukminin, Asep Ruhiat diberi kesempatan untuk bertanya kepada Tajul. Asep bertanya, apakah uang yang diberi Tajul kepada Amril Mukminin adalah uang dari PT CGA.

"Tidak," jawabnya.

Atas hal tersebut, Amril Mukminin yang mendengar membantah keterangan Tajul. Amril mengaku tidak pernah menerima uang dari Tajul.

"Saya tidak pernah terima uang dari saksi (Tajul) dan tidak pernah saksi melapor sudah memberi uang sebanyak Rp300 juta ke Iwan Sakai," ucap Bupati Bengkalis non aktif itu.

Pada akhir kesaksiannya, Tajul mengaku juga pernah menerima uang dari seorang kontraktor bernama Ruby Handoko alias Akok. Ruby Handoko saat ini merupakan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis.

Awalnya, Tajul mengaku tidak pernah menerima uang dari Akok. Namun, setelah BAP-nya dibacakan, Tajul akhirnya mengakui hal tersebut.

"Benar yang mulia," jawabnya.

Dalam persidangan juga terungkap, Tajul dan Ardiansah diperintahkan oleh Amril Mukminin untuk koordinasi dgn BPK, BPKP, Kejaksaan, LKPP dan Kementrian PUPR. Proyek itu diproses sesuai prosedur, terhadap penandatanganan kontrak.

Tajul diduga menerima uang sebesar Rp 975 juta tanpa sepengetahuan terdakwa Amril dan tanpa koordinasi dengannya. Dari pihak PT CGA, Aripin mengakui telah memberikan uang sebesar 400 juta kepada Tajul tanpa sepengetahuan Amril.

Untuk diketahui, dalam surat dakwaan JPU KPK, Amril Mukminin selaku Bupati Bengkalis menerima hadiah berupa uang secara bertahap sebesar 520 ribu Dollar Singapura atau setara Rp5,2 miliar melalui ajudannya, Azrul Nor Manurung.

Uang itu, diterima Amril Mukminin dari Ichsan Suadi, pemilik PT Citra Gading Asritama (CGA) yang diserahkan lewat Triyanto, pegawai PT CGA sebagai commitment fee dari pekerjaan proyek multiyear pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning.

Tidak sampai di situ, Amril Mukminin selaku anggota DPRD Kabupaten Bengkalis 2014 -2019 dan Bupati Bengkalis 2016-2021, juga telah menerima gratifikasi berupa uang setiap bulannya dari dua orang pengusaha sawit.

Mereka adalah Jonny Tjoa dan Adyanto. Dari Jonny Tjoa sebesar Rp12.770.330.650 dan dari Adyanto sebesar Rp10.907.412.755. Uang yang diterima terdakwa secara tunai maupun ditransfer.

Perbuatan Amril Mukminin itu dinilai bertentangan dengan kewajibannya selaku kepala daerah, sebagaimana Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU tentang Pemerintahan Daerah.

Serta kewajiban Amril Mukminin sebagai penyelenggara negara sebagaimana UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Amril Mukminin dijerat dalam Pasal 12 huruf a, Pasal 11, dan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

KRONOLOGIS KASUS GRATIFIKASI BUPATI BENGKALIS DAN KAWAN KAWAN.

Polisi Tetapkan Plt Bupati Bengkalis Sebagai Buron Kasus Korupsi .

Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bengkalis Muhammad telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang (DPO) oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau. Muhammad ditetapkan DPO karena sudah tiga kali mangkir dari panggilan penyidik.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Kombes Pol Andri Sudarmadi saat dikonfirmasi wartawan membenarkan plt Bupati Bengkalis sudah ditetapkan DPO. "Iya DPO. Sudah sejak kemarin. Kita sudah perlakukan sebagai pejabat publik. Tapi kalau dia nggak mau (datang dipanggil) mau gimana lagi," kata Andri, Kamis (5/3/2020).

Ditanya terkait Muhammad yang mempraperadilankan Polda Riau ke Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Andri menyebut hal itu tidak masalah. "Nggak ada masalah, itu hak dia (praperadilan). Akan kita hadapi. Ya, itu (sudah DPO) supaya masyarakat melihat keseriusan kita (menangani kasus korupsi ini)," terang Andri. Diberitakan sebelumnya, Wakil Bupati Bengkalis Muhammad ditetapkan tersangka dugaan kasus korupsi proyek pipa transmisi PDAM di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) senilai Rp3,4 miliar.

Kasus tersebut bergulir sejak tahun 2013 ketika Muhammad menjabat sebagai kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Riau. Setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi, Muhammad malah diangkat menjadi plt bupati Bengkalis.  Penyidik melakukan pemanggilan pertama sebagai tersangka, namun Muhammad tidak hadir. Pemanggilan kedua dan ketiga juga tidak hadir tanpa alasan. Belakangan, Muhammad melakukan praperadilan ke PN Pekanbaru. Praperadilan didaftarkan pada Rabu, 26 Februari 2020 lalu, dengan nomor register perkara 4/Pid.Pra/2020/PN Pbr. 

Praperadilan dilakukan karena menurut kuasa hukumnya, penyidik Ditreskrimsus Polda Riau dinilai tidak cukup bukti dalam menetapkan Muhammad sebagai tersangka.

KPK Tahan Bupati Bengkalis, Tersangka Kasus Korupsi Jalan Duri-Sei Pakning.

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Bupati Bengkalis, Riau, Amril Mukminin, Kamis (20/2/2020). Amril merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait proyek multiyears (2017-2019) pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis dan penerimaan gratifikasi. "Hari ini penyidik melakukan penahanan selama 20 hari terhitung hari ini 6 Februari 2020 sampai dengan 25 Februari 2020," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Kamis malam.

Amril akan ditahan di Rutan Cabang KPK di Gedung KPK lama. Amril ditahan setelah menjalani peneriksaan sebagai tersangka hari ini. Pantauan Kompas.com, Amril meninggalkan Gedung Merah Putih KPK menuju tahanan pada pukul 19.52 WIB. Amril yang telah mengenakan rompi tahanan oranye itu enggan berkomentar mengenai penahanannya. "Tanya PH (penasihat hukum) saya," kata Amril sambil berjalan ke mobil tahanan.

Dalam kasus ini, Amril diduga menerima uang dengan nilai total sekitar Rp 5,6 miliar terkait kepengurusan proyek tersebut. Pemberian uang itu diduga berasal dari pihak PT CGA selaku pihak yang akan menggarap proyek tersebut. 

KPK Sita Sejumlah Dokumen Penetapan Amril sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan kasus dugaan korupsi proyek peningkatan Jalan Batu Panjang, Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis tahun 2013-2015. Pada kasus tersebut, KPK sudah menetapkan Sekretaris Daerah Dumai Muhammad Nasir dan Direktur Utama PT Mawatindo Road Construction, Hobby Siregar sebagai tersangka.

Adapun pada Jumat (17/1/2020) lalu, KPK mengumumkan ada dugaan korupsi di empat proyek peningkatan jalan lainnya yakni proyek Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil, Jalan Lingkar Pulau Bengkalis, Jalan Lingkar Barat Duri, dan Jalan Lingkar Timur. "Berdasarkan hasil perhitungan sementara terhadap ke empat proyek tersebut diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar Rp 475 miliar," kata Ketua KPK Firli Bahuri. Baca juga: KPK Tahan Tersangka Penyuap Mantan Bupati Bengkalis Dalam dugaan korupsi pada empat proyek tersebut, KPK menetapkan sepuluh ornag tersangka yang terdiri dari pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis lapangan, serta sejumlah kontraktor.

KPK Tahan Tersangka Penyuap Mantan Bupati Bengkalis.

bEBERAPA WAKTU LALU, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Direktur PT Mitra Bungo Abadi (MBA), Makmur, untuk 20 hari pertama sejak Kamis (31/10/2019) kemarin. Makmur merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih, Kabupaten  Bengkalis tahun 2013-2015.

" KPK telah melakukan penahanan selama 20 hari pertama terhadap tersangka MK (Makmur alias Aan) terhitung 31 Oktober 2019 hingga 19 November 2019," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jumat (1/11/2019).

Makmur ditahan setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis kemarin. Ia ditahan di Rutan Klas I Jakarta Timur cabang Rutan KPK. Penetapan Makmur sebagai tersangka merupakan pengembangan kasus. Sebelumnya KPK telah menjerat Sekretaris Daerah Dumai Muhammad Nasir dan Direktur Utama PT Mawatindo Road Construction (MRC), Hobby Siregar.

Dalam kasus ini, Makmur diduga menyuap Bupati Bengkalis periode 2010-2015 Herliyan untuk mendapatkan pekerjaan proyek jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan, Makmur dan kawan-kawan diduga memberikan uang ke Herliyan sebesar Rp 300 juta.

"Masih di tahun 2012, MK dan kawan-kawan kembali memberikan uang Rp 1 miliar pada Bupati Bengkalis saat itu," ujar Laode dalam konferensi pers, 16 Mei 2019.

Pada Oktober 2012, Pemkab Bengkalis dan DPRD menyetujui anggaran multiyears. Salah satunya anggaran untuk peningkatan Jalan Batu Panjang, Pangkalan Nyirih dengan jumlah anggaran sekitar Rp 528,07 miliar.

"MK diduga meminjam perusahaan Hobby, yaitu PT MRC. MK menghadiri pertemuan bersama Bupati Bengkalis saat itu (Herliyan), M Nasir dan pihak lain. Bupati mem-plotting MK untuk memegang proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih. Padahal proses lelang belum dilakukan," ujar Laode.

Setelah pertemuan tersebut, kata Laode, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) proyek itu disusun mendekati alokasi anggaran, yaitu sekitar Rp 528,06 miliar. Pada Januari 2013, Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) mengumumkan lelang proyek itu di situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Selama proses lelang, lanjut Laode, diduga terjadi sejumlah perbuatan melawan hukum, seperti peminjaman bendera perusahaan, pertemuan-pertemuan dan upaya mengarahkan agar perusahaan yang dibawa Makmur memenangkan lelang. "Biaya pinjam bendera diduga sejumlah Rp 1,6 miliar. Pelaksanaan proyek dilakukan dengan cara subkontrak pada kontraktor lokal," kata Laode.

 

(berbagai sumber/transaktual)