Sabtu, 21 Sepember 2019 | 22:14 WIB

Willy Sidauruk,SH : Kredit Macet Atau Tidak Sanggup Membayar, Leasing Tidak boleh menarik Kenderaan

foto

 

Willy Sidauruk,SH : Kredit Macet Atau Tidak Sanggup Membayar Kendaraan, Leasing Tidak boleh menarik kendaraan.

www.transaktual.com

Banyaknya kasus penarikan kendaraan bermotor dengan cara pemaksaan bahkan  penganiayaan oleh debt collector terhadap konsumen yang mengalami kredit macet pembayaran cicilan kendaraan bermotor terus terjadi.

Penarikan atau perampasan kendaraan bermotor itu tidak hanya terjadi di rumah-rumah nasabah, tapi kerap terjadi saat kendaraan tersebut dikendarai nasbah di jalan. Layaknya pelaku kejahatan “begal” pihak “debt collector” mengambil secara paksa kendaraan yang sedang dikendarai.

Praktisi hukum yang bergabung didalam LBH (lembaga bantuan hukum) Hak Azasi Manusia mengatakan kepada awak media, bahwa pihak leasing tidak bisa semena mena menarik kendaraan melalui debt collector yang sering disebut external. Terkait penarikan tersebut sudah di atur dalam undang undang fidusia menyatakan demi keadilan dan demi ketuhanan yang maha esa yang sifatnya bisa meng eksekusi, yang bisa mengeksekusi itu harus melalui pengadilan melalui panitra, juru sita.

Apabila pihak leasing tidak melaksanakan eksekusi melalui pengadilan (menarik paksa kendaraan) bisa berdampak pidana, dan apabila pihak leasing (debt collector / external) melakukan penarikan kendaraan konsumen akibat kredit macet tidak melalui prosedural, maka pihak leasing atau debtkolektor/ external  bisa dipidanakan.  

Perampasan dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Jadi jelas, bagi debitur yang ditarik secara paksa kendaraannya dapat segera melaporkan tindakan penarikan kendaraan tersebut ke kantor kepolisian terdekat, guna meminta perlindungan hukum dan melaporkan tindak pidana perampasan yang dilakukan oleh debt collector tersebut.

Harapan willy sidauruk kepada masyarakat apabila debt collector / external menyuruh menanda tangani suatu berkas saat debt collector datang kerumah atau ketemu dijalan agar tidak menandatangani berkas yang diberikan debt collector.

 Dan harapan willy sidauruk terhadap pihak kepolisian ada ketegasan untuk penegakan terhadap undang undang Fidusia.

WILLY SIDAURUK.SH juga mengatakan APABILA MASYARAKAT TIDAK MAMPU MEMBAYAR KREDIT KENDARAAN.

Apabila masyarakat tidak mampu dalam kesanggupan lagi membayar , diharapkan masyarakat harus memohonkan kepada pihak leasing untuk menstrukturisasi kredit tersebut  sebab restrukturisasi itu tertuang dalam undang undang No .7 tahun 1992 tentang perbankan,sebagaimana telah diubah dengan undang undang No.10 tahun 1998 PBI  No.7/2/PBI/2005 tanggal 20 januari 2005 ,dan SE BI No .7/3/DPNP  tanggal 31 januari 2005 tentang Kualitas Aktiva Produktif PBI  No.2/15/PBI/2000 tanggal 12 juni 2000 tentang perubahan surat keputusan Direksi Bank Indonesia  No.31/150/kep/Dir tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit SE BI No.7/190/DPNP/IDPnP tanggal 26 april 2005, dan SE BI No.7/319/DPNP/IDPnP tanggal 27 juni  2005 tentang Kebijakan Restrukturisasi Kredit  PP NO .14 tahun 2005 yang diubah dengan PP no.3 tahun 2006 tentang tata cara penyelesaian Piutang Negara / Daerah Bank harus memperhatikan ketentuan tentang kriteria apa saja yang perlu mendapat perhatian  dalam Restrukturisasi kredit di dasarkan ketentuan dan perundang undangan sebagaimana yang telah ditentukan.

Dan willy juga mengatakan apabila pihak leasing tidak mau melakukan restrukturisasi maka masyarakat harus melaporkan pihak leasing ke OJK (otoritas Jasa Keuangan). Dan apabila masyarakat merasa dirugikan oleh lembaga lembaga keuangan seperti leasing, selaku ketua umum lembaga Bantuan Hukum Hak Azasi Manusia akan membantu masyarakat siantar dan masyarakat secara cuma cuma (gratis ).

Willy sidauruk melakukan ini, akibat terpanggil dirinya membantu masyarakat terutama masyarakat menengah kebawah. Sebab selama ini dia melihat banyaknya masyarakat yang kendaraannya ditarik paksa oleh debt collector / external dan kebanyakan masyarakat yang kendaraannya ditarik masyarakat yang menggunakan kendaraan tersebut untuk mencari nafkah seperti tukang sayur keliling, tukang ojek, dan sebagainya.

(Fn/ indoglobenews.co.id/transakt)