Sabtu, 21 Sepember 2019 | 22:02 WIB

Tipikor di Jawa Barat Memprihatinkan, Pengusaha Diimbau Hentikan Kebiasaan Suap

foto

 

Korupsi di Jabar Memprihatinkan, Pengusaha Diimbau Hentikan Kebiasaan Suap.

www.transaktual.com

Kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik di Jawa Barat memprihatinkan. Tercatat enam bupati di wilayah Jawa Barat ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi. Empat diantaranya berhubungan dengan para pengusaha.

Demikian dikatakan Ketua Komite Advokasi Daerah (KAD) Jawa Barat, Agung Suryamal saat melakukan jumpa pers di Gedung Kadin Jabar, Jalan Sukabumi No. 42 Bandung, Kamis, 20 Desember 2018. Agung didampingi Ketua Bidang Advokasi H.M. Yos Faizal Husni dan Ketua Bidang BUMD Sutan Maizon Rusdi.

KAD Jabar dibentuk oleh KPK sebagai wadah dialog antara pemerintah dengan pelaku usaha atau bisnis, sebagai upaya pencegahan korupsi yang menghasilkan solusi bersama. Sehingga dapat meningkatkan integritas bisnis yang bersih dikalangan para pelaku usaha.

Dalam jumpa pers tersebut, Agung mengimbau agar pengusaha untuk tidak lagi melakukan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme dalam menjalankan aktivitas usahanya. Karena sekarang korporasi sudah termasuk yang bisa tersentuh ranah hukum sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 13 tahun 2016.

“Kami prihatin bupati di Jabar yang ditangkap KPK melibatkan pengusaha. Dari itulah kami menyerukan di hari anti korupsi sedunia, stop korupsi,” ujarnya.

Kasus yang muncul dalam operasi tangkap tangan KPK terhadap bupati dan pengusaha adalah soal gratifikasi perijinan, penyelewengan APBD, izin proyek. Modus-modus seperti itu, dia menuturkan, harus segera dihentikan dari sekarang.

“Sudah saatnya pengusaha pengusaha menghentikan kebiasaan-kebiasaan salah. Meski modus-modus yang dilakukan baru, namun KPK dan aparat hukum lainnya dengan pemanfaatan teknologi, cepat atau lambat akan mampu mengungkapnya,” ujarnya.

Agung juga mengimbau kepada pemerintah daerah untuk tidak mempersulit perizinan, dan memberikan kepastian izin agar benih korupsi tidak tumbuh.

“Jadi semua elemen diharapkan bersama-sama untuk memberantas korupsi, terutama pemerintah daerah dan pengusaha hayu babarengan melakukan upaya stop korupsi. Kita malu, jabar lagi jabar lagi yang bupatinya ditangkap. Terlebih KPK sendiri mengumumkan Jabar nomor 1 yang bupatinya ditangkap KPK,” ujarnya.

Workshop

Sementara itu, Yos Faizal mengatakan pihaknya akan segera melangkah. Salah satu langkah awal dilakukan KAD Jabar dalam waktu dekat akan mengadakan workshop untuk para pembuat kebijakan dan para pelaku usaha, tentang strategi dunia usaha mencegah tindakan pidana korupsi dengan tujuan menciptakan terbangunnya integritas bisnis di kalangan dunia usaha yang melibatkan juga birokrat.

Sutan Maizon Rusdi menyatakan dalam rangka menjaga konsistensi perjuangan pembangunan budaya integritas, seiringan dengan berjalannya waktu, maka payung hukum menjadi dasar yang merupakan ruh pembangunan budaya integritas nasional menjadi bagian hal yang penting. Walaupun ada juga peraturan baru yang menggantikan peraturan sebelumnya.

“Satu hal yang perlu diingat bahwa budaya integritas harus masuk elemen kontrol legislatif pemerintah daerah, pelaku usaha dan juga penegak hukum. Sehingga pada akhirnya diharapkan tercipta kondisi ideal yang bisa kita wujudkan dan perjuangkan bersama dalam upaya pencegahan korupsi,” katanya.

Sutan Maizon juga menyatakan bahwa pencegahan korupsi sebaiknya ditanamkan sejak dini, sebagai upaya untuk menciptakan nilai, value atau soft competency di kalangan anak anak muda agar memahami dan tertanam dalam jiwanya bahwa korupsi itu tindakan kejahatan.

(transact)