Karir

Jawa barat :

2. Modernisasi jaringan irigasi di rentang (SI gegesik) kab. Cirebon dan indramayu Rp. 64.365.529.000

3. Modernisasi jaringan irigasi di rentang (SI sindu praja ) kab. Majalengka dan indramayu Rp. 65.184.149.000

4. Modernisasi jaringan irigasi skunder DI rentang dari bgs.I - bgs 9 kab. Cirebon dan indramayu Rp. 36.127.568.000

5.modernisasi jaringan irigasi skunder di rentang dari bgs.10-bgs 24 kab. Cirebon dan indramayu Rp. 36.847.568.000

8. Perbaikan tebing tanggul kritis sungai citarum Rp. 41.000.000.000

9. Pembangunan floodway cieangkuy kab.bandung paket II Rp. 72.877.973.000

10. Pembangunan kolam retensi cieunteung kab. Bandung Rp. 104.758.901.000

Anggota Komisi Keuangan DPR RI Hendrawan Supratikno memberikan pandanganya terkait dengan beredarnya surat pemanggilan Direktur Utama Bank Jabar Banten (BJB) Agus Mulyana oleh Bareskrim Polri Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Polda Jawa Barat (Jabar).

Hendrawan begitu ia disapa mengingatkan perlihal sosok Dirut yang harus profesional dan juga bersih dalam memimpin sebuah bank.

"Figur- figur yang memimpin bank harus figur yang profesional dengan literasi etis yang tinggi. Bila tidak diambil tindakan tegas, perbuatan buruk akan berubah seperti kanker, yang sulit untuk diatasi," ujar Hendrawan dalam keterangannya, Selasa (29/4/2019).

Hendrawan menegaskan, reputasi Dirut dapat menjadi modal untuk menentukan kepercayaan masyarakat dan pertumbuhan bisnis bank.

"Ironisnya, bank sering jadi muara persekongkolan dalam pengucuran kredit, pembiayaan fiktif dan penyalahgunaan investasi," tutur dia.
Hendrawan pun meminta agar pemanggilan Agus Mulyana dapat menjadi pertimbangan di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang akan berlangsung pada tanggal 30 april 2019 ini.

"Hendaknya ini menjadi pertimbangan serius dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)," pungkas Hendrawan.

Sebelumnya, beredar sebuah surat pemanggilan pemeriksaan Direktur Utama Bank Jabar Banten (BJB) Agus Mulyana oleh Bareskrim Polri Direktorat Resese Kriminal Khusus Polda Jawa Barat (Jabar).

Agus Mulyana sendiri dipanggil lantaran penyelidikan terhadap surat dari perusahaan broker asuransi tanggal 26 Februari 2019 perihal permohonan hukum.

Pemanggilan ini semakin menguatkan kabar adanya dugaan fee yang diberikan calon direksi dan direktur kepada orang dekat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Uang yang dialirkan kepada orang dekat RK tersebut diduga hadir dari fee perusahaan broker asuransi yang memang selama ini menjadi komoditas seksi yang banyak diincar para pengusaha.

Tidak tanggung-tanggung diduga fee tersebut mengalir senilai miliaran rupiah

YUNAN BUWANA : ANEH CSR KOTA BANJAR JABAR HANYA TERCATAT DARI BJB SAJA

YUNAN BUWANA : ANEH CSR KOTA BANJAR JABAR HANYA TERCATAT DARI BJB SAJA

BANDUNG - Ketua Umum LSM Baladhika Adhyaksa, Yunan Buwana dalam pernyataannya kepada indofakta (16/9/2019 ) mempertanyakan pelaporan dana Comporate Social Responsibility (CSR) yang diterima oleh Pemerintah Kota Banjar Provinsi Jawa Barat hanya dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB).

Hal tersebut disampaikan berdasarkan hasil laporan audit BPK Provinsi Jawa Barat TA. 2018, yang dalam temuannya menyatakan bahwa Pemerintah Kota Banjar belum memiliki sistem dan prosedur pelaporan Dana CSR, sedangkan penerimaan yang ada hanya dari Bank BJB saja dengan catatan penerimaan sbb;
- Tahun buku 2017 sebesar Rp420.925.563,- ditambah sisa dana CSR tahun sebelumnya sebesar Rp244.244.082,- jadi total alokasi dana CSR dari Bank BJB untuk tahun 2018 sebesar Rp665.169.645,- 
Sedangkan realisasi penyaluran CSR yang diterima di TA. 2018 sebesar Rp608.298.000,- yang diberikan kepada 23 pemohon.  

Sesuai hasil Laporan Audit BPK Provinsi Jawa Barat tersebut, Pemerintah Kota Banjar telah melanggar aturan yang ada (IPSAP no. 2). Seyogyanya dana CSR dicatat sebagai pendapatan kas yang diterima oleh satuan kerja/OPD dan dapat digunakan langsung tanpa harus disetor ke RKUN/RKUD namun penerima wajib melaporkan kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah setiap penerimaan bantuan CSR  dicatat dan diakui sebagai pendapatan pada laporan operasional pada tahun anggaran saat penerimaan bantuan itu diperoleh.

"Kami menduga ada kesengajaan dari Pemerintah Kota Banjar dengan tidak memiliki sistem dan prosedur pelaporan bantuan CSR yang ada,  secara logika, apakah Kota Banjar hanya ada Bank BJB saja," ujar Yunan

"Kami berharap Kejaksaan Negeri Kota Banjar dapat turun langsung untuk meneliti bantuan CSR tersebut, sangat kasat mata kita bisa melihat kejanggalan yang ada," pungkasnya.  (Y CHS).

LSM Baladhika Adhyaksa Laporkan Dugaan Kerugian Negara TA 2016 - 2018 Sumedang Ke Kejati Jabar

LSM Baladhika Adhyaksa Laporkan Dugaan Kerugian Negara TA 2016 - 2018 Sumedang Ke Kejati Jabar

BANDUNG  - Ketua Umum LSM Baladhika Adhyaksa Yunan Buwana melalui  rilis yang diterima indofakta hari ini (14/9/2019), memohon kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk memeriksa dan melakukan audit kembali atas kekurangan volume sejumlah 13 Paket Pekerjaan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ( DPUPR ) Kabupaten Sumedang yang terindikasi merugikan keuangan negara sebesar Rp706.461.118,66,- dan denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp35.389.665.00,-

Hal ini disampaikan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018.

Atas laporan BPK tersebut kami telah sampaikan kepada Tindak Pidana Khusus Kejati Jabar agar dapat memeriksa dan meng audit kembali 13 Ruas Jalan yang diduga telah merugikan keuangan negara tersebut.

Yunan mengatakan, "kami yakin dugaan kerugian negaranya lebih besar dari yang sudah dihitung oleh BPK harusnya bisa di compare dengan para Ahli misalnya dari ITB jadi bisa lebih obyektif menghitung kerugian yang ada," ujarnya.

Apakah kekurangan volume tersebut sudah dikembalikan menurut Yunan berdasarkan laporan BPK belum ada pengembalian ke Kas Daerah hanya keterangan Bupati Sumedang yang akan menindaklanjuti dalam waktu bulan Juni - Juli 2019 artinya belum ada pengembalian, kalau sudah, pasti BPK akan menyatakan hal tersebut dengan tegas dalam laporannya.

"Tidak hanya LHP BPK TA 2018, Kami juga telah meneliti data LHP BPK TA 2017, untuk DPUPR Kabupaten Sumedang terdapat kelebihan pembayaran pada 8 paket pekerjaan sebesar Rp518.938.271.71,-. Kelebihan pembayaran pada 14 paket pekerjaan pengadaan bangunan gedung tempat kerja senilai Rp607.277.639.55, Kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp350.516.201,15,- pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sedangkan untuk TA 2016 terdapat kekurangan pekerjaan terhadap 6 paket kegiatan pada Dinas Bina Marga sebesar Rp. 1.294.331.082,69,-

Kekurangan volume pekerjaan pembangunan gedung rawat inap ICU Tahap II pada RSUD kab .sumedang sebesar Rp399.106.641,90,-, urai Yunan.

"Terdapat catatan khusus di TA 2018 yakni kekurangan pembayaran pekerjaan pengembangan daya tarik wisata Tahura Gunung Kunci sebesar Rp826.427.679,13 belum direalisasikan dan potensi denda keterlambatan belum dikenakan sebesar Rp26.061.588,95,-Pengelolaan keuangan Kabupaten Sumedang menurut kami masih amburadul hal itu berdasarkan analisa  dari Laporan BPK Propinsi Jabar untuk  3 tahun ke belakang yakni TA. 2016, TA. 2017, TA. 2018 semoga dengan pelaporan kami pada Kejati Jabar dan Kejagung RI membuat Kab. Sumedang lebih baik lagi kedepannya," katanya.

"Ada kasus unik di TA 2016 untuk itu tim kami akan turun ke lapangan untuk meng investigasi kasus khusus tersebut di Kabupaten Sumedang pada DPUPR mungkin dalam waktu dekat kami akan share ke rekan-rekan media di Sumedang dan nasional, data-datanya sudah lengkap hanya perlu klarifikasi saja di lapangan jadi mohon bersabar dulu," tandasnya. (Y CHS/Rls-RYB).

LSM BALADHIKA ADHYAKSA SOROTI BEBAN PERJALANAN DINAS 2 OPD KOTA BANDUNG TA. 2018

LSM BALADHIKA ADHYAKSA SOROTI BEBAN PERJALANAN DINAS 2 OPD KOTA BANDUNG TA. 2018

BANDUNG - Ketua Umum Baladhika Adhyaksa dalam keterangan rilisnya yang diterima indofakta di Bandung ( 20/9/19 ), menyoroti kenaikan beban perjalanan Dinas 2 (dua) OPD Pemerintah Kota Bandung.

Hal ini disampaikannya mengingat dalam laporan pemeriksaan BPK Propinsi Jawa Barat TA. 2018 didapat temuan adanya kenaikan yang signifikan atas beban perjalanan dinas 2 Organisasi Perangkat Daerah ( OPD )  yakni Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.

Untuk Dinas Pendidikan pada Tahun 2017 beban perjalanan dinas sebesar Rp567.715.100,00,- namun pada Tahun 2018 naik menjadi Rp6.361.159.465,00,- jadi ada kenaikan beban perjalanan dinas hampir 5 (lima) kali lipat.

Sedangkan untuk Dinas Kesehatan pada Tahun 2017 beban perjalanan dinas sebesar Rp5.855.371.897,00,- naik di Tahun 2018 menjadi Rp16.511.564.029,00,- sangat besar sekali naiknya menjadi 2x lipat.

"Beban perjalanan dinas atas 2 (dua) OPD tersebut sangat besar sekali, disatu sisi beban perjalanan dinas pada OPD yang lain mengalami penurunan namun 2 (dua) OPD tersebut naik sangat signifikan, hal tersebut menimbulkan dugaan pemborosan atas uang rakyat dan tidak menutup kemungkinan ada kerugian negara," ujar Yunan

"Atas temuan BPK Propinsi Jabar TA. 2018 tersebut kami telah memohon kepada Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk meneliti/menelaah rincian beban perjalanan dinas atas 2 OPD pada Pemkot Kota Bandung tersebut, "tandasnya. (Y CHS/RYB).

Kapolda Jabar : Pengelolaan Anggaran Seluruh Satker Harus Tepat Waktu dan Tepat Sasaran

Kapolda Jabar : Pengelolaan Anggaran Seluruh Satker Harus Tepat Waktu dan Tepat Sasaran

JABAR -- Rakernis persiapan penyusunan Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 dan Monev Penyerapan Anggaran Tahun Anggaran 2019 jajaran Polda Jabar merupakan langkah strategis untuk koordinasi, evaluasi dan revitalisasi internal secara komprehensif, sampai sejauhmana Satwil Polda Jabar dalam percepatan Anggaran Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan yang telah ditentukan dalam DIPA/RKAL-KL masing-masing Satwil yang menjadi bahan acuan dalam penyusunan Pagu Alokasi anggaran tahun anggaran 2020 mendatang.

Demikian yang disampaikan oleh Wakapolda Jabar Brigjen. Pol. Dr. Akhmad Wiyagus, S.I.K, M.S.I., M.M., yang mewakili Kapolda Jabar Irjen Pol. Drs. Rudy Sufahriadi dalam acara Pembukaan Rakernis Persiapan Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 dan Monev Penyerapan Anggaran Tahun Anggaran 2019 jajaran Polda Jabar di Hotel Shakti Jalan Seokarno-Hatta Bandung.

Hadir dalam kesempatan tersebut pejabat utama Polda Jabar, Wakapolrestabes Bandung, Wakapolresta Bogor Kota dan para Wakapolres jajaran Polda Jabar, Para Kabag Ren, Kasie Keu, Kasubbag Sarpras jajaran Satwil Polda Jabar, Para operator RKA-AL jajaran Satwil Polda Jabar, dan para peserta rakernis.

Kapolda Jabar menegaskan kembali bahwa dalam rangka pelaksanaan atau pengelolaan anggaran seluruh satker senantiasa harus tepat waktu, tepat sasaran, tepat orang, tepat Perwabku serta berpedoman kepada ketentuan yang sudah ditetapkan.

Oleh karena itu, kepada seluruh satker bahwa fungsi perencanaan dan fungsi keuangan merupakan alarm bagi pimpinan atau Kuasa Pengguna Anggaran, untuk itu dalam penyusunan rencana penarikan dana dan penyerapan anggaran antara fungsi perencanaan dan fungsi keuangan serta fungsi terkait lainnya harus  selalu koordinasi dan bersinergi secara baik, laksanakan evaluasi bersama-sama dan apabila  dalam pelaksanaannya mengalami kendala, agar dikonsultasikan dengan pembina fungsi tingkat Polda sehingga pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel dapat terwujud di jajaran Polda Jabar.(hms/ags)

 

Diperlukan Sinergitas Antar Penegak Hukum Yang Tegas Kuat Dalam Menegakkan Hukum

Diperlukan Sinergitas Antar Penegak Hukum Yang Tegas Kuat Dalam Menegakkan Hukum

JAKARTA -- Kebakaran hutan dan lahan dari tahun ke tahun selalu menjadi masalah di Indonesia. Dari tiga jenis undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Panduan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum berhasil memberikan efek jera kepada para pelaku pembakaran hutan dan lahan.

“Dengan demikian perlu membuat suatu terobosan penegakan hukum untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan,” ujar Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI,Setia Untung Arimuladi.

Hal itu disampaikan Kaban Diklat Kejaksaan RI,saat memimpin upacara penutupan Diklat Terpadu Illegal Fishing angkatan III,Diklat Terpadu Kebakaran Hutan dan Lahan ( Karhutla ) dan Diklat Terpadu Mineral dan Batubara ( Minerba ) angkatan IV,yang berlangsung di Aula Sasana Adhi Karyya,Badiklat Kejaksaan RI,Jakarta,Senin ( 16/9/19 ).
“Perusahaan-perusahaan pemilik ijin pengelolahan lahan semestinya memberikan dampak positif bagi masyarakat dan negara, berubah menjadi aktor yang secara langsung maupun secara tidak langsung merugikan masyarakat dan Negara,” ungkap Untung.

Untung menyebut data yang dirilis oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) bahwa kebakaran hutan dan lahan terjadi dikawasan-kawasan yang telah diberikan izin pengelolaan atau pamanfaatan kepada perusahaan-perusahaan.

“Modus pemilik perusahaan untuk mensiasati lepas dari jerat hukum kian beragam, mencantumkan pekerjanya atau orang lain di jajaran direksi perusahaannya,” tandasnya.

Sebagaimana yang terjadi akhir akhir ini,
Peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi diwilayah Sumatera dan Kalimantan yang berdampak mengganggu transportasi udara, kesehatan warga masyarakat dll.

“Berdasarkan berita media online bahwa Aparat Penegak Hukum hingga saat ini terdapat 52 kasus Karhutla yang diproses hukum, diantaranya sebanyak 50 kasus perorangan, dan dua kasus korporasi,” tandasnya.

Kaitannya dengan proses hukum tentunya diperlukan sinergitas antar penegak hukum yang tegas, kuat dalam menegakan hukum agar memperoleh kemanfaatan bagi masyarakat dan para pencari keadilan.

Sementara itu sebagaimana kita ketahui bahwa modus kejahatan Illegal Fishing lebih kompleks, lebih multinasional, dan karakter antarnegaranya  sangat kuat, berpotensi besar selalu diikuti dengan tindak pidana lain seperti perdagangan manusia, kerja paksa dan lain sebagainya.

“Aparat penegak hukum tidak bisa tinggal diam dan harus aktif memberantas illegal fishing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah yang melanggar peraturan hukum yang berlaku di Indonesia,” ujar Untung.

Berbagai kasus penangkapan ikan secara illegal tercatat, mulai dari penangkapan ikan dengan trawl/pukat harimau yang penangkapannya menggunakan kapal-kapal bermuatan besar.
Akibatnya, terjadi overfishing atau penangkapan berlebih di sebagian besar perairan Indonesia.

Selain itu tambahnya,modus memberdayakan kapal lokal dan abk dari berbagai negara untuk mengambil ikan di laut indonesia dan dibawa keluar zona untuk melakukan transshipment  kekapal milik asing juga banyak terjadi.
Semua kasus penangkapan ikan ini boleh dikatakan sebagai transnational organized crime.

“Oleh karena itu, perlunya penegak hukum yang kuat dan tegas, serta memiliki keberpihakan terhadap prinsip kedaulatan negara, agar keberlangsungan ekosistem dan kesejahteraan rakyat bisa terjaga,” tegas Untung.
Demikian halnya dengan modus operandi tindak pidana Mineral dan Batubara kian beragam antara lain melakukan kegiatan penambangan diluar koordinat Wilayah Ijin Usaha Pertambangan, pertambangan yang masa Ijin Usaha Pertambangannya sudah berakhir, kegiatan pertambangan berkedok percetakan sawah baru dan pembangunan perumahan komersil.

“Dalam beberapa kasus, modus pemalsuan dokumen untuk menyiasati laporan batubara. Sehingga data volume dan jenis batubara yang tercantum dalam dokumen tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya,” bebernya.

Oleh karena itu strategi pemberantasan tindak pidana Karhutla, tindak pidana Perikanan dan tindak pidana Minerba khususnya dalam hal penegakan hukum, yaitu dilakukan dengan pendekatan multi rezim hukum atau multidoor system.

‘’Dengan pendekatan multidoor ini diharapkan juga dapat meminimalisir peluang lolosnya pelaku kejahatan hingga kepada beneficial owner sebagai  mastermind  tindak pidana di bidang Karhutla, Perikanan dan Minerba dan pengenaan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pelaku kejahatan, meskipun pendekatan ini  membutuhkan waktu relatif lebih lama,” tegasnya.

Karena itu,Akseptasi masyarakat terhadap kinerja para penegak hukum  sangat tinggi, hal tersebut harus dijawab dengan tersedianya sumber daya manusia yang profesional, berintegritas.

Diharapkan ketegasan dari seluruh aparatur negara dan penegak hukum,  secara signifikan akan berdampak pada membaiknya  kinerja  institusi  yang  pada gilirannya  dapat mempercepat terwujudnya kepercayaan publik (public trust). ( Muzer )

Kasus Sunat Dana Aspirasi Bisa Menjerat Lebih Banyak Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya

Bambang Arifianto
WARGA mengamati rumah penerima bantuan Rutilahu yang masih berdinding bilik di Kampung Pasir Gede, Desa/Kecamatan Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya, Selasa, 17 September 2019. Dugaan penyunatan bantuan Rutilahu Sukahening membuat warga tak bisa maksimal membuat rumahnya laik.*/BAMBANG ARIFIANTO/PR
WARGA mengamati rumah penerima bantuan Rutilahu yang masih berdinding bilik di Kampung Pasir Gede, Desa/Kecamatan Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya, Selasa, 17 September 2019. Dugaan penyunatan bantuan Rutilahu Sukahening membuat warga tak bisa maksimal membuat rumahnya laik.*/BAMBANG ARIFIANTO/PR

SINGAPARNA, (PR).- Kasus dugaan pemotongan dana aspirasi yang menjerat anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya di Desa/Kecamatan Sukahening mencuatkan pula praktik pemotongan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (Rutilahu). Praktik tersebut membuat penerima bantuan tak maksimal membangun rumah sesuai standard kelaikan.

"PR" menelusuri lokasi penerima bantuan Rutilahu di wilayah Desa/Kecamatan Sukahening, Selasa, 17 September 2019. Dengan diantar Rudiana, Kepala Wilayah (Dusun) Pasir Gede, Desa Sukahening, "PR" mendatangi rumah Yayah di Kampung Pasir Gede, RT 01 RW 06.

Rudiana tahu betul proses pengucuran bantuan tersebut. Ia sempat menjadi saksi kasus itu di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung beberapa waktu lalu. Sementara Yayah merupakan salah satu warga penerima bantuan Rutilahu di Sukahening pada 2017.

Rumah Yayah terlihat baru dengan cat biru melumuri bagian depannya. Namun ketika "PR" berkeliling di bagian pinggirnya, kesan tempat tinggal dari bantuan pemerintah tersebut merupakan rumah permanen seketika lenyap. Dinding tepi rumah ternyata masih menggunakan bilik. Kondisi lantai rumah memang telah menggunakan keramik. Akan tetapi, tembok di bagian dalam rupanya masih menggunakan tripleks atau papan kayu.

Yayah mengaku menerima bantuan untuk membangun rumahnya senilai Rp 8.250.000. Awalnya, rumah Yayah hanya berupa rumah panggung di tepi tebing. Dengan bantuan tersebut, uang digunakan membangun kediamannya di lokasi yang tak jauh dari rumah lama.

Meski demikian, bantuan tersebut tak benar-benar membuat Yayah maksimal membangun rumah laik huni. Apalagi, Yayah tinggal bersama putrinya, Ririn (26) yang telah memiliki anak. Ia hanya membangun rumah semi permanen karena keterbatasan bantuan yang diterima. Dana tersebut dicukup-cukupkan dengan menggunakan material dinding dari bilik dan tripleks. 

Ternyata, persoalan keterbatasan dana bantuan bukan karena alokasi anggaran yang minim. Rudiana mengungkapkan dugaan adanya pemotongan dana rehabilitas rumah tersebut oleh anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Deni Sagara.

Kasus tersebut merebak setelah tembok penahan tanah di Lapang Jati, Desa Sukahening ambrol beberapa tahun lalu. Lagi-lagi nama Deni tersangkut persoalan itu. Sejumlah keterangan saksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Bandung juga menyebut Deni dalam perkara penyunatan uang bantuan tersebut.

Deni kini sudah tak menjadi anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Tetapi, beberapa koleganya seperti Asep Hussein yang kembali terpilih jadi wakil rakyat ikut tersangkut dan menjadi saksi dalam persidangan.

Rudiana menuturkan, kasus pemotongan Rutilahu bermula pada pertengahan 2017. Saat itu, sejumlah warga yang mengajukan permohonan bantuan mendapat kucuran dana yang diberikan oleh bendahara Desa Sukahening. Akan tetapi, warga tak mengetahui bahwa sumber dana berasal dari dana aspirasi. "Setelah seminggu baru diberitahu itu dari dana aspirasi," ucap Rudiana.

Ia baru tahu ketidaksesuaian nilai kucuran uang dengan pagu atau peruntukkan bantuan yang seharusnya diterima bantuan dari dokumen sekretaris desa. "Dari pagu ketahuan nilai Rp 15 juta (untuk penerima di wilayahnya). Waktu itu melihat kan sudah di-print di Sekdes," ujar Rudiana.

Sedangkan Yayah, penerima bantuan di Pasir Gede cuma mendapat Rp 8.250.000. Persoalan ketidaksesuaian tersebut sempat memunculkan rumor di warga Sukahening hingga akhirnya perkara itu bergulir di pengadilan. Kendati begitu, penerima bantuan tak bisa berbuat apa-apa. Mereka masih bersyukur dengan tetap membangun rumah dengan dana yang telah terpotong.

Menurut Rudiana, praktik pemotongan bantuan rumah bukan hanya terjadi di Pasir Gede. Beberapa warga di kedusunan lain seperti Anggeukleung dan Sukahening juga bernasib serupa.

Tidak hanya Rutilahu

Sementara itu,  Anggota Perkumpulan Inisiatif Bandung dan Dewan Nasional FITRA Jakarta Nandang Suherman mengatakan terdapat beberpa modus yang bisa dilakukan anggota dewan dalam penyelewengan bantuan pemerintah. "Secara umum, bukan hanya Rutilahu, tetapi proyek yang berasal dari Pokir (pokok-pokok pikiran) dewan," kata Nandang.

Usulan, lanjutnya, datang dari kepala desa atau masyarakat. "Dan biasanya yang ada kaitan dengan jaringan partai, ditampung anggota dewan dari Dapil, diusulkan ke Bappeda terus dikawal oleh anggota dewan dari Dapil," ucapnya.

Pada waktu penyepakatan lokasi dan besaran nilai proyek, anggota dewan mulai berkomunikasi dengan kontraktor. Di sini, harga dan komisi bagi sang wakil rakyat ditengarai mulai disepakati. "Sudah jadi kebiasaan kalau dana aspirasi itu harus ada fee untuk anggota dewan," ujarnya.

Tak pelak, potensi anggota-anggota dewan lain terjerat sangat mungkin terjadi dalam perkara yang sama. Hal senada dikemukakan, Ilham Syawalludin, pegiat antikorupsi Tasikmalaya dari Transparancy and Public Policy Institute. Ilham menyatakan, ada persoalan wawasan kepala desa terkait akses bantuan keuangan. "Sebab itu maka lahirlah broker bantuan anggaran desa. Broker ini yang menjual program bantuan dengan meminta beberapa persen dari bantuan tersebut kepada pihak desa," ujarnya.

Seperti diketahui, eks Kades Sukahening Uwon Dartiwa dan Farid Gozali selaku anggota pelaksana teknis tim pengelolaan kegiatan proyek Sukahening menjadi terdakwa penyelewengan dana bantuan keuangan kepada desa. Farid merupaka adik dari Deni Sagara.***

Air Sungai Citarum Sudah Bisa Diminum, Panglima TNI Sudah Mencobanya

Handri Handriansyah
PANGLIMA TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, menyapa warga di sela-sela rangkaian acara hari jadi TNI ke-74 di bantaran Sungai Citarum, Desa Sukamukti, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Sabtu, 21 September 2019.*/HANDRI HANDRIANSYAH/PR
PANGLIMA TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, menyapa warga di sela-sela rangkaian acara hari jadi TNI ke-74 di bantaran Sungai Citarum, Desa Sukamukti, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Sabtu, 21 September 2019.*/HANDRI HANDRIANSYAH/PR

SOREANG, (PR).- Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Marsekal Hadi Tjahjanto, mengatakan, air Sungai Citarum yang sudah diolah, dibersihkan, dan dijernihkan sudah layak untuk digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Kebutuhan itu utamanya sebagai air minum.

Hal itu dikatakannya setelah mencoba meminum air olahan tersebut di sela-sela peringatan hari jadi TNI ke-74 di bantaran Sungai Citarum, Desa Sukamukti, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Sabtu, 21 September 2019. Menurutnya, air yang ia minum memiliki rasa yang sama dengan air matang di rumah-rumah.

"Rasanya seperti air yang biasa saya minum, artinya sudah layak minum setelah diolah," ujar Hadi.

Meskipun demikian, ia menyatakan harapannya supaya instalasi pengolahan air Sungai Citarum terus ditambah agar bisa dimanfaatkan oleh lebih banyak masyarakat. Saat ini, baru ada beberapa instalasi skala kecil di beberapa titik saja.

Di Sukamukti sendiri, kapasitas instalasi pengolahan air Sungai Citarum bisa menghasilkan sedikitnya 50.000 liter air bersih setiap hari. Namun, untuk air yang layak minum, produksinya baru sekitar 8.000 liter per hari.

Secara keseluruhan, Hadi pun mengapresiasi anggota TNI yang sudah membantu pemerintah dalam upaya memulihkan Sungai Citarum. Sebelumnya, sungai itu sempat dicap sebagai Sungai terkotor di dunia.

"Sekarang Citarum sudah memiliki potensi nilai jual untuk pariwisata. Kami akan terus memberi perhatian khusus sehingga dengan program pemerintah, kita bisa bantah bahwa Citarum kotor," ucapnya.

Optimisme untuk pemulihan Sungai Citarum

PANGLIMA TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, menyapa warga di sela-sela rangkaian acara hari jadi TNI ke-74 di bantaran Sungai Citarum, Desa Sukamukti, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Sabtu, 21 September 2019.*/HANDRI HANDRIANSYAH/PR

Para anggota TNI, kata Hadi, sudah secara ikhlas dan sukarela bertugas di sepanjang bantaran Sungai Citarum. Hasilnya, Sungai Citarum yang dulu airnya hitam dan dipenuhi plastik kini berangsur menjadi cokelat dengan sampah plastiknya hampir hilang.

Karena itu, Panglima TNI menyatakan harapannya supaya masyarakat ikut berpartisipasi aktif bersama TNI untuk memulihkan Citarum. Soalnya, sejak manusia dilahirkan, ada tugas yang melekat yaitu menjaga lingkungan.

Hadi tak menampik jika saat ini masih ada perusahaan yang membuang limbah tak terolah ke Sungai Citarum. "Sekarang masih dalam tahap penegakan hukum, namun kami yakin enam tahun ke depan Citarum bisa pulih seperti zaman nenek moyang kita dulu," ujarnya.

Optimisme itulah, kata Hadi, yang membuat pihaknya tak ragu memilih bantaran Sungai Citarum sebagai salah satu lokasi rangkaian peringatan hari jadi TNI tahun ini. Peringatannya juga diisi berbagai kegiatan sosial seperti pengobatan gratis, pemberian bantuan alat kesehatan, serta berbagai kegiatan bakti sosial lain.

Sementara itu, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil mengatakan, program Citarum Harum yang digalakkan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa keterlibatan TNI. "Saya menyaksikan sendiri dulu di bantaran Citarum banyak rumah-rumah liar dan aktivitas masyarakat yang tak beraturan," ucapnya.

Pendekatan humanis dari jajaran TNI, kata Ridwan, telah mampu merubah kondisi tersebut menjadi lingkungan yang rapih dan ramah lingkungan. Begitu juga terkait industri nakal yang mulai segan setelah TNI turun.

"Saya tidak tahu seperti apa metode yang diterapkan oleh TNI. Tetapi, saya dengar ada anggota yang diinstruksikan untuk menginap di rumah-rumah warga sehingga terjadi ikatan batin. Industri nakal juga takut, padahal sebelum ada TNI, aparat Satpol PP kami seringkali diintimidasi dan dilawan dengan cara-cara yang tidak baik," katanya.**

Pejabat Pemkot Bandung Diperiksa Kejati

Yedi Supriadi
null
null

BANDUNG, (PR).- Pejabat Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung diperiksa oleh jaksa penyelidik Kejati Jabar, Kamis, 19 September 2019. Pemeriksaan itu terkait adanya laporan dari masyarakat mengenai pengelolaan pajak restoran, parkir dan pajak hiburan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun pejabat yang diperiksa itu setingkat kepala bidang di BPPD berinisial A. kemudian terperiksa lainnya seorang staf berinisial O, sedangkan satu lagi staf lagi belum diketahui secara pasti. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara tertutup di ruang pidsus Kejati Jabar di lantai IV Gedung Kejati Jabar Jln. LL RE Martadinata Kota Bandung.

Dari pantauan di lapangan, terperiksa datang ke gedung Kejati Jabar sekitar pukul 09.50 pagi. Kemudian diterima bagian front office. Setelah itu mereka langsung dibawa ke lantai IV Gedung Kejati Jabar untuk dilakukan pemeriksaan.

Kepala seksi penerangan hukum Kejati Jabar, Abdul Muis saat dikonfirmasi belum bisa memberikan keterangan karena pemeriksaan masih berlangsung. "Kami belum bisa memberikan keterangan. Saya cek dulu yah," kata Abdul Muis saat ditemui di kantornya, Kamis sore.

Hingga menjelang magrib ketiga terperiksa belum juga terlihat keluar gedung Kejati Jabar. Berdasarkan informasi yang dihimpun pemeriksaan itu dilakukan atas laporan dari masyarakat dalam wadah Jabar Transparan.

Dalam laporan disebutkan, tentang adanya rekomendasi BPK RI terkait larangan diadakannya koordinator pajak. Namun dalam laporan itu disinyalir masih menggunakannya sehingga dinilai telah dilanggar oleh salah seorang pejabat terperiksa berinisial A.

Dari rekomendasi BPK itu disebutkan jika masih dilakukan berpotensi terjadinya kolusi dengan wajib pajak khususnya di wilayah self assement. Kemudian dalam laporan Jabar Transparan itu jiga disebutkan adanya dugaan pembiaran dari pejabat terkait dengan adanya surat ketetapan kurang bayar/tunggakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Selanjutnya dalam laporan tersebut, disebutkan adanya dugaan kongkalingkong antara Wajib Pajak dengan petugas lapangan sehingga terjadi loss potensi. Ketika dikonfirmasi kepada Asep Irwan, Ketua  Jabar Transparan mengatakan, pihaknya telah membuat laporan resmi Dumas/Pengaduan Masyarakat ke Kejati Jabar terkait Penetapan beberapa mata Pajak yang dipungut oleh BPPD Kota Bandung.

"Dalam laporan kami menyampaikan bahwa diduga telah terjadi penyimpangan/ penyalahgunaan yang dilakukan diduga oleh A, bersama para bawahannya seperti Koordinator Pajak Hiburan/pajak lainnya dan sdr DN PNS BPPD selaku eksekutor lapangan menarik dana koordinasi dari setiap WP (Wajib Pajak)," katanya. 

Mereka diduga melakukan Mark Down yaitu selisih kewajiban WP dengan alasan untuk dana koordinasi. "Jika kita hitung nilainya dapat mencapai angka miliaran karena terdapat ribuan Wajib Pajak di Kota Bandung ini, salah satu contohnya adalah Pajak Parkir yang dikelola oleh pihak ke tiga," katanya.

Ia berharap, yang terpapar dalam kasus tersebut tentu banyak pihak yang terlibat. Ada pihak pengusaha yang bermain mata dalam mengatur/merekayasa besaran jumlah yang harus dilaporkan. Lalu ada petugas BPPD yang membuat laporan dan para penerima yang jumlah nya cukup banyak.

"Para penerima itu bukan berbentuk uang saja, ada yang digunakan untuk menikmati fasilitas hiburan malam atau dialihkan ke fasilitas lain yang berhubungan dengan urusan-urusan Pemkot Bandung dan sebagainya," katanya.***

Ini Klaim Capaian Setahun Mang Oded dan Kang Yana Pimpin Kota Bandung, Silakan Nilai Mana yang Sudah Terasa

Tim Pikiran Rakyat
GUBERNUR Jawa Barat Ridwan Kamil menyematkan tanda jabatan kepada Wali Kota Bandung Oded M Danial pada pelantikan sejumlah kepala daerah di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, 20 September 2018 lalu.*/	ARIF HIDAYAH/PR
GUBERNUR Jawa Barat Ridwan Kamil menyematkan tanda jabatan kepada Wali Kota Bandung Oded M Danial pada pelantikan sejumlah kepala daerah di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, 20 September 2018 lalu.*/ ARIF HIDAYAH/PR

BANDUNG, (PR).- Oded M Danial dan Yana Mulyana genap setahun menjadi pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung. Keduanya dilantik sebagai pada 20 September 2018 lalu.

Selama setahun kepemimpinannya, Oded M Danial dan Yana Mulyana disebut baru sebatas meletakkan pondasi agar Kota Bandung lebih cemerlang empat tahun ke depan.

"Saya bersama Kang Yana ingin membawa Kota Bandung menjadi semakin baik di segala sektor," ujar Oded M Danial dan Yana Mulyana seperti dilaporkan Prfmnews, Jumat 20 September 2019.

Pada tahun pertama memimpin Kota Bandung, Oded M Danial dan Yana Mulyana mengklaim banyak melakukan perbaikkan di berbagai sendi kehidupan. Sebut saja melanjutkan tradisi juara dengan meraih 134 penghargaan selama kurun waktu setahun.

WALI Kota Bandung Oded M. Danial memimpin langsung pasukan Beresih Bandung, di kawasan Alun-alun Bandung., Jumat, 3 Mei 2019.*/MUHAMMAD FIKRY MAULUDI/PR

Menata kota dan melayani warga hingga Kota Bandung senantiasa menjadi kota yang unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis sesusai visi dan misinya menjadi skala prioritas tahun pertama pemerintahan Oded M Danial dan Yana Mulyana.

Keduanya mengklaim telah menghadirkan konsep pembangunan berkeadilan dan berkeseimbangan serta menghadirkan pembangunan bertajuk “Infrastruktur tumbuh, mental spiritual teguh”.

Adapun capaian kinerja tahun pertama Oded M Danial dan Yana Mulyana berdasarkan keterangan Pemerintah Kota Bandung yaitu sebagai berikut:

Bandung Unggul

1. Beasiswa dan bantuan pendidikan
Adanya bantuan untuk siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) untuk siswa SMK sebesar Rp 63,2 miliar. Ada pula bantuan RMP SMA/MA sebesar Rp25,3 miliar. Serta realisasi bantuan pengambilan ijazah bagi siswa yang menunggak sebesar Rp 3,5 miliar.

2. Youthspace
Wadah penyalur potensi bakat dan kreativitas pemuda agar kegiatannya tidak melanggar hukum. Pemkot Bandung membangun Youthspace di Taman Pramuka.

Bandung Nyaman

1. Pembangunan flyover
Pemkot Bandung melakukan groundbreaking pembangunan flyover di Jalan Jakarta-Jalan Supratman melintasi Jalan Ahmad Yani dan Jalan Laswi-Jalan Pelajar Pejuang melintasi Jalan Gatot Subroto. Pembangunan dua flyover tersebut memakan biaya Rp 77,9 miliar yang dibiayai dana hibah Pemprov Jawa Barat.

2. Pembangunan saluran dan kolam retensi
Salah atu program prioritas Oded M Danial dan Yana Mulyana adalah terselesaikannya persoalan banjir. Dalam mendukung program tersebut, salah satu solusinya adalah membangun saluran dan kolam retensi. Sepanjang 2019 kolam retensi yang sudah dibangun yaitu Wetland Cisurupan, Kolam Retensi Sirnaraga, Kolam Retensi Rancabolang, Kolam Retensi Gedebage.

SEJUMLAH warga menikmati suasana sore sambil menunggu waktu berbuka puasa (ngabuburit) di pinggir area kolam retensi inlet Gedebage di tepi proyek pembangunan Masjid Al Jabbar, Gedebage, Kota Bandung. beberapa waktu lalu. Kendati sudah ada himbauan Berbahaya dilarang bermain, namun masih banyak warga yang tidak mengindahkan himbauan tersebut.*/ADE MAMAD/PR

3. Bank sampah
Pemkot Bandung terus mendorong pertumbuhan bank sampah. Tujuannya, selain mendorong pemanfaatan sampah, juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Saat ini ada 30 bank sampah induk di setiap kecamatan dan 382 bank sampah di seluruh wilayah Kota Bandung

4. Sambungan air bersih baru
Pemkot Bandung melalui PDAM menargetkan ada 25.000 sambungan air bersih baru terpasang mengaliri rumah-rumah di Kota Bandung dalam 5 tahun. Saat ini, telah ada 5.028 sambungan baru air bersih.

5. Revitalisasi pasar tradisional

Revitalisasi pasar tradisional merupakan upaya Pemkot Bandung mewujudkan pasar sebagai tempat yang nyaman, bersih, dan. Tahun ini, Pemkot Bandung merevitalisasi 4 pasar tradisional yaitu Pasar Cihaurgeulis, Pasar Kosambi, Pasar Sederhana, dan Pasar Astanaanyar. Dalam lima tahun, Pemkot Bandung menargetkan merevitalisasi 11 pasar tradisional.

Bandung Sejahtera

1. Pusat pemberdayaan ekonomi dan kreativitas masyarakat
Program ini merupakan bentuk pembinaan dan pengasuhan bakat-bakat kreatif dalam berbagai bidang secara berkelanjutan. Tahun 2019, Pemkot Bandung membangun co-working space di 2 lokasi yaitu di wilayah Kareos dan Bojonegoro.

2. UMK untuk guru honorer
Program ini merupakan upaya agar guru honorer mendapatkan remunerasi sesuai UMK, merujuk Perwal pada tahun 2018. Tahun ini Pemkot telah menyalurkan anggaran sebesar Rp 121.6 miliar.

3. Bandung bersih melalui Kang Pisman
Kangpisman merupakan program penanganan sampah yang digelorakan Mang Oded beserta seluruh jajaran melalui gerakan kurangi, pisahkan, dan manfaatkan.

4. Subsidi harga sembako
Program subsidi harga sembako diaplikasikan dalam penguatan cadang pangan dan ATM beras serta stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting. Tahun 2019, Pemkot Bandung telah menyalurkan 80 ton melalui ATM beras dan operasi pasar murah.

5. Satu koperasi juara di tiap kelurahan
Realisasi Koperasi Juara sampai Agustus 2019 mencapai 18 koperasi di antaranya KSP Kebal Sukajadi, KSP Sumber Bahagia Andir, dan Kopwan Bermartabat Kiaracondong.

Bandung Agamis

1. Gerakan menyemarakan tempat ibadah
Program ini dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti, Gerakan Ahlan Quran, Kajian Muslimah Pendopo, Gerakan Berjamaah Salat Tepat Waktu, dan Gerakan Subuh Berjamaah.

2. Satu koperasi masjid jami di kelurahan
Pemkot Bandung menargetkan tumbuhnya koperasi juara di setiap masjid. Sampai Agustus 2019, Pemkot Bandung telah memiliki 8 koperasi.

Hasil Kinerja Mang Oded-Kang Yana lainnya

1. Anjungan KIA
Pemkot Bandung meluncurkan Anjungan Kartu Identitas Anak (KIA) berbasis sidik jari ayah. Dengan anjungan itu, warga Kota Bandung dapat secara mudah mencetak KIA dengan keamanan data yang terjamin.

2. Pembangunan RSKIA Kopo
Pemkot Bandung akan memiliki rumah sakit khusus ibu dan anak yang akan mulai beroperasi tahun 2020. Rumah sakit itu memiliki 13 lantai, 8 ruang operasi, 500 tempat tidur, dan dilengkapi instalasi informatika yang canggih dan modern.

3. Gerakan Drumpori
Drumpori adalah infrastruktur untuk menanam air hujan. Pemkot Bandung mencanangkan gerakan untuk membuat Drumpori di rumah-rumah warga agar Kota Bandung tetap memiliki cadangan air saat kemarau dan menyerap air saat musim hujan.

4. Taman Tegalega

Taman Tegalega kini memiliki wajah baru. Hadirnya lampion berbentuk patung dinosaurus menjadikan lokasi ini tempat wisata baru yang ramah dikunjungi keluarga. Revitalisasi taman akan dilanjutkan pada 2020 untuk merampungkan area yang belum selesai.

SUASANA Taman Tegalega, Jalan Otto Iskandardinata, Kota Bandung, Jumat, 24 Mei 2019. Taman yang sempat tertunda pembangunannya tersebut kini sudah terbuka untuk umum.*/ARMIN ABDUL JABBAR/PR

5. Tarif khusus TMB

Pemkot Bandung memberlakukan tarif khusus Rp 1 untuk veteran yang menggunakan bus TMB. Bagi pelajar SD dan SMP, tarif bus TMB belaku Rp 1.000 sedangkan tarif umum hanya Rp 3.000.

6. Penataan PKL Cicadas

Sebanyak 192 PKL di Cicadas ditertibkan dengan pemberian kios dan penataan trotoar. Penataan ini merupakan langkah awal untuk menjadikan Cicadas lebih rapi. Sementara itu, Pemkot Bandung masih mencarikan lokasi tepat untuk merelokasi seluruh pedagang.***