Kamis, 27 Februari 2020 | 16:55 WIB

Sidang Korupsi Aset Deposito senilai Rp 2,7 miliar Dirut PD. Pasar Kota Bandung di PN Bandung

foto

 

Sidang Korupsi Aset Deposito senilai Rp 2,7 miliar Dirut PD. Pasar Kota Bandung di PN Badung, Pelaku Tidak Ditahan.

Bandung www.transaktual.com

Senin (20/01/20) berlangsung persidangan perkara lanjutan terdakwa berinisial AS Dirut PD. Pasar Kota Bandung yang didakwa melanggar Pasal 8 UU RI No 31 Tahun 1999 jo UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, perkara PD. Pasar Kota Bandung tahun 2017 dengan agenda Pemeriksaan saksi.

Dalam persidangan tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap saksi berinisial RA dan BS. Sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020, dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.

Pada Sidang sebelumnya Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I Khusus segera mengadili Andri Salman. Mantan Pj. Direktur Utama PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung itu didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan aset deposito senilai Rp 2,7 miliar saat menjabat Direktur umum dan Keuangan PD Pasar Bermartabat Tahun 2017. Sidang yang dipimpin Daryanto, SH., MH dan mulai digelar tanggal 4 Desember 2019 bulan lalu.

Informasi ke redaksi www.rajawalisiber.com. Sebelumnya berkas perkara korupsi aset deposit PD Pasar telah dilimpahkan oleh Penuntut Umum Kejaksaaan Negeri Kota Bandung ke Pengadilan Tipikor Bandung pada Kamis (28/11/2019) dan telah teregistrasi dengan nomor perkara No 76/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg.

Informasi yang berhasil dihimpun di lapangan bahwa sejak tanggal 24 Juni 2019 menyebut Andri Salman diduga menggunakan uang deposito milik PD Pasar Bermartabat sebesar Rp 2,7 miliar yang disimpan disebuah BPR (Bank Perkreditan Rakyat), di Kota Bandung. Tanpa diketahui direksi lainnya dan dana tersebut digunakan Andri untuk berbisnis garam.

Merasa bahwa status tersangkanya tidak tepat, Andri Salman melakukan upstairs praperadilan di Pengadilan Negeri Bandung Jelas I A Khusus yang terdaftar dengan Register Perkara Nomor : 21/Pid.Pra/2019/PN. Bdg tertanggal 01 Agustus 2019 dengan dalih, Andri Salman selaku Pemohon menyatakan,

Penetapan tersangka yang ditetapkan Termohon (Kejaksaan Negeri Kota Bandung, red) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-1/M.2/.10/Fd.1/6/2019, tanggal 24 Juni 2019 atas nama Tersangka Andri Salman, ST yang telah diterbitkan oleh Pemerintah C.q Kejaksaan Agung Republik Indonesia C.q. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat C.q Kejaksaan Negeri Bandung atas nama Tersangka AS yang diterbitkan oleh Termohon tidak sah/cacat hukum dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya,

Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon, Menyatakan proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum,

Karena bertentangan dengan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angkab2 jo. Pasal 1angka 14 jo. Pasal 183 jo. Pasal 174 ayat (1) jo. Pasal 185 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015 KUHAP ;

Mengembalikan harkat dan martabat Pemohon dalam kedudukannya semula dan menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini. Pengadilan tersebut akhirnya menolak upaya yang dilakukan oleh Andri Salman. Meski upaya praperadilannya sudah ditolak, pihak penyidik/Penuntut Umum tidak melakukan penahanan tersangka Andri Salman di Rutan.