Selasa, 20 Agustus 2019 | 03:50 WIB

PDAM Tirtawening Akui Salah Persepsi, Ternyata Pembangunan IPA Cikalong Diawasi Datun Kejati Jabar

foto

 

PDAM Tirtawening Akui Salah Persepsi, Ternyata Pembangunan IPA Cikalong Diawasi Datun Kejati Jabar.

www.transaktual.com

PDAM Tirtawening mengakui bahwa pelaksanaan Pembangunan Proyek IPA Pangalengan bukan didampingi oleh TP4D Kejati Jabar melainkan diawasi oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara.

Hal tersebut disampaikan pihak PDAM Tirtawening Kota Bandung. "Ini nomer MOU.. Nomer pihak pertama : 602/PRJ.103-PDAM/2018, Nomer pihak kedua : B-28/0.2/Gs/12/2018, Tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara," ujar Kasubag Humas PDAM Tirtawening Kota Bandung, Indra (10/6/2019).

Selain itu dengan isi surat yang sama, ada surat tertanggal 24 Mei 2019, pihak PDAM Tirtawening telah melayangkan surat ke Kejati Jabar Up. Asisten Bidang Intelejen  bernomor : 690/292 - PDAM/2019 tertanggal 29 Mei 2019 perihal : Klarifikasi. Dalam surat tersebut, pihak PDAM Tirtawening memohon maaf. "..., bersama ini kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dikarenakan persepsi kami mengenai hal tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengklarifikasi bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan IPA Cikalong  dalam proses pelaksanaan pekerjaannya diawasi oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara, bukan didampingi oleh TP4D Kejati Jawa Barat."

Adanya klarifikasi tersebut, sudah sejalan dengan yang disampaikan pihak Kejati Jabar cq. Kasi Penkum sebelumnya. "Dapat saya sampaikan bang, bahwa kegiatan Tirta Wening tidak di kawal oleh TP4D Kejati Jabar.demikian (ini statement saya bang), " ujar Abdul Muis Ali, SH.,MH (21/5/2019). Konfirmasi tersebut sebelumnya dinyatakan oleh Asintel Kejati Jabar, Dr. Patris Yusrian Jaya, SH.,MH "Kegiatan tersebut tidak didampingi TP4D," ujarnya. 

Dikabarkan bahwa Proyek Instalasi Pengolahan Air milik PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Tirtawening Kota Bandung, di Cikalong, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung tidak beres.  Proyek yang dibangun untuk 3 (tiga) titik dengan nilai Rp63 miliar kini dibiarkan terlantar dalam progres fisik 50% karena rekanan PT. Karaga  Indinusa Pratama disebut-sebut tak mampu meneruskan pengerjaan. Bahkan upah para pekerja yang rata-rata warga setempat tak dibayar selama 2 bulan sehingga warga melakukan unjuk rasa. Anehnya di lokasi proyek masih terpasang papan nama proyek yang tidak mencantumkan nilai dan sumber anggarannya, juga terpampang plang TP4D (Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. 

Dari beberapa sumber dipaparkan, kontraktor dalam melaksanakan proyek tersebut karena memang digerogoti sejak awal. Dari sejumlah dana yang ada oknum PDAM Tirtawening meminta fee sebesar 20%. Bahkan saat sebelum kontraktor meninggalkan pekerjaan yang baru 50%, direksi memerintahkan agar dibayar 80%. 

Atas tuduhan tersebut, Direktur Utama PDAM Tirtawening (16/5/2019) mengatakan, "Ia pak... udah saya klarifikasi tuduhan fitnah itu," ujar Sonny. Terkait apakah Kejaksaan tidak dilibatkan untuk mengawal proyek tersebut ? Sonny menjawab "Ini buktinya (sambil menshare foto plang "Pembangunan ini Diawasi Oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Jawa Barat." Sonny juga mengatakan, "Selalu ada rapat progres dan tinjauan lapangan, dan terdokumentasi."

(Y CHS/transakt).