Jumat, 25 Sepember 2020 | 19:38 WIB

Sidang Lanjutan di PN bandung, Pengadaan Lahan KBB, Saksi BPN Tak Tahu NJOP

foto

 

Sidang Pengadaan Lahan KBB, Saksi BPN Tak Tahu NJOP.

Bandung – www.transaktual.com

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Bale Bandung kembali hadirkan saksi,untuk dimintai keterangan dalam sidang dugaan korupsi pengadaan tanah untuk kantor pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (KBB),yang mengakibatkan kerugian negara hingga miliaran rupiah.

Dalam kasus ini,  2 mantan pejabat Endang Rahmat dan Asep Wahyu di Kabupaten Bandung Barat (KBB)  duduk di kursi pesakitan,menjadi terdakwa,pada sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi,digelar di ruang 3 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung dipimpin Majelis hakim Asep Sumirat.Senin (3/8/2020).

Kali JPU menghadirkan 3 orang saksi yakni Ade Zakir dari BPN, Abas Barnas , Bagian Umum dan dari Bapeda.Ke 3 Saksi perannya adalah tim persiapan dalam pengadaan tanah bukan untuk kepentingan umum, melainkan digunakan kantor pemerintahan KBB.

Tim persiapan mengetahui kesepakatan harga pada saat negosiasi di balai desa yakni Rp.70 Ribu/meter,namun tidak tahu apakah sesuai dengan NJOP, begitu juga para pemilik tanah,lantaran pembayarannya melalui pemilik tanah atau kuasanya, di transfer oleh  KPA dai SKPD bagian umum

Pelaksanaan pembebasan tanah KBB tidak melalui tim 9, karena tidak ada permohonan, dilakukan dengan belanja langsung Bagian Umum oleh pengguna anggaran. Mengenai pengukuran tanah dilakukan oleh bidangnya yakni Badan Petahanan Nasional (BPN).

Ketika berita ini diturunkan ,sidang masih berlangsung,ke 3 saksi,diperiksa,secara bergantian satu+persatu, saksi lainnya menunggu diluar sidang.Sementara  mengali bertanya diawali JPU,dilanjut Penasehat Hukum (PH) kemudian hakim,waktunya juga sesuai kesepakatan.

Para terdakwa diadili,  dugaan korupsi pengadaan lahan dilakukan terdakwa  pada November 2009, saat Pemkab Bandung Barat menggelontorkan anggaran untuk pengadaan lahan perkantoran Pemkab Bandung Barat seluas 19,53 hektare yang bersumber dari APBD TA 2009 senilai Rp Rp 13.671.000.000.

Diduga dalam pelaksanaannya, terdakwa 1, Endang Rachmat sebagai kuasa pengguna anggaran diduga tidak melaksanakan penganggaran di SKPD yang dipimpinnya sesuai dengan ketentuan,selain itu diduga tidak melakukan kajian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran dalam pelaksanaan perubahan anggaran untuk program pengadaan lahan pembangunan perkantoran di Pekab KBB.

Sedangkan terdakwa II, Asep Wahyu sebagai Koordinator Satgas Yuridis BPN diduga tidak melaksanakan sesuai kewenangannya untuk pemeriksaan data kepemilikan tahan dalam pengadaan lahan tersebut,sehingga ada selisih pembayaran yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 2,1 miliar.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya para terdakwa diancam pasal 2 ayat (1) sebagaimana dakwaan primair, dan pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara.

 

(mph/pri/transakt)