Minggu, 16 Agustus 2020 | 00:38 WIB

Pengadilan Tipikor Bandung Menghukum Penjara Rita Rosfiany Dan M. Mamik Fuadi, Terbukti Korupsi

foto

 

Terbukti Korupsi, Pengadilan Tipikor Bandung Menghukum Penjara Rita Rosfiany Dan M. Mamik Fuadi.

Bandung – www.transaktual.com

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus menghukum Rita Rosfiany, SH dan M. Mamik Fuadi selama 1 (satu) tahun pidana penjara dan pidana Denda sebesar Rp50.000.000,- subsider pidana kurungan selama 1 (satu) bulan

Pada sidang dengan agenda Pembacaan Putusan Pidana Korupsi 
pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017 dengan kerugian negara sebesar Rp4.002.270.000,
(empat miliar dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) hari ini (10/7/2020), Pengadilan Tipikor melalui Majelis Hakim yang diketuai M. Razzard, SH.,MH, dalam pertimbangannya bahwa kedua terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan Tuntutan dari JPU yaitu Pasal 3 dan Pasal 18 Undang-Undang  RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang Undang  RI No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan  atas Undang-undang  RI Nomor : 31 Tahun  1999  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Perbuatan yang telah merugikan keuangan negara tersebut, adalah terhadap dana Sesuai yang bersumber dari DAK (Dana Alokasi Khusus) paket pekerjaan Pembangunan pada ruas jalan Ciawi – Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya TA. 2017. Ini akibat perbuatan mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya, Drs. Bambang Alamsyah  selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Rita Rosfiany, STH. selaku PPK; Mamik Moch Fuadi, ST.,MT selaku Tim Teknis dan PPHP ; Dede Suryaman alias Dede Dedeul (DS) selaku Swasta dan H. Iik Purkon alias H. Islam selaku Swasta.

Pada tahun 2017 Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017. Berdasarkan Kontrak Gabungan Lumpsum Dan Harga Satuan No: 602/5762/DPUPR/2017 tanggal 31 Mei 2017 dengan nilai HPS Rp25.500.000,000,- dan nilai kontrak sebesar Rp25.265.964.000 yang kemudian jumlah nya berubah menjadi Rp25.491.917.000,- Namun faktanya yang melaksanakan adalah H. Dede Suryaman (Dede Deudeul) dan H. Iik Purkon (H. Islam) dengan meminjam perusahaan PT. Purna Graha Abadi milik H. Endang Rukanda, dan dalam pelaksanaannya sengaja dibuat 3 kali addendum dengan tujuan untuk mengubah spesifikasi teknis yang sengaja tidak dibuat dengan benar oleh Rita Rosfiani (PPK), Mamik F. Fuadi (Ketua Tim Teknis dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak/Tim Mutual Check MCO%-100% & Addendum), Cecep Rahmat & Agus Bramantyo (Pelaksana dari pihak Konsultan Pengawas PT. Kriyasa Abdi Nusantara) atas persetujuan dari Bambang Alamsyah selaku PA (Penanggung Jawab Anggaran).

Dari Laporan Hasil Observasi dan Analisa/Uji Forensik dari Ahli Ir. Edi Santoso, M.T., IPM., selaku Ketua Tim Quantity Surveyor Fakultas Teknik Sipil-Universitas Negeri Malang, diperoleh selisih harga volume riil dengan MC100% sebesar Rp4.002.270.000,- (empat miliar dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan para ASN tersebut telah memperkaya orang lain dari pihak swasta yaitu H. Dede Suryaman alias Dede Deudeul sebesar Rp8 juta lebih, H Iik Purkon alias HbIslam sebesar Rp2,8 miliar lebih, dan H Endang Rukanda alias Endang Kodok sebesar Rp287. 734.220,-. Atas Putusan tersebut, kedua terdakwa dan JPU, Darwis, SH, Dkk menyatakan pikir-pikir selama seminggu.

(Y CHS/transakt).