Kamis, 13 Agustus 2020 | 00:51 WIB

Sidang Kasus RTH Kota Bandung Kegiatan Pembebasan Tanah Untuk RTH Atas Dasar Perintah

foto

Sidang Kasus RTH Kota Bandung Kegiatan Pembebasan Tanah Untuk RTH Atas Dasar Perintah.

 Bandung -- www.transaktual.com

Dalam melaksanakan Kegiatan Pembebasan Tanah Untuk Sarana RTH tahun 2011 - 2013 bukan lagi berdasarkan aturan yang berlaku melainkan atas dasar perintah. Hal ini terbukti dari pemeriksaan 5 (lima) orang saksi yang dihadirkan pada sidang  lanjutan tindak pidana korupsi Pengadaan Tanah Untuk Sarana RTH dengan terdakwa Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet.

Sidang yang baru berakhir pada hari Rabu (8/7/2020) sekira jam 22.40 tersebut, Penuntut Umum KPK menghadirkan 5 orang saksi yaitu Hermawan (mantan Pptk, ASN pada DPKAD Kota Bandung), Agus Slamet Firdaus (mantan PPK, ASN pada DPKAD Kota Bandung), Dadang Supriatna (Kadis DPKAD), Yuniarso Ridwan (mantan Kadistarcip Kota Bandung) dan Rusjaf Adimenggala, mantan Kadistarcip, pengganti Yuniarso Ridwan). Keterangan-keterangan yang disampaikan para saksi dinilai Majelis Hakim yang diketuai T. Benny Eko Supriadi, SH. MH tersebut, tak satupun penjelasan yang disampaikan berdasarkan aturan. Hal ini disampaikan oleh Hakim anggota, Basari Budhi Pardiyanto, SH.,MH. Dengan kesalnya, Hakim Adhoc tersebut, kepada Hermawan, "Ini salah Pptk !akibat Pptk bekerja tidak sesuai aturan dalam pembebasan tanah, maka terjadi kerugian negara. Masak pembebasan ratusan ribu meter, survey hanya dilakukan 3 (tiga) jam, menyerahkan uang kepada Kuasa Jual, Pptk sudah seperti boneka," ujar Basari. Lalu kepada Agus Slamet Firdaus, Basari bertanya, "apakah Agus berwenang mengusulkan Penlok (Penetapan Lokasi) ke Distarcip ? Saudara tidak punya kewenangan. Saudara mengajukan Penlok atas perintah Edi Siswadi tanpa diketahui Kepada Dinas (DPKAD), ini jelas tidak benar. Tidak boleh seorang anggota Bangar mengusulkan anggaran kepada saudara. Lalu ada permintaan Edi Siswadi untuk membantu Dadang Suganda, ini tidak benar, akuilah ini sesuai perintah," paparnya.

Adanya perubahan jumlah anggaran menjadi salah satu fokus pemeriksaan. Agus Slamet Firdaus, Hermawan dan Dadang Supriatna mengetahui adanya perubahan anggaran menjadi Rp 57 miliar. Alasan berubahnya berasal dari Surat dari Tomtom Dabbul Qomar. "tahu perubahan, dasarnya dari tulisan Pak Tomtom," kata Agus menjawab pertanyaan Penuntut  umum KPK. Pada secarik kertas, Tomtom menulis kepada Agus Slamet Firdaus, yang didalamnya meminta agar Agus  melakukan penambahan nilai anggaran sebesar Rp 40 miliar untuk 1. RTH Mandalajati, 2. Pertanian Mandalajati, 3. RTH Ujungberung, 4. Pertanian Ujungberung, 5. Sarana Perumahan dan 6. RTH Cibiru. Perubahan yang dilakukan Agus tanpa koordinasi dengan pimpinannya. Mengenai musyawarah yang disebutkan Agus, dirinya hanya berbicara dengan para Kuasa Jual berdasarkan alas hak dan kesepakatan harga. Lalu adanya permintaan agar harga dinaikkan itu atas perintah Herry Nurhayat. Setelahnya Agus bertemu dengan Kadar Slamet, Camat dan Pptk untuk menaikan harga NJOP 
plus 75%, dan naik lagi NJOPnya sampai 100%. Menurut Hermawan, ini semua perintah pimpinan untuk memprosesnya walaupun lokasi tanah berada di luar Penlok. Yakni no berakibat tidak dapat dilakukannya kepemilikan mmenjadi milik/aset Pemkot Bandung yang jumlahnya 85% dari total yang sudah dibebaskan bahkan lokasi nya tidak diketahui berada dimana.

Akan halnya Hermawan, dirinya mengaku telah menerima uang dari Ronal Limbong sebesar Rp 15 juta. Hermawan berjanji akan mengembalikan uang tersebut. Selain itu, Hermawan dan Agus mengakui menerima honor sekitar 1 jutaan.

Dadang Supriatna dalam kesaksian nya mengatakan, penganggaran untuk RTH 1 tahun anggaran. Untuk menentukan anggaran  melibatkan Bangar. Penlok adalah syarat untuk menentukan besarnya penganggaran. Khusus untuk APBD Tahun 2011, Penlok dulu baru ada anggaran dan untuk  tahun 2012, Penlok tidak tahu.  usulan tanpa penlok. Sepengetahuan nya untuk anggaran tahun 2013 penganggaran dilakukan tanpa Penlok dimana harga pembebasan Sesuai dengan tahun 2012 karena lokasi nya sama. Dadang sering dipanggil Dada Rosada (Wali Kota Bandung) tapi tidak pernah menyebut nama Tomtom. 

Yuniarso Ridwan sebagai Kadistarcip tahun 2011 tahu diperiksa karena terkait dengan Penlok yang diusulkan oleh DPKAD yaitu  lokasi Cibiru dan Ujungberung. Setelah diagendakan, dirapatkan, mengundang pihak terkait lalu survey ke lapangan selama 3 jam di.lokasi dan menentukan batas-batas tanah. Lalu membuat draft Penlok untuk diajukan ke Walikota. Menurutnya pernah ada pertemuan/rapat di Pendopo. Pada saat itu terlihat dari gestur Dada Rosada yang merasa kurang nyaman, mengeluh dan terganggu tentang adanya penawaran tanah proposal dari Tomtom. Namun Dadang Supriatna dan Rusjaf Adimenggala yang hadir tidak ada mendengar keluhan Dada Rosada tersebut. Akibatnya Yuniarso akan dihadirkan untuk dikonfrontir dengan Dada Rosada saat menjadi saksi di persidangan nantinya.

Kesaksian Rusjaf Adimenggala bahwa untuk  Penlok 22 Nov 2011 luasan 80.000 m2, saat dirinya menjadi Kadistarcip Kota Bandung menggantikan Yuniarso Ridwan. Dirinya dihubungi Tris Tribudiarti. Rusjaf terdiam saat Penuntut Umum menyatakan pembuatan Penlok tidak wajar karena akan tutup anggaran. Rusjaf hanya mengatakan bahwa tidak ada permintaan dari pihak manapun.

Sidang perkara korupsi yang merugikan keuangan negara sekitar Rp69.631.803.934,71 (enam puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga ribu tujuh puluh satu sen) tersebut akan dilanjutkan sepekan mendatang, masih mendengar keterangan sejumlah saksi.

(Y CHS/transaktual.)