Sabtu, 25 Mei 2019 | 11:56 WIB

DPR Buka Peluang Panggil Petinggi Waskita Karya Terkait Korupsi‎ 14 Proyek Fiktif

foto

 

DPR Buka Peluang Panggil Petinggi Waskita Karya Terkait Korupsi‎ 14 Proyek Fiktif.

JAKARTA – www.transaktual.com

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana memanggil jajaran petinggi PT Waskita Karya terkait kasus dugaan korupsi pengerjaan 14 proyek fiktif‎. ‎Kasus tersebut saat ini masih dalam proses penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Ketua Komisi VI DPR-RI, Azam Asman Natawijaya menjelaskan selama ini pihaknya belum mendengarkan secara langsung permasalahan yang dialami Waskita Karya. Karenanya, pihaknya akan memanggil jajaran Direksi PT Waskita Karya guna mengetahui secara rinci permasalahan yang dialami.

"Kalau memang ada berita tersebut, kita akan panggil jajaran Direksi Waskita," kata Azam saat dikonfirmasi, Senin (6/5/2019).

Menurut Azam, dalam sebuah proyek sebenarnya subkon diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah, jika si subkonnya tidak melakukan pengerjaan sebagaimana semestinya. Meski demikian ia enggan mengomentari lebih jauh.

"Saya belum dapat materinya ini seperti apa, dan 14 proyek fiktifnya itu dimana-mana saja. Jadi saya belum bisa berkomentar lebih banyak," ujarnya.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan mantan Kepala Divisi (Kadiv) II PT Waskita Karya, Fathor Rachman (FR) dan mantan Kepala Bagian (Kabag) Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya, Yuly Ariandi Siregar (YAS) sebagai tersangka.

Kedua pejabat Waskita Karya tersebut diduga telah memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, terkait proyek fiktif pada BUMN. Sedikitnya, ada 14 proyek infrastruktur yang diduga dikorupsi oleh pejabat Waskita Karya.

Proyek tersebut tersebar di Sumatera Utara, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur, dan Papua.

Fathor dan Ariandi diduga telah menunjuk empat perusahaan sub kontraktor untuk mengerjakan pekerjaan fiktif pada sejumlah proyek konstruksi yang dikerjakan Waskita Karya.

Empat perusahaan sub kontraktor yang telah ditunjuk Ariandi dan Fathor tidak mengerjakan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Namun, PT Waskita Karya tetap melakukan pembayaran terhadap empat perusahaan sub kontraktor tersebut.

Selanjutnya, perusahaan-perusahan sub-kontraktor tersebut menyerahkan kembali uang pembayaran dari PT Waskita Karya kepada sejumlah pihak termasuk yang kemudian diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Fathor dan Ariandi.

Diduga, telah terjadi kerugian keuangan negara sekira Rp186 miliar. Perhitungan kerugian keuangan menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut merupakan jumlah pembayaran dari PT Waskita Karya epada perusahaan-perusahaan sub kontraktor pekerjaan fiktif.

Atas perbuatanya, dua pejabat PT Waskita Karya itu disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 199c9 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1, Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.‎

Tim penyidik KPK juga telah melakukan serangkaian penggeledahan terkait kasus itu. Salah satu yang digeledah yakni, kediaman Direktur Utama (Dirut) Jasa Marga, Desy Arryani.

Rumah Desi digeledah lantaran yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Direktur Operasi I PT Waskita Karya sebelum ditunjuk menjadi Dirut Jasa Marga. Dari penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah dokumen penting terkait kasus dugaan korupsi pekerjaan fiktif pada 14 proyek yang dikerjakan Badan Usaha Milik Negara itu.

(aky/transact)