Minggu, 16 Agustus 2020 | 00:11 WIB

Kasus RTH Kota Bandung, Mantan PPTK Beri Keterangan Berbelit Tentang Pengadaan Tanah

foto

Kasus RTH Kota Bandung, Mantan PPTK Beri Keterangan Berbelit Tentang Pengadaan Tanah.

Bandung -- www.transaktual.com

Di hadapan Majelis Hakim, Didi Rismunadi memberi keterangan berbelit-belit. Mantan Pptk pengganti Hermawan itu dicecar baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum KPK pada sidang lanjutan perkara korupsi Pengadaan Tanah Untuk RTH (Ruang Terbuka Hijau) Kota Bandung yang merugikan keuangan negara sekitar Rp69.631.803.934,71 (enam puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga ribu tujuh puluh satu sen) tersebut.

Pada sidang hari ini (6/7/2020) dengan terdakwa Herry Nurhayat,  Penuntut Umum KPK menghadirkan 5 (lima) orang saksi yaitu, Hafid Kurnia (mantan Kabid Anggaran, Henrico Sapiie (Kasi Anggaran DPKAD), Didi Rismunadi (Pptk tahun 2013), Ubad Bachtiar (mantan Asisten Bidang Administrasi Umum) dan Chepi Setiawan (staf di Bangar DPRD Kota Bandung).

Penuntut Umum KPK Haerudin, Budi Nugraha, Dkk awalnya mencecar Hafids Kurnia dan Henrico dari bidang Anggaran DPKAD Kota Bandung. Menurut keduanya, tentang proses anggaran pembebasan tanah RTH harusnya datang dari bawah (bottom up), tetapi yang terjadi pada kegiatan pengadaan tanah untuk RTH datangnya dari Agus Slamet Firdaus. RTH yang ditunjuk adalah di wilayah Cibiru. Penyusunan anggaran tanpa dilengkapi oleh Surat tanah/sertifikat, formulir, bukti pelunasan PBB dan sebagainya.

Hal ini dilakukan karena  waktunya sudah mepet/deadline sehingga tidak sempat lagi menerima usulan dari bawah. Dikatakan nya, ada titipan/intervensi dari Dewan mengenai lokasi yang akan dibebaskan, hal ini  disampaikan oleh Agus Slamet Firdaus. Diakui oleh Hafids, pada rapat yang diadakan di Distarcip Kota Bandung, terlihat hadir beberapa orang yang mewakili SKPD nya, juga para camat di wilayah yang akan dibebaskan. Pada rapat dengan Bangar DPRD Kota Bandung, Hafids tidak dianggap, bahkan sempat diusir oleh Tomtom Dabbul Qomar yang bertindak sebagai Pelaksana Harian Bangar DPRD. Tomtom lebih mendengarkan keterangan Agus Slamet Firdaus dari pada dirinya.

Tupoksi Bidang Anggaran yang dibawahinya, adalah menyusun Anggaran APBD dan perubahan nya itu menjelaskan bahwa dirinya mengikuti kegiatan RTH pada pertengahan Juli 2011. Dalam penyusunan anggarannya, diakui Hafids bahwa dalam waktu yang sudah mepet, penyusunan anggaran masih ada anggaran yang berbentuk gelondongan yang belum beres.

Ditambahkan oleh Henrico bahwa pada saat waktu yang sudah semakin singkat, dirinya sempat meminta kepada Agus Slamet Firdaus untuk segera menyerahkan rincian anggaran tapi tidak berhasil. Hafids juga berupaya meminta kepada Cepi yang selalu mengikuti acara di Bangar DPRD Kota Bandung, tapi tidak dapat.

Tentang besarnya jumlah anggaran dari Rp 15 miliar untuk pembebasan awal tanah untuk RTH seluas 10.000 m2 yang kemudian naik menjadi Rp 57 miliar diakomodir oleh Bangar Dewan. Sebenarnya Hafids tidak tahu berapa jumlah pasti anggaran dan uang dikemanakan. Hafids lalu non aktip karena menghadapi perkara korupsi Bansos di Tipikor Bandung dan telah menjalani hukumannya. Dirinya tidak tahu bahwa uang pengganti kerugian telah dibayar, siapa yang membayarnya, tidak tahu.

Saksi berikutnya adalah Didi Rismunadi. Mantan ASN di Disperum Kota Bandung itu diangkat menjadi PPTK menggantikan Hernawan pada tahun 2012. Keterangan kepada Penuntut Umum selalu berputar-putar. Setelah menerima Surat Pengangkatan nya sebagai Pptk, Didi melapor kepada Herry Nurhayat. Seminggu sesudah menjabat, dirinya menerima berkas untuk ditandatangani dari Wagiyo. "Ini perintah dari bos," ucap Didi menirukan kata-kata Wagiyo. Tanpa memeriksa kelengkapan berkas, Didi lalu tanda tangan.

Awalnya Didi lupa berapa berkas bidang tanah yang ditandatangani nya. Setelah Penuntut Umum menunjukkan bukti baru dia ingat bahwa berkasnya untuk pembayaran tanah di Kelurahan Pasir Impun dan Kelurahan Karang Pamulang sebanyak 19 bidang tanah senilai Rp 9 miliar. 2 bidang tanah lalu dianulir atas petunjuk dari Ibu Pupung, Bendahara DPKAD, karena datanya belum lengkap.

Penandatanganan untuk pembayaran tanah tetsebut lalu dicecar Penuntut Umum dan Majelis Hakim. Pasalnya, Didi yang bertindak sebagai Pptk itu seakan tidak mengetahui tugas dan tanggung jawabnya. Pembebasan tanah yang luasnya diluar aturan, harus dibentuk panitia pembebasan untuk menentukan harga. Terjadinya pembayaran harus didahului adanya survey, tidak dilakukan, tidak melakukan koordinasi dengan Hermawan dan hanya percaya kepada Wagiyo.

Selain itu keteledoran Didi adalah pembayaran tidak dilakukan dengan pemilik tanah ataupun Kuasa Jualnya, meski Kuasa Jualnya adalah Adang Saifudin, tapi tidak dihadirkan. Perbuatan Didi tersebut dinilai Majelis Hakim suatu keteledoran yang merugikan keuangan. Hingga saat ini, tanah yang sudah dibebaskan belum beralih kepemilikannya ke Pemkot Bandung, ujar Penuntut Umum, Budi Nugraha.

Pengakuan Didi selanjutnya, tidak menerima honor, tidak pernah ketemu dengan Kuasa Jual. Data, kwitansi sudah dibuatkan oleh Agus Slamet  Firdaus.

Ubad Bachtiar, parah tahun 2011 menjabat sebagai Asisten Bidang Adum. Setiap pejabat Asisten adalah anggota TAPD. Untuk Pengadaan tanah RTH, tahun 2012 - 3013, Ubad sebagai Koordinator Belanja. Tapi diakui bahwa dirinya tidak pernah mengikuti/hadir dalam rapat-rapat penganggarannya, besaran pembayaran tidak tahu, tidak ada titipan, hanya mendengar. Hal ini dibantah oleh Herry Nurhayat. Ubad Bachtiar sering ikut rapat dengan Walikota Bandung termasuk di jl. Tirtasari Sarijadi Bandung untuk membahas kasus korupsi bansos.

Chepi Setiawan dalam keterangan nya, sering mengikuti rapat di Bangar DPRD Kota Bandung juga ikut terkait dengan pembahasan pengadaan tanah untuk RTH. Untuk acara di Bangar, Chepi menyiapkan surat-surat dan semua keperluan rapat. Dirinya tidak pernah melihat Ubad Bachtiar hadir dalam rapat, demikian juga dengan Herry Nurhayat.

Sidang yang dipimpin T. Beni Eko Supriyadi, SH. MH tersebut akan dilanjutkan pada minggu mendatang, dimana Penuntut Umum masih menghadirkan sejumlah saksi fakta.

(Y CHS/transaktual).