Kamis, 13 Agustus 2020 | 01:59 WIB

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Ikuti Webinar Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas

foto

 

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Ikuti Webinar Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas

Trans Aktual.

PANDAN | Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah mengikuti Webinar Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas RI Suharso Monoarfa, Sekretaris Jenderal Kemendes, dan Dirjen Dukcapil bertempat di Ruang Rapat Mini Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Rabu (10/06/2020).

Webinar ini juga diikuti oleh dinas instansi terkait Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, dan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia.

Pelaksanaan Webinar ini membahas tentang pentingnya sinkronisasi data dalam mewujudkan Indonesia Satu Data.

Pada kesempatan itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Suharso Monoarfa menyampaikan harapannya ke depan data Dukcapil menjadi acuan untuk atasi masalah Bansos dan menguatkan satu data Indonesia dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

"Pertama seperti yang kita ketahui bahwa satu data ini atau sinkronisasi data sangat penting bagi kita karena kita harus membuat suatu kebijakan dari data-data yang layak, kredibel. Untuk itu, Bappenas sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, mengenai fungsi dari data ini, dengan satu data bisa menjadi kunci sukses dari semua kegiatan. Menurut saya tidak bisa lagi di tawar-tawar. Sebenarnya kita juga sudah memiliki data yang baik untuk dipergunakan yaitu data Dukcapil,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

Menteri PPN menjelaskan bahwa data Dukcapil selain berisi data Administrasi, ada juga data Catatan Sipil, sehingga bisa menjadi dasar bagi kita untuk membuat data-data lainnya. Kemudian, kita juga memiliki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga data ini bisa dikawinkan dengan data Dukcapil karena data DTKS ini juga membutuhkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Menteri PPN juga menyebutkan adanya perbedaan data berbagai kementerian, seperti data Pertanian suatu daerah yang tidak sama pada DTKS akibatnya ada sejumlah petani yang tidak menerima bansos. Ia berharap ke depan dihindari perbedaan data itu dengan kerjasama yang lebih besar cakupannya.

“Jadi menurut saya tadi yang pertama Data Kependudukan betapa strategis posisinya itu. Yang kedua, kemungkinan untuk digunakan menjadi basis data kependudukan dan lainnya. Menurut saya ke depan kita perlu melakukan kegiatan kerjasama yang besar tentang data ini. Apalagi kita sekarang ini sudah menggunakan teknologi, sehingga saya ingin mengajak kita semua dalam proses kedepan ini, sesuai dengan petunjuk dari Bapak Presiden agar kita tidak memperbanyak data center tapi cukuplah menjadi wali data sehingga basis datanya jelas,” ujarnya.
Webinar ini dihadiri oleh Kepala Bappeda Tapteng diwakili Kabid Pemerintahan, Kewilayahan dan Pembangunan Manusia Hendra Wijaya, SE, Kepala Dinas (Kadis) PMD Tapteng diwakili Kasi Program Jeckson H Butar Butar, S.AP, Kadis Dukcapil Tapteng diwakili Kabid informasi administrasi dan kependudukan Tiarni Pasaribu, S.Pd dan Perwakilan Kadis Sosial Tapteng.

Horas M.Htg/Trans Aktual