Sabtu, 11 Juli 2020 | 05:30 WIB

Delapan (8) PPID PEMBANTU DI PEMDA TAPTENG TANTANG PPID POKOK, ATAS PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

foto

 

Delapan (8) PPID PEMBANTU DI PEMDA TAPTENG TANTANG PPID POKOK, ATAS PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK.

Tapteng (Trans Aktual)

Sungguh sangat di luar nalar orang-orang intelektual perilaku 8 Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) selaku pembantu pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pokok Kabupaten Tapanuli Tengah dalam hal permohonan informasi publik yang disampaikan oleh PPID pokok namun tidak diindahkan seolah-olah menentang PPID pokok, padahal instansi tersebut dalam hal permohonan informasi publik telah diatur pada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Seyogyanya pejabat yang duduk pada OPD tersebut telah wajar menduduki jabatannya tidak logikalah berani-beraninya tidak mempedulikan pemohon informasi yang diantar oleh PPID pokok pada Badan publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pada bagian keempat tentang kewajiban Badan Publik pasal 7 dari Undang-Undang No.14 Tahun 2008 ayat 1 berbunyi : “Badan publik wajib menyediakan, memberikan dan / atau menerbitkan informasi public yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. “

Ayat 2 berbunyi : “Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.” Ayat 3 berbunyi : “Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 2 badan public harus  membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat dilaksanakan dengan mudah.

Namun anehnya pemohon informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) pokok yakni Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli  Tengah tidak dilayani dengan baik oleh 8 OPD yang berada pada 8 SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) Kabupaten Tapanuli Tengah. Demikian narasumber Trans Aktual menyebutkan.

Selanjutnya diuraikannya  kedelapan Organisasi Pemerintah Daerah tersebut selaku PPID Pembantu yang tidak taat kepada PPID pokok adalah : 1. OPD Dinas Kesehatan, 2. OPD Dinas Pertanian dan Peternakan, 3. OPD Pekerjaan Umum Jalan dan Jembatan, 4. Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 5. OPD Dinas Sosial, 6. OPD Dinas Pendidikan, 7. OPD Badan Kepegawaian Daerah dan 8. OPD Orta dan Hukum.

Salah seorang pengurus Lembaga Kemasyarakatan selaku pemohon informasi mengungkapkan kepada Trans Aktual bahwa, permohonan informasi yang mereka lakukan secara tertulis telah berusia 1 bulan sampai 4 bulan lebih namun tidak dilayani oleh OPD. Saat di konfirmasi Trans Aktual PPID induk pada Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tapanuli Tengah Dedy Suparman Pasaribu, SP tanggal 9 Juni 2020 di ruang kerjanya membenarkan 8 OPD tersebut hingga saat ini masih belum diberikan informasi yang dimohonkan pemohon.

Saat ditanya Trans Aktual sejauh mana tanggung jawab daripada OPD tentang keterbukaan informasi publik tersebut sesuai dengan permohonan pemohon yang masih belum diberikan termohon Dedy pun merasa kecewa dan berjanji dalam minggu ini akan melayangkan surat mereka kepada atasan PPID (Sekretaris Daerah).

Pandan, 11 Juni 2020

Pengirim Berita,

Daftar Pasaribu

(dp/transaktual.)