Selasa, 31 Maret 2020 | 21:23 WIB

KETUA DPC GPAB, Kab. Sumenep, Ali Wardana, LAPORKAN Mantan KAUR UMUM DESA Gelaman

foto

 

KETUA DPC GPAB, Kab. Sumenep, Ali Wardana, LAPORKAN Mantan KAUR UMUM DESA Gelaman.

Sumenep, www.transaktual.com

Program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang sudah dijalankan pemerintahan kabinet kerja sejak tahun 2017, tetap saja masih ditemukan praktik pungli, dan sudah ada juga kepala desa yang dijebloskan ke terali besi.

Pada dasarnya, Program PTSL ini sudah ada aturanya, baik mengenai biaya yang dibebankan pada masyarakat, dalam rangka pelaksanaan persiapan pendaftaran tanah sistematis.

Adapun biaya tersebut untuk kegiatan penyiapan dokumen, kegiatan pengadaan patok dan materai, lalu kegiatan operasional petugas kelurahan/desa.Adminitrasi pra sertifikat, seperti bukti waris, kalau lebih dari itu dan itu tidak ada persetujuan dari masyarakat, tidak ada peraturannya, itu bisa dikategorikan pungli, dan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam proses pembuatan sertifikat ini pun dilakukan di tingkat desa / kelurahan, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Menteri ATR Sofyan Djalil.

Keputusan adanya beban biaya yang dibayarkan masyarakat tertuang dalam keputusan SKB 3 Menteri Nomor 25 Tahun 2017. Ketiga menteri tersebut adalah Menteri ATR, Menteri Dalam Negerti, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh masyarakat dalam program sertifikat tanah sesuai ketentuan SKB 3 Menteri Nomor 25 Tahun 2017, adalah :

Kategori I untuk Provinsi Papua, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp 450.000.
Ketegori II untuk Provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar Rp 350.000.

Kategori III untuk Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Timur sebesar Rp 250.000.

Kategori IV untuk Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Selatan sebesar Rp 200.000.

Kategori V untuk Pulau Jawa dan Bali sebesar Rp 150.000.

Berdasarkan peraturan 3 menteri tersebut, Ketua DPC GPAB ( GENERASI PENGGERAK ANAK BANGSA ), Kabupaten SUMENEP, Ali Wardana, melaporkan mantan KAUR Umum desa Gelaman, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, Bapak Hamsul, ke POLRES Sumenep, atas dugaan adanya Mark Up biaya dalam pembuatan sertifikat, pada program PRONA

Adapun isi dari laporan Ali Wardana ke Polres, adalah atas dasar wawancaranya dengan sdr. Hamsul, yang mengatakan bahwa oknum BPN menerima Rp 200.000,00/sertifikat.

Laporan tersebut langsung diantar oleh Ali, dan ditujukan ke Kapolres Sumenep.

( Abdillah/SB/Transakt ).