Selasa, 31 Maret 2020 | 20:44 WIB

Program PTSL Presiden Jokowi Ditentang Suwandi KaDes Jati Reja, Kab.Bekasi

foto

 

Program PTSL Presiden Jokowi Ditentang Suwandi KaDes Jati Reja, Kab.Bekasi.

www.transaktual.com

Program Presiden Jokowi tentang PTSL, Pendaftaran Tanah Serifikat Langsung ditentang oleh  Suwandi, Suwandi seorang Kepada Desa Jatireja, Kec Cikarang Timur Kab.Bekasi.

Program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Desa Jati Reja, Kecamatan Cikarang diduga justru dimanfaatkan oknum Kepala Desa Suwandi, seorang Kepada Desa Jati Reja, Kec Cikarang Timur Kab.Bekasi, dan jadi lahan pungutan liar (pungli).

Berdasarkan informasi yang dihimpun Tim Investigasi bahwa Suwandi mengumpulkan semua RT/ RW dirumahnya dan mengintruksikan agar dapat ditarik sejumlah Uang dari Masyarakat yg ingin membuat Sertifikat atas tanah yg dimiliki dengan perincian :

Luas tanah X NJOP X 5%,

Untuk lebih akurat data dilapangan Tim Investigasi mendatangi Sekretaris Desa tetapi Sekdes memilih bungkam ketika PI menanyakan soal Penyimpangan yang dilakukan KaDes, Suwandi.

seorang Warga datang mengeluh, punya tanah 200 m2 harus mengeluarkan Uang Rp 2 jt + Rp 150 rb, Total Rp 2,150,000, ujarnya, Sementara dua orang RW, Nrj & Nrm mengatakan " KaDes kami memang otoriter, rakus, dikampung sebelah di Cipayung Gratis urus PTSL"

H.Am Tokoh masyarak Jiati Reja memberi pendapat kepada LSM PI Jabar, Jangan kan Program Pimpinan Nasional Jokowi, "Tuhan pun tidak ditakuti Suwandi" mungkin dia tidak mempunyai rasa memiliki terhadap Desa Jati Reja karena Suwandi bukan Putra Daerah Jati Reja, Ujarnya dengan mimik kesal.

“Seharusnya mengacu pada Petunjuk Teknis Nomor 1069/3.1-100/Iv/2018 : / /2017 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2018” ujar Ketua Tim Investigasi Lsm PI.

Menurut dia, sejak awal disosialisasikan pada Maret lalu, pihak desa menyampaikan jika pengurusan PTSL hanya dikenai biaya Rp 150.000.

Biaya itu sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Namun, kenyataannya hanya berselang beberapa hari setelah sosialisasi, warga yang mendaftarkan tanahnya justru dimintai biaya Rp 1,5 juta sampai dengan 3 juta rupiah.

Tangkap Sumber Punglinya.

Sesuai dengan apa yang disampaikan Menteri Agraria, dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil berjanji bakal membentuk tim investigasi untuk mendalami dugaan pungli pembagian sertifikat tanah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pihak warga yang menjadi korban diminta aktif melaporkan.

"Kita akan melakukan investigasi di mana sumber pungli tersebut. Nanti Pak Irjen akan membentuk tim," kata Sofyan saat ditemui di Hotel Shangri La, Jakarta.

Sofyan menuturkan pihaknya akan turut membentuk tim saber pungli internal untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai kasus ini. Hanya saja, ia berharap ada warga yang mengaku jadi korban dari praktik pungli ini ikut membantu dengan melapor ke pihak berwajib.

(Tim Investigasi PI/transaktual.com)