Selasa, 31 Maret 2020 | 19:38 WIB

Diduga PT Luxindo Menangkan Tiga Paket Tahun 2019, Tapi Ironisnya Satu Proyek Dihentikan

foto

 

Foto kiri: Ketua Umum ARM Mujahid Bangun. Foto kanan: Proyek Pembangunan Gedung Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahap II dihentikan pengerjaannya sehingga mangkrak. (Foto: Medikom).

www.transaktual.com

BANDUNG, Medikomonline.com–Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengamanatkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien; efektif; transparan; terbuka; bersaing; adil dan akuntabel.

Namun Ketua Umum Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) Mujahid Bangun menilai tujuanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diamanatkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tidak tercapai dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat. “Salah satunya dalam proyek Pembangunan Gedung Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahap II tahun 2019,” kata Mujahid kepada Medikom di Bandung, Kamis (20/2/2020).

Sebagaimana diketahui dalam hasil lelang tahun 2019 pada LPSE Jawa Barat, proyek Pembangunan Gedung Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahap II dimenangkan oleh PT Luxindo Putra Mandiri dengan nilai kontrak Rp 6,5 milyar.

Masih pada tahun 2019, PT Luxindo Putra Mandiri juga memenangkan dua paket proyek lagi, yaitu: Pekerjaan Revitalisasi Taman Depan dan Taman Belakang Gedung Sate pada Biro Umum,  dengan nilai kontrak Rp 14,9 milyar dan Renovasi Gedung Creative Centre Kota Bogor pada Dinas Perumahan Dan Permukiman Jawa Barat, dengan nilai kontrak Rp4,1 milyar.

“Semuanya ada tiga paket yang dimenangkan oleh PT Luxindo Putra Mandiri pada tahun 2019 lalu di lingkungan Pemprov Jawa Barat. Tapi ironisnya, ada satu paket proyek yang dihentikan pengerjaannya sehingga mangkrak sampai sekarang, yaitu Pembangunan Gedung Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahap II,” kata Mujahid yang juga Ketua Satgas Anti Korupsi Forum Ormas Jawa Barat.

Mujahid menguraikan, ada keanehan dalam penghentian pengerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahap II. “Soalnya, dasar penghentian pekerjaan tersebut oleh pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat tidak jelas sampai sekarang. Apakah penghentian pekerjaan PT Luxindo Putra Mandiri berdasarkan kontrak berhenti karena terjadi keadaan kahar atau pemutusan kontrak?” tanya Mujahid terheran.

Dijelaskannya, berkaitan dengan pelaksanaan kontrak, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 52 ayat (1) mengatur tentang Pelaksanaan Kontrak yang di antaranya pada huruf g) mengatur Penghentian Kontrak dan Berakhirnya Kontrak, dan huruf h) mengatur Pemutusan Kontrak.

Sedangkan dalam Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun  2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, dalam Lampirannya padaBagian VII Pelaksanaan Kontrak juga mengatur pelaksanaan kontrak, yang diantaranya pada huruf p) Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak, dan huruf q) Pemutusan Kontrak.

Lebih lanjut Mujahid menjelaskan, Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun  2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, dalamLampirannya pada Bagian 7.16.1 Penghentian Kontrak menjelaskan, bahwa kontrak berhenti apabila terjadi dalam keadaan kahar.

Penghentian kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan. Penghentian kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat sementara hingga keadaan kahar berakhir; atau permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

Dalam hal kontrak dihentikan karena keadaan kahar, maka Pejabat Penandatangan Kontrak wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sendiri menjelaskan, Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

Masih kata Mujahid yang dikenal sebagai aktivis anti korupsi tersebut, merujuk Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun  2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, dalam Lampirannya pada Bagian 7.17.1 Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dijelaskan pada ayat:

huruf e, Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebaganyak 3 (tiga) kali.

huruf g, Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki

kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

huruf h, berdasarkan penelitiaan Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu  

menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerejaan.

huruf i, setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan,  penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.

“Jika merujuk aturan di atas mengenai alasan penghentian kontrak atau pun pemutusan kontrak harusnya dapat dijelaskan oleh pejabat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat terkait karena ada kosekuensi hukumnya Jika pekerjaan dihentikan karena keadaan kahar tentu harus jelas seperti apa keadaan kahar tersebut,” ujar Mujahid.

Sedangkan jika penghentian pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahap II karena pemutusan kontrak, tegas Mujahid lagi, ada konsekuensi hukum berupa sanksi kepada pihak penyedia atau kontraktor PT Luxindo Putra Mandiri.   

“Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia, maka dilakukan:

1)    Jaminan pelaksanaan dicairkan

2)   Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau jaminan uang muka dicarikan

3)    Penyedia dikenai sanksi Daftar Hitam

Apakah pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat telah mencairkan jaminan pelaksanaan, mencarikan jaminan uang muka,  dan mengenakan sanksi Daftar Hitam kepada penyedia PT Luxindo Putra Mandiri selaku pelaksana pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahap II?” tegas Mujahid lagi.

Masih kata Ketua Umum ARM, dalam Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun  2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bagian Ketiga Tata Cara Penetapan Sanksi Daftar Hitam, Pasal 8 menjelaskan,  Penetapan Sanksi Daftar Hitam dilakukan melalui tahapan yang meliputi:

a.   pengusulan

b.   pemberitahuan

c.   keberatan

d.   permintaan rekomendasi

e.   pemeriksaan usulan, dan

f.     penetapan

Merujuk pada aturan di atas, Mujahid mengatakan, ARM mendesak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat segera menjelaskan secara terbuka apakah Pembangunan Gedung Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahap II disebabkan keadaan kahar atau pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia (pemutusan kontrak-red). “Selanjutnya, dijelaskan juga sanksi yang telah diberikan kepada kontraktor,” ujar Mujahid.

Sementara sejak tanggal 10 Februari 2020 wartawan telah meminta penjelasan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat secara tertulis tentang penyebab penghentian pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahap II beserta sanksi yang diberikan kepada kontraktor. Namun sampai saat ini, Kamis (20/02/2020)  tidak ada tanggapan atau penjelasan dari pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat.

(medikom/transakt)