Minggu, 5 April 2020 | 19:08 WIB

Ada apa Dengan Riagung P, Kepsek SMAN 1, Suka Karya Kab.Bekasi

foto

 

Ada apa Dengan Riagung P, Kepsek SMAN 1, Suka Karya Kab.Bekasi.

TransAktual, Bekasi

SMAN 1 Suka Karya Kabupaten Bekasi kini mmiliki Humas, mengaku bernama Baban, Rabu 12 Feb 2020 LSM Patriot Indonesia (PI) Jabar datang bertamu ke SMAN 1 Suka Karya Kab.Bekasi dengan tujuan ingin mempertanyakan beberapa temuan penyimpangan, PI disambut oleh seorang yg bernama Baban, Baban mengatakan bahwa dirinya mewakili semua tamu, baik Pewarta maupun LSM, dengan lantang Baban mengatakan :

"Jika ingin bertemu Kepsek, Tidak perlu pakai surat surat” Cukup berhubungan dengan saya, Baban Humas, Jika terdapat penyimpangan,  Riagung Prastyo, Kepsek sudah main diatas, Ujar nya, lebih jauh dikatakan Baban, kalau yang kecil kecil "urusan saya, Sebagai mewakili dari Kepala Sekolah, terus terang saya sering dibuat pusing oleh rekan rekan Pewarta & LSM,”ujar baban.

“Kenapa Anda harus pusing jika Kinerja Kepsek baik" & tidak ada penyimpangan, timpal Ketua Tim Investigasi PI.

Seperti diketahui sebelumnya bagi orang tua siswa atau pun warga kebupaten Bekasi lainnya, jangan harap bisa bertamu ke SMAN 1 Sukakarya pada hari biasa. Petugas keamanan sekolah pasti akan mengarahkan pengunjung untuk bertamu pada hari jumat.

Sekolah yang berada di kecamatan Sukakarya ini menerapkan kebijakan bagi para pengunjung hanya bisa datang ke sekolah tersebut khusus hari jumat. Jika selain hari jumat, pengunjung tidak akan dilayani.

”Biasanya ketika guru sedang mengajar, tiba-tiba terhenti karena ada tamu atau pengunjung,” kata humas SMAN 1 Sukakarya, Baban Subandi.

“Memang perlu dicari lebih detail, tentang perilaku Kepala Sekolah SMAN 1 Sukarasa, ada masalah apa sebenarnya dengan kepala Sekolah tersebut” Ujar Koordinator Tim Investigasi PI pada Wartawan.

Sebenarnya pada akhir tahun 2019 yang lalu, Kepala Sekolah tersebut pernah dilaporkan ke Aparan hukum terkait dengan larangan Sekolah yang terindikasi/diduga melakukan pungutan dengan berdalih untuk Operasional Sekolah (OS), pakaian seragam seyogianya Mengacu pada, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 Pasal 33 Ayat (3),

Tentang Juknis PPDB, TK, SD, SMP, SMA, SMK menjelaskan bahwa, Sekolah yang diselenggarakan pemerintah dilarang:

a). Terindikasi melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.

b). Diduga melakukan pungutan untuk membeli MEUBELAIR, seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

Peraturan lainnya yang turut dilanggar yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016.dari 58 ragam jenis pungutan yang turut dilarang diantaranya, uang SPP, uang seragam, uang bangunan dan lain sebagainya.

Namun peraturan seperti itu seakan tidak berlaku untuk SMAN 1 SUKAKARYA Kabupaten Bekasi.

Bahwa yang Menjadi Alibi sekolah biasanya atas Kesepakatan Komite dan Orang Tua Murid, seyogianya para Kepala Sekolah tetap berkonsideran Kepada Permendikbud no 75 Tahun 2016 tentang Komite sekolah.

Sangat Jelas batasan, Peran Fungsi dan Larangan bagi Komite, Tidak Boleh ada Pembiaran, karena yang Mengangkat Komite sekolah adalah Kepala sekolah dan Pihak sekolah ditambah aturan aturan lain yang sudah jelas dan Mengikat.

Semoga Kedepannya menjadi Evaluasi Bagi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk lebih memperhatikan Aktifitas Proses Pendidikan sekolah di Kabupaten Bekasi.

(PI/Transaktual)