Kamis, 27 Februari 2020 | 17:46 WIB

Dari Sidang Meikarta, Saksi yang Didatangkan Iwa Karniwa Tidak Meringankan Dirinya

foto

 

Dari Sidang Meikarta, Saksi yang Didatangkan Iwa Karniwa Tidak Meringankan Dirinya.

www.transaktual.com

Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat (Jabar) kembali menjalani persidangan kasus proyek Meikarta, Senin(10/2). Dalam persidangan ini Iwa hanya mendengarkan keterangan dari dua saksi yang didatangkan.

Mereka adalah Aam Amzad yang bertugas di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Febriadi dari Biroo Hukum Jabar. Dalam kesaksiannya, kedua orang ini menerangkan mengenai alur pembuatan surat yang benar di Pemprov Jabar.

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ferdian Adi Nugroho mengatakan, kesaksian kedua ahli ini tidak ada hubungannya langsung dengan kasus pidana korupsi yang menimpa Iwa Karniwa. Sebab, saksi hanya menerangkan saja alur surat yang seharusnya dilakukan di Pemprov Jabar.

"Ini hanya formil saja bagaimana surat itu dibuat, pengarsipannya seperti apa. Tidak masuk ke substansi, hanya tata naskah dan lain-lain," ujar Ferdian usai persidangan, Senin (10/2).

Berdasarkan keterangan para saksi, untuk membuat draf persetujuan substansi rencana detail tata ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi, semua keputusan harus melalui pimpinan daerah dalam hal ini Gubernur. Setelah draft ini disetujui oleh gubernur baru dikirimkan ke Kementerian ATR untuk kemudian dirapatkan kembali sebelum dikirim hasilnya ke kabupaten/kota.

Beberapa Poin yang bermasalah.

1. Draft persetujuan yang ditandatangi Iwa seharusnya tidak diperbolehkan.

Menurut Ferdian dalam fakta persidangan Iwa terbukti telah menandatangani draf persetujuan RDTR Kabupaten Bekasi. Padahal seharusnya draf itu tidak boleh ditandangani dahulu sebelum disahkan oleh gubernur dan dinas terkait.

Bahkan dari ilustrasi yang disampaikan jaksa kepada saksi ahli, saksi pun menyebut bahwa memang seharusnya ada persetujuan dulu untuk kemudian baru ditandatangani.

"Jadi kalau fakta itu ada draf persetujuan. Padahal BKRD (badan koordinasi penataan ruang daerah) belum menyetujui, tapi drafnya sudah disetujui. Dan itu menurut ahli tidak boleh," papar Ferdian.

2. Keterangan saksi tidak akan memengaruhi dakwaan JPU KPK.

Dengan kesaksian yang disampaikan dan fakta persidangan yang telah dipaparkan, JPU KPK yakin dakwaan kepada Iwa atas gratifikasi yang dilakukan untuk memuluskan proyek Meikarta tetap terbukti. Terlebih keterangan saksi yang didatangkan saat ini juga tidak terlalu bersinggungan dengan dakwaan untuk prilaku korupsi yang dilakukan.

"Artinya ini keterangan saksi tidak akan memengaruhi. Kita masih optimis membuktikan dakwaan," ujar Ferdian.

3. Tandatangan Sekda tidak mempercepat perubahan RDTR Kabupaten Bekasi.

Sementara itu, pengacara Iwa, Anton Sulton mengatakan, kesaksian para ahli yang didatangkan memang tidak ada kaitannya langsung dakwaan bahwa Iwa melakukan korupsi. Namun, dua saksi ini bisa memperlihatkan bahwa tandatangan Iwa dalam drat persetujuan RDTR Kabupaten Bekasi yang disebut untuk memuluskan proyek Meikarta tidak benar.

Sebab, apa yang dilakukan Iwa sebenarnya tidak bisa membuat RDTR tersebut disahkan lebih cepat. Di sisi lain, sudah menjadi kewajiban seorang sekda untuk memparaf draf tersebut.

"Ga ada kaitannya dengan suap. Kalau lihat tata laksana persuratan harus dilakukan percepatan RDTR. Kalau memang terjadi percepatan," kata Anton.

4. Untuk persoalan pidana tim pengacara yakin Iwa tak bersalah.

Terkait dengan dakwaan pidana korupsi yang disampaikan pada persidangan sebelumnya, Anton optimistis bahwa Iwa selama ini tidak terlibat gratifikasi untuk memuluskan proyek Meikarta. Ini berdasarkan keterangan saksi Waras Warsito dan Eva Rosiana terdapat kerancuan. Di mana Waras menyebut bahwa uang untuk memuluskan proyek Meikarta sudah diberikan kepada Eva Rosiana sebesar Rp 500 juta untuk disampaikan ke Iwa, tapi Eva menyebut tidak pernah menerima uang tersebut

"Masalah pidana menurut kita sudah jelas. Dia (Waras) memberikan ke Eva, dia bilang Eva tidak menerima. Kesaksian Eva meringankan Iwa," ujar Anton.

Di sisi lain, keinginan untuk memperlihatkan kamera pengawas untuk membuktikan pemberian uang dari Waras pun sejauh ini belum pernah ditampilkan. Padahal KPK seharusnya mudah untuk mendapatkan bukti tersebut. "Kita juga butuh itu, kalau tidak dibuktikan fatal loh," pungkasnya.

Saksi Meringankan Iwa Karniwa Ungkap Mekanisme Persetujuan RDTR.

Kuasa hukum terdakwa kasus suap Meikarta, Iwa Karniwa, menghadirkan dua saksi ahli meringankan. Kesaksian keduanya diyakini menepis dakwaan kepada eks sekda Jabar tersebut yang mempercepat draf persetujuan substansi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi.

Dalam perkara suap Meikarta, Iwa disebut menerima duit Rp 900 juta untuk memuluskan persetujuan substansi RDTR Kabupaten Bekasi. Kemudian muncul bukti-bukti yang ditunjukkan jaksa KPK adanya draf persetujuan substansi RDTR Kabupaten Bekasi yang diduga dibuat Iwa.

Draf persetujuan substansi RDTR Kabupaten Bekasi tersebut muncul sebelum adanya rapat. Padahal seharusnya, draf tersebut merupakan hasil dari rapat Badan Koordinasi Penataan Ruang (BKPRD) Jabar yang diketuai Wagub Jabar Deddy Mizwar kala itu. Dalam draf persetujuan substansi RDTR tersebut sudah dibubuhkan sejumlah paraf pejabat terkait, di antaranya Sekda Jabar Iwa Karniwa saat itu.

Dalam persidangan, saksi ahli dari ASN Dinas Perpusatakaan dan Kearsipan Pemprov Jabar Febriadi mengatakan surat yang menjadi bukti jaksa dalam dakwaan masih merupakan draf. Artinya, masih bisa berubah dalam pembahasan rapat.

"Artinya itu masih draf bisa berubah dalam pembahasan," kata Febriadi dalam kesaksiannya di sidang lanjutan suap Meikarta di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Senin (10/2/2020).

Di sisi lain, Febriadi menyebut seharusnya draf tersebut tidak boleh ada paraf dalam sebuah draf. "Memang nggak boleh ada paraf kalau bentuknya masih draf," tutur dia.

Iwa Karniwa Hadirkan Ahli Arsip, Jaksa KPK : Itu Tidak Berkaitan dengan Perbuatan Menerima Suap.

Terdakwa mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Iwa Karniwa menjalani sidang lanjutan dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta dengan agenda mendengarkan keterangan dua orang saksi di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Senin (10/2/2020). Kedua orang saksi yang dihadirkan itu yakni saksi ahli dan saksi yang meringankan 

Sekda Jabar non aktif Iwa Karniwa didakwa pasal soal suap sebagaimana diatur di Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tipikor.

Dia diduga menerima uang Rp 900 juta dari dua ASN Dinas PUPR Pemkab Bekasi untuk memuluskan persetujuan substansi Raperda RDTR Pemkab Bekasi.

Di persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung, Senin (10/2/2020), tim pembela Iwa menghadirkan saksi ahli dan saksi yang meringankan.

Namun, bukan saksi ahli pidana atau saksi ahli lainnya terkait perbuatan suap, melainkan ‎ahli arsip. Yakni Drs Febriadi Msi selaku Kasubbag Perencanaan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Pemprov Jabar.

Ketua Majelis Hakim Daryanto sempat menanyakan ahli apa yang dihadirkan tim pembela Iwa.

"Saya masih meraba-meraba soal keahlian saudara. Jadi ahli kearsipan," ujar Daryanto, menanyakan profesi Febriadi. "Betul, saya dihadirkan sebagai saksi ahli arsip untuk Pak Iwa," ujar Febriadi.

Febriadi ditanya seputar surat menyurat termasuk surat-surat berkaitan dengan persetujuan substansi Raperda RDTR Pemkab Bekasi. Ia juga ditanya soal paraf Iwa dan Kepala Bappeda Jabar Deni Juanda dalam draft surat persetujuan substansi Gubernur Jabar soal RDTR Pemkab Bekasi.

Selain itu, tim Iwa juga menghadirkan saksi meringankan, ASN dari Biro Hukum Pemprov Jabar yakni Aang. Lagi lagi, di persidangan, kesaksiannya kedua saksi ahli tidak meringankan atau membantah perbuatan yang disangkakan pada Iwa.

"Ya, itu bukan substansi dan tidak berkaitan dengan perbuatan pidana yang disangkakan oleh pak Iwa. Masih aman," ucap Jaksa KPK, Ferdian Adi Nugroho.

Pembela Iwa, Anton Sulthon mengatakan dua saksi itu untuk meluruskan soal mekanisme administrasi dalam pengurusan persetujuan substansi Raperda RDTR. Pasalnya, sidang pekan lalu, jaksa KPK menghadirkan bukti draft persetujuan Gubernur Jabar terkait RDTR yang diparaf oleh Iwa, namun tidak diteken Gubernur Jabar. Menurutnya, saksi ahli arsip itu untuk menyangkal draft surat persetejujuan gubernur yang belum ditandatangani namun diajukan jadi bukti.

Dari Sidang Suap Meikarta, Iwa Karniwa Pakai Rompi Jingga Dibawa Mobil Tahanan ke Pengadilan Tipikor Bandung.

Sebelumnya pada Senin 13 Januari 2020 PN Bandung menyidangkan kasus suap Meikarta jilid 2 dengan terdakwa mantan Sekda Jawa Barat, Iwa Karniwa. Terdakwa Iwa sendiri sudah hadir di tempat persidangan yang telah ditentukan.

Berdasarkan pantauan, Iwa sudah datang dibawa memakai mobil tahanan KPK sekitar setengah sepuluh pagi. Iwa sendiri tampak memakai rompi oranye dengan tulisan tahanan KPK.

Berdasarkan jadwal yang didapat senin ini akan dibacakan dakwaan oleh penuntut umum KPK. Iwa yang tersandung kasus korupsi itu tercatat dalam nomor perkara 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg 1.

Jaksa yang akan membacakan dakwaan sebanyak tujuh orang yakni Dody SUkmono, Yadyn, Kiki Ahmad Yani, Ferdian Adi Nugroho, Amir Nurdianto, Agung Wibowo dan Bayu Satriyoiwo Karniwa.

Iwa sendiri didakwa pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJuncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Dan dakwaan kedua Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJunctoPasal 64 ayat (1) KUHP.

Seperti diketahui Iwa Karniwa diduga telah melakukan korupsi dengan menerima uang Rp 900 juta dari Meikarta melalui anggota DPRD Jawa Barat Waras Wasisto.

(berbagai sumber/transakt)