Kamis, 27 Februari 2020 | 19:06 WIB

Ketua PHRI Sumbar Maulana Yusran ; " Sangat Merusak Citra Pariwisata di Sumbar"

foto

 

Ketua PHRI Sumbar Maulana Yusran ; " Sangat Merusak Citra Pariwisata di Sumbar" .

www.transaktual.com

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menegaskan pihaknya merasa dirugikan atas skandal penggerebekan pekerja seks yang dilakukan Anggota DPR RI Andre Rosiade di Padang beberapa waktu lalu. Upaya pengungkapan prostitusi daring dengan cara penjebakan itu dinilai merusak citra pariwisata di Sumbar.

Ketua PHRI Sumbar Maulana Yusran mengungkapkan, permasalahan ini sangat merusak citra pariwisata di Sumbar dan tentunya secara khusus merusak citra perhotelan di Sumbar.

"Kami diobrak-abrik demi konspirasi politiknya. Andre selalu beralasan konstituennya terbesar di sini (Padang), katanya dapat laporan dari masyarakat maka dia merasa punya kewajiban untuk memberantas prostitusi, sampai sini poinnya baik, saya setuju. Namun Andre melakukannya tidak sesuai tatanan yang ada. Dia (anggota) DPR tentu dia tahu aturannya," ungkapnya saat dihubungi Covesia.com, melalui telepon, Kamis (6/2/2020).

Maulana menyayangkan penggerebekan yang dilakukan Andre Rosiade tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan pihak hotel.

"Kita di sini hotel, hotel juga masyarakat kan? faktanya kita malah dirugikan. Kalau mau gerebek koordinasi dulu dengan kita. Ini yang saya sayangkan. Biasanya Polisi melakukan penggrebekan selalu berkoordinasi dengan kita, tapi kali ini tidak. Ini aneh," tegasnya.

"Kalau mau bertamu ke rumah orang kita ke ruang tamunya dulu dong? Bukan langsung ke kamarnya. Hotel ini rumah untuk traveler, nggak bisa main masuk kamar saja. Kalau main buka-buka kamar saja, bahaya ini," ujarnya lagi.

Ia juga menyayangkan sikap Andre yang seolah-olah mengajak masyarakat untuk menyaksikan proses penggerebekannya dalam video yang dibagikannya di media sosial.

"Semua ada aturannya, dan saya rasa Andre seorang anggota DPR, pembuat UU tahu hukum lah. Kalau semua anggota legislatif bisa main gerebek-gerebek gitu bahaya lah kita sebagai pebisnis. Dapat laporan dari masyarakat sedikit langsung gerebek, semua ada aturannya," papar Maulana.

Lebih lanjut ia menyambut baik sikap Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan Komisi III menyoroti kasus ini secara hukum sehingga bisa terlihat jelas siapa yang salah.

"Kita selesaikan secara bijaksana, kita mau buka-bukaan secara hukum. Kita punya CCTV di semua koridor dan siap kami buka jika diminta. Kami bisa tau siapa yang reservasi, siapa yang buka pintu, kenapa tidak ada handuk di kamar," tegas Maulana.

"Makanya stop pencemaran nama baik. Ini merugikan kami, sangat merusak citra pariwisata Sumbar, karena pariwisata Sumbar itu hidup karena destinasi seperti budaya, kekayaan alam dan masyarakatnya yang menerima," tambahnya lagi.

Maulana Yusran juga meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kota (Pemko) Padang membantu pihaknya karena masalah ini telah mengganggu pariwisata Sumbar dan Kota Padang khususnya.

"Pemprov dan Pemkot bantu kami, ambil tindakan jangan diam saja. DPRD juga kenapa diam saja. Memerangi prostitusi itu sama saja dengan memerangi korupsi, kita dukung seratus persen, tapi ada aturannya," jelasnya.

Sebelumnya, Andre menyebutkan tengah menyurati pihak Hotel Kryiad Bumi Minang terkait beredarnya struk reservasi atas namanya, sehingga hal itu menjadi perbincangan warganet.

"Yang saya pastikan kamar itu tidak pernah atas nama saya. Saya tidak pernah ke resepsionis. Saya tidak pernah membayar. Andre Rosiade menyatakan tidak pernah mem-booking kamar itu. "Saya dalam proses menyurati (hotel Kyriad) Bumi Minang menanyakan kenapa ada (struk reservasi) yang beredar atas nama saya," ujar Andre.

(Covesia/transakt)