Kamis, 27 Februari 2020 | 18:07 WIB

Penjelasan Dana Bantuan Gubernur Jawa Barat untuk Pembangunan Madrasah

foto

 

Penjelasan Dana Bantuan Gubernur Jawa Barat untuk Pembangnan Madrasah.

www.transaktual.com

Hasil investigasi dan pertemuan dengan beberapa nara sumber yang mengetahui dengan jelas permasalahan tentang Diduga Ada Pemotongan Dana Bantuan Gubernur Jawa Barat Oleh Oknum Pengusung, dari 200 juta diterima menjadi 120 juta saja, ternyata informasi yang diperoleh belum tuntas dan dianggap sepihak.

Baca : https://www.transaktual.com/serba-serbi/471/diduga-ada-pemotongan-dana-bantuan-gubernur-jawa-barat-oleh-oknum-pengusung.html

Kronologi...

Adalah Bapak A. Nur.. pembina dalam pengurusan Madrasah berperan penting dalam masalah tersebut mengatakan, bahwa Memang benar telah menerima dana bantuan sebesar 200 juta, dan dari dana yang diterima, sebahagian diberikan kepada Tim Pendampingan yang sekaligus menjadi pengawas dalam pembangunan Madrasah.

Perlu diketahui bahwa sebahagian anggaran diserahkan kepada saudara San.. J.H.. untuk disampaikan kepada rekan kerja lainnya, sebagai Tim Pendampingan sebagai pengganti dana operasional yang terpakai selama pengurusan bantuan tersebut belum turun, yang nantinya Tim pendampingan juga turut serta mengawasi jalannya pembangunan Madrasah tersebut, agar lebih tertib administrasi sesuai dengan rancang bangun yang sudah ada, ujar San,JH.

“Karena sifatnya bantuan atau sering disebut uang kadeudeuh dari Gubernur untuk penyelesaian Pembangunan Madrasah di kampung Kalang Sari Desa Neglasari Kecamatan Jatiwaras yang belum tuntas, jadi sistem pelaporannyapun tidak serumit seperti laporan pelaksanaan bantuan dari pemerintah dalam pembuatan LPJ, karena ini merupakan bantuan tanda terima kasih dari Bapak Ridwan Kamil kepada masyarakat Kampung Kalang Sari Desa Neglasari Kecamatan Jatiwaras."’ ujarnya.

Sementara itu, ditempat terpisah, Pemerhati masalah-masalah sosial yang juga Ketua Tim Investigasi bantuan atau hibah, di Jawa Barat, Rahman Mulyana menyatakan, "Seandainya bila terjadi penyalahgunaan bantuan yang diberikan apalagi nantinya terbukti bahwa dana yang diberikan merupakan bantuan dari pemerintah daerah, khususnya Jawa Barat, diduga disalahgunakan oleh oknum, sebaiknya di klarifikasi lebih awal, agar tidak ada dusta diantara kita”, ujar Kang Mul pada transaktual.

Menurut Kang Mul, bahwa Ini merupakan kesalahfahaman memperoleh informasi, bila tidak dikelola dengan benar, dikhawatirkan tentu akan berdampak menjadikan preseden buruk,  memang nantinya kedepan, bila ada semacam bantuan lagi, sebaiknya selain ada pendampingan juga wartawan disertakan agar langsung ekspose, untuk tidak terjadi kekeliruan komunikasi dan informasi.

“Walaupun demikian, agar informasi ini tidak sepihak, kami akan lakukan komunikasi dan audensi dengan berbagai pihak yang mengetahui bantuan tersebut, serta peruntukannya, bila memungkinkan, akan langsung audensi dengan Bapak Gubernur RK (Ridwan kamil...red), agar menjadi clear and clear, tidak menjadi informasi yang liar dan digoreng kesana kemari, akhirnya menjadi Hoax, yang hanya sekedar untuk mempermalukan Prov. Jawa Barat beserta jajaran pimpinannya” sambung Kang Mulyana.

“Mari kita jaga bersama, dukung Jabar Kondusif, agar Pembangunan dapat berjalan lancar, tanpa kendala, dan tepat waktu” ujar Kang Mul, menutup pembicaraan pada transaktual.

(transakt).

 Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

  1. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
  2. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.
  3. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).