Senin, 16 Desember 2019 | 10:46 WIB

Plt Bupati dan Istri Terancam Minimal 4 Tahun Penjara dan Denda Rp.1 Milyar

foto

 

Plt Bupati dan Istri Terancam Minimal 4 Tahun Penjara dan Denda Rp.1 Milyar.

www.transaktual.com

Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman dan istrinya, Anita Sincayani terancam minimal 4 tahun penjara dan denda Rp1 M. Itulah yang diungkapkan Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik, Cianjur Riset Center, Anton Ramadhan.

Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

Pada pasal tersebut disebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 M.

“Dugaan adanya rekayasa, pelanggaran hukum dan mark up atau korupsinya sudah sangat kuat. Kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Kantor Kecamatan Cugenang ini serupa dengan yang terjadi di Tarakan. Pasal yang dipersangkakan juga sama,“ ujarnya Minggu (24/11/2019).

Di Tarakan, sambung Anton, mantan Wakil Walikota Tarakan bersama dua tersangkanya lainnya ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan penggelembungan atau mark up pembebasan lahan fasilitas kantor Kelurahan Karang Rejo, tahun anggaran 2014-2015 di APBD Tarakan.

“Kasus mark up pengadaan lahan Kantor Kecamatan Cugenang dengan di Tarakan ini hampir sama. Selain mantan wakil walikota yang mengatur semua proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian semua, ada dua orang lainnya yang jadi tersangka karena berperan sebagai orang yang namanya dalam proses pengadaan lahan, dan ada juga yang merupakan penilai,“ ungkapnya.  

Anton berharap, pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar bisa segera mengusut tuntas dan menindak tegas para pelaku dugaan korupsi pengadaan lahan Kantor Kecamatan Cugenang. “Di Tarakan saja bisa diungkap, artinya kasus di Cianjur juga tinggal menunggu waktu,” pungkasnya.

Sebelumnya, beberapa kali mencoba mengonfirmasi langsung, namun Plt Bupati Cianjur selalu bungkam. Termasuk sang istri, Anita Sincayani yang hanya mengatakan tidak tahu.

Selain Plt Bupati dan Istri, Ini Sejumlah Pihak yang Terancam Minimal 4 Tahun Penjara.

Sejumlah pihak lainnya pun terancam pidana yang sama. Menurut Anton, hal tersebut berpotensi terjadi karena pada kasus dugaan pengadaan lahan Kantor Kecamatan Cugenang, melibatkan banyak pihak. Dimulai dari dugaan keterlibatan Plt Bupati saat menjabat Dirut PDAM, yang diduga menggunakan dana perusahaan untuk kegiatan penghitungan nilai tanah dan bangunan milik sang istri, proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pembebasan lahan hingga proses pencairan biaya ganti rugi Rp.4 M ke tangan istri Plt Bupati, Anita Sincayani.

Terkait ancaman pidana, Anton menyebutkan, semua pihak terancam dijerat pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

Pada pasal tersebut disebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp.1 M.

“Dugaan adanya rekayasa, pelanggaran hukum dan mark up atau korupsinya sudah sangat kuat. Kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Kantor Kecamatan Cugenang ini hampir mirip dengan yang terjadi di Tarakan. Pasal yang dipersangkakan juga sama. Di Cianjur, jumlah pihak yang terlibat relatif lebih banyak,“ ujarnya, Minggu (24/11/2019).

Selain Plt Bupati dan istri, secara rinci Anton menyebutkan sejumlah pihak lainnya yang terancam pidana, antara lain Sekda Cianjur Aban Subandi, Kepala BPKAD Cianjur Dedi Sudrajat, mantan Kepala Bagian Pemerintahan Setda Cianjur Akos Koswara, mantan Camat Cugenang Dadan Ginanjar, mantan Pimpinan Bjb Cabang Cianjur Mulyana, KJPP Asrori serta panitia pengadaan tanah.

Anton berharap, pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar bisa segera mengusut tuntas dan menindak tegas para pelaku dugaan korupsi pengadaan lahan Kantor Kecamatan Cugenang.

Sebelumnya, beberapa kali mencoba mengonfirmasi langsung, namun Plt Bupati selalu bungkam. Termasuk sang istri, Anita Sincayani yang hanya mengatakan tidak tahu saat diwawancara wartawan belum lama ini

(gie/transakt)