Senin, 16 Desember 2019 | 09:40 WIB

Usai Bertemu, Menko Polhukam-Jaksa Agung Sepakat, Program TP4 Dibubarkan

foto

 

Usai Bertemu, Menko Polhukam-Jaksa Agung Sepakat Program TP4 Dibubarkan.

www.transaktual.com

Menko Polhukam Mahfud Md telah bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin Pertemuan mereka berujung kesepakatan pembubaran program TP4D dan TP4P.

"Kalau satu hal yang agak substansi, tadi ada kesepakatan bahwa TP4P dan TP4D akan segera dibubarkan. TP4 itu artinya tim pengawal dan pengamanan pembangunan dan pemerintahan," kata Mahfud usai bertemu dengan Burhanuddin di Kejaksaan Agung di Jalan Sultan Hasanuddin Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2019).

Mahfud menyebut program ini sudah tidak ada mudaratnya di Kejaksaan Agung. Menurutnya program pendampingan seperti TP4D ini tidak difungsikan sebagaimana mestinya.

"Dulu ini (TP4D) dimaksudkan untuk mendampingi para pemerintah daerah membuat program-program agar tidak terlibat dalam korupsi, agar bersih, tetapi kemudian dalam perkembangannya ya ada bagus, tapi ada keluhan kadangkala dijadikan alat oleh oknum-oknum tertentu misalnya untuk ambil keuntungan," jelas Mahfud.

"Ketika kepala daerah ingin membuat program pembantuan, lalu minta semacam persetujuan sehingga seakan-akan sudah bersih, tapi ternyata tidak bersih," imbuhnya.

Setelah melakukan pertemuan selama kurang lebih 1,5 jam Menko Polhukam Mahfud MD dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin sepakat membubarkan TP4 (Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan) baik pusat (TP4P) maupun daerah (TP4D).

“Tadi ada kesepakatan TP4P dan TP4D akan dibubarkan, secara keseluruhan memang bagus tapi daripada banyak mudaratnya lebih baik dibubarkan. Pembubarannya tak akan menyalahi aturan manapun karena upaya pendampingan pemerintah tak perlu secara struktural tapi bisa melalui hukum,” tegas Mahfud.

Mahfud mengatakan dalam beberapa waktu belakangan banyak keluhan tentang indikasi adanya praktik suap antara pemda atau pemerintah pusat dengan TP4.

Sehingga menurutnya  praktik-praktik tersebut bisa menghambat datangnya investasi ke daerah. “Kadangkala TP4 dijadikan alat oleh oknum untuk mengambil keuntungan pribadi misal kepala daerah membuat program lalu minta persetujuan TP4D sehingga seakan-akan bersih tapi ternyata tidak bersih.”

“Lalu ada indikasi pemda berlindung dibalik ketidakbenaran dengan seakan-akan sudah konsultasi kepada TP4D. Tujuan-tujuan baik di awal pembentukan TP4 itu dirusak oleh oknum bupati dan jaksa sehingga menimbulkan banyak mudarat,” pungkas Mahfud.

(transact)