Senin, 16 Desember 2019 | 08:43 WIB

Diduga Bangunan Material Kecamatan Cimanggis Tidak Ada IMB

foto

Diduga Bangunan Material Kecamatan Cimanggis Tidak Ada IMB.

Depok Transaktual

Penyelenggaraan pembangunan bidang penataan ruang diharapkan semakin berkualitas dengan dukungan aspek legal dengan disahkannya UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Salah satu aspek penting yang diatur dalam undang-undang ini adalah penerapan sanksi bagi setiap pelanggar pemanfaatan ruang (termasuk pemberian ijin). Hal ini memberi implikasi positif pada meningkatnya kualitas pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Selain itu juga diberlakukan mekanisme insentif-disinsentif yang bertujuan untuk mendorong kegiatan pembangunan agar sesuai dengan rencana tata ruang.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dan peraturan daerah kota depok nomor 13 tahun 2013 tentang bangunan dan izin mendirikan bangunan. Pengawasan penataan ruang pasal 55 ayat 4 dan 5, pengawasan pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat. Peran masyarakat dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pemerintah dan pemerintah daerah. Hak, kewajiban dan peran masyarakat pasal 60 dalam undang-undang nomor 26 tahun 2007. Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk mengetahui rencana tata ruang. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang diwilayahnya. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang. Dalam peraturan daerah kota depok nomor 13 tahun 2013 tentang bangunan dan izin mendirikan bangunan. Peran serta masyarakat pasal 157 dalam penyelenggaraan bangunan, masyarakat dapat berperan untuk memantau, melaporkan, dan menjaga ketertiban, baik dalam kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian maupun kegiatan pembangunan bangunan.

Hasil investigasi Transaktual di lapangan. Bangunan matrial dua lantai yang berlokasi di Jalan RTM Kelapa Dua Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Administrasi Depok diduga tidak ada izin mendirikan bangunan (IMB). Ketika Transaktual memberikan surat konfirmasi kepada lurah keluaran Tugu tidak dapat memberikan jawaban. Transaktual mengkonfirmasi pemilik bangunan matrial Lina mengatakan memang bangunan saya (Lina) belum memiliki IMB dan masih dalam pengarahan, lanjut Lina orang dari walikota Depok yang mengurus. Dengan meneruskan perkataan terhadap Transaktual Lina telah memberikan uang kepada (A) 10 juta, dengan merasa power seakan-akan di duga Lina kebal hukum. Lanjut Lina mengatakan kepada Transaktual temui Pak Pupung di Walikota Depok, karena yang bertanggung jawab masalah bangunan Lina, Pak Pupung ungkap Lina kepada Transaktual dengan nada tingginya.

Transaktual menemui A di kantornya untuk mengkonfirmasi tentang pernyataan Lina yang telah memberikan uang senilai 10 juta. A mengatakan kepada Transaktual itu tidak benar, lanjut Transaktual mengkonfirmasi pernyataan Lina tentang Pak Pupung yang disebut Lina sebagai penanggung jawab bangunan Lina. Pupung yabg ditemani Transaktual di kantornya mengatakan Pupung belum pernah bertemu dengan Lina. Lanjut Pupung lagi kepada Transaktual, berani banget Lina menjual-jual nama saya (Pupung). Diteruskan Pupung lagi kepada Transaktual Pupung akan memberikan tindakan kepada pemilik bangunan matrial ungkap Pupung kepada Transaktual. Seperti apakah tindakan yang diberikan Pupung Transaktual menunggu kabar berita selanjutnya.

Jon/Har Transaktual