Senin, 16 Desember 2019 | 08:44 WIB

FGD Penyaluran DAK Fisik, Dana Desa dan Badega APBN Triwulan III 2019 KPPN Sumedang

foto

 

FGD Penyaluran DAK Fisik, Dana Desa dan Badega APBN Triwulan III 2019 KPPN Sumedang.

www.transaktual.com

KPPN Sumedang melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) penyaluran DAK Fisik, Dana Desa & Badega APBN triwulan III tahun 2019

di ruang rapat lantai 2 gedung KPPN, kamis (26/9/19). Dalam sambutanya, Kepala KPPN Sumedang, Lili Khamiliyah, S.E., M.Si mengatakan bahwa pada kegiatan FGD terkait penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa triwulan III tahun 2019 ini sekaligus juga sebagai media komunikasi terkait Badega pengawal APBN.

Melalui FGD ini, Pihak KPPN ingin menggali kembali permasalahan – permasalahan yang terjadi dilapangan terkait dengan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Di tahun 2019 ini pihak KPPN Menggandeng Kepolisian dan Kejaksaan Negeri dalam rangka bagaimana bersama – sama untuk mengawal Dana Desa.

Lili Khamiliyah, S.E., M.Si juga mengenalkan KPPN Sumedang kepada para peserta FGD yang baru mengetahui tentang KPPN. Dia menjelaskan bahwa KPPN Sumedang merupakan kantor instansi vertikal dibawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan merupakan kantor instansi dibawah Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat.

“Kami memberikan layanan kepada bapak ibu semuanya khusus instansi – instansi pemerintah dan juga pemerintah daerah yang mendapatkan alokasi dana APBN dan tentunya penyaluranya dari kantor kami” Jelasnya.

Lebih lanjut dia juga menjelaskan bahwa dari tahun 2017 dan 2019 khusus untuk penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa disalurakan melalui KPPN setempat. Dan atas dasar itu, KPPN diberikan kewenangan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi. Pemantauan terkait dengan bagaimana proses penyaluran yang dilakukan RKUD kepada lintas Desa.

“Itu kita pantau tidak boleh lebih dari 7 hari kerja, itu peraturan yang standar. Tapi ada beberapa peryaratan yang memang harus dimiliki oleh satuan kerja pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah daerah desa. Kita akan melakukan evaluasi bagaimana proses realisasi itu didalam penggunaanya. Ini lah yang nanti kita coba komunikasikan dengan bapak ibu, karena bagaimanapun juga untuk mengetahui suatu proses dilapangan, kita harus berkomitmen berkomunikasi dengan bapak ibu semuanya sebagai pelaksana dari anggaran itu sendiri” Paparnya.
Lili Khamiliyah juga menegaskan bahwa KPPN Sumedang adalah kantor pelayan perbendaharaan negara, yang tugas utamanya melakukan pencairan dana APBN, yang berkaitan dengan proses pelaksanaan sampai pertanggungjawaban dengan layanan tanpa biaya atau Nol Rupiah.

“Jadi jangan sekali – kali memberikan suatu gratifikasi kepada kami dalam bentuk apapun baik uang maupun barang, kami ikhlas melayani bapak ibu semua karena itu sudah menjadi tanggung jawab kami didalam memberikan pelayanan yang terbaik” pungkasnya.

(Transakt)