Senin, 16 Desember 2019 | 08:43 WIB

Tak Hanya Eks Timses, Adik Kandung Ridwan Kamil dan Sepupunya Masuk TAP Jabar

foto

 

Tak Hanya Eks Timses, Adik Kandung Ridwan Kamil dan Sepupunya Masuk TAP Jabar.

www.transaktual.com

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (Emil) membentuk Tim Akselerasi Pembangunan (TAP). Tim ini dibuat untuk menunjang percepatan pembangunan daerah-daerah di Jabar. Ada nama sang adik di tim itu. TAP dibentuk dengan dasar hukum Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 060.1/Kep.1244-Org/2018 yang dikeluarkan pada 27 November 2018 lalu. Tim ini berisikan 19 orang pakar dari berbagai latar belakang berbeda.

TAP juga diisi mantan timses Emil di Pilgub Jabar lalu. Selain itu, diketahui pula ada adik kandung Emil, Elpi Nazmuzzaman. Elpi menduduki posisi Dewan Eksekutif yang di dalamnya ada tujuh orang pakar lainnya, yaitu Juwanda, Sri Pujiyanti, Ridwansyah Yusuf Achmad, Ferdhiman Putera Bariguna, Lia Endiani, Wahyu Nugroho, Wildan Nurul Padjar.

Selain Dewan Eksekutif, dalam TAP juga ada tujuh bagian lainnya yakni pembina yang terdiri dari Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar, pengarah yang diisi Sekda Provinsi Jabar, penanggung jawab yang diisi staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik, bidang ekonomi dan pembangunan serta bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia. Sementara untuk posisi ketua TAP, Emil mempercayakan kepada Rektor Unpad Tri Hanggono Achmad, Ketua Harian Arfi Rafnialdi.

Kemudian ada juga posisi dewan pakar yang diisi oleh 9 orang pakar dengan beragam latar belakang keilmuan. Seperti Erry Riyana Hardjapamekas, Idratmo Soekarno, Bernardus Djonoputro, Evi S Saleha, Budi Raharjo, Budhiana Kartawijaya, Kusmayanto Kadiman, Asep Warlan dan Dedi Kusnadi Thamim. Terakhir ada bagian kesekretariatan yang diisi Biro Humas, Protokol, dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jabar.

Sebelumnya Ridwan Kamil mengatakan sengaja membentuk TAP demi terciptanya akselerasi pembangunan di Jabar. Dia mengatakan tim ini mirip dengan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang dipunya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. "Saya sampaikan Pemprov ini sedang bereksperimen dengan birokrasi dinamis. Birokrasi dinamis ini menyelesaikan pembangunan dengan melibatkan strategis-strategisnya. Ini sudah di SK-kan tim akselerasi pembangunan. Di Jakarta kaya TGUPP," ucapnya, Kamis (17/1) lalu.

Pembentukan ini menuai pro dan kontra. Anggota Komisi I DPRD Jabar Didin Supriadin menyatakan dari sisi aturan dalam pembentukan tim itu, dinilai tidak jelas. Karena di dalam UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah dan turunan dari aturan tersebut meminta agar pemerintah daerah merampingkan struktur organisasinya dengan tugas dan fungsi yang lebih dimaksimalkan. Pengamat Politik Unpad Firman Manan menilai positif keberadaan TAP. Tim ini menurutnya dibentuk untuk memastikan visi misi dan program gubernur baru bisa dijalankan secara baik. Namun ia menyarankan gubernur berkonsultasi ke Kemendagri untuk aturan hukumnya.

Kontroversi TAP Jabar, Ridwan Kamil Beri Garansi.

Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) bentukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menuai polemik di tengah masyarakat. Tim khusus yang dibentuk itu dinilai menjadi tempat 'penampungan' eks timses dan keluarga dekat orang nomor satu di Jawa Barat itu. Sejumlah pihak juga khawatir kehadiran orang-orang dekat Emil sapaan akrab Ridwan Kamil di TAP bisa menimbulkan masalah. Salah satunya terjadi konflik kepentingan yang bisa mengganggu jalannya roda pemerintahan.

Kekhawatiran potensi itu disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. "Rekomendasi KPK selalu kan menghindari conflict of interest. Itu selalu yang paling utama dalam menghindari perilaku korupsi," ujarnya. Emil memberi garansi bila kehadiran beberapa orang dekat di TAP tidak akan menjadi 'benalu' di dalam pemerintahannya. Menurutnya tim tersebut dibentuk memang atas dasar kebutuhan untuk membantunya memberi masukan dan rekomendasi dalam sebuah kebijakan.

Dia juga menegaskan, bila semua personel TAP telah menandatangani pakta integritas sebagai bukti tim khusus itu dibentengi dan diberi batasan sesuai aturan. Kehadiran mereka menurutnya tidak akan mengganggu, justru membantu dalam mengakselerasi pembangunan.

"Semuanya itu sudah menandatangani integritas. Jadi untuk mengamankan kekhawatiran (terjadi konflik kepentingan) ada benteng. Di dalamnya itu ada surat integritas," jelasnya di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (18/3/2019).

Apalagi lanjut dia, TAP bentukannya itu diisi juga oleh mantan pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas. Sehingga, dia percaya tim khusus ini bisa bekerja sesuai dengan aturan yang ada.  "Ada pak Erry mantan Ketua KPK jadi diharapkan lebih kokoh oleh beliau," ucapnya.

Dia juga berani menjamin kompetensi dari masing-masing personel TAP. Emil juga membantah bila TAP ini dibentuk menjadi tempat penampungan eks timses dan anggota keluarganya. "Siapa kriteria di TAP itu memang subjektif, satu kompetensi, dua chemistry. Yang pinter banyak tapi tidak ada chemsitry ya susah. Kalau chemistry saja tanpa kompetensi, ini KKN. Jadi 19 orang ini bisa dipertanggungjawabkan speknya. Ini bukan penampungan timses," ujarnya.

Dia juga menjelaskan mengenai keberadaan adik kandungnya, Elpi Nazmuzzaman sebagai dewan eksekutif di TAP. Emil menyebut adiknya itu makhluk langka dengan kompetensi luar biasa. Dia adalah seorang ahli anti monopoli ekonomi. "Ada yang masalahkan adik saya. Beliau ini makhluk langka. Speknya ini ahli anti monopoli, lulusan Asutralia dan dosen Unpad," katanya.

Dengan latar belakang keilmuannya, Emil yakin adiknya itu mampu memberi masukan yang baik untuk pembangunan Jabar. Salah satunya program pengembangan satu desa satu perusahaan. "Saya butuh input-input (masukan). Input-input terkait ekonomi Pancasila ini bisa dijaga," ucapnya.
Kemudian, lanjut dia, adiknya itu juga ikut menandatangani pakta integritas. Surat itu akan menjadi salah satu jaminan adiknya itu akan bekerja sesuai aturan yang ada.

"Semua sudah tanda tangan pakta integritas," ucapnya. Untuk itu dia meminta semua pihak tidak berpikir negatif terlebih dulu terkait kehadiran TAP. Dia mengajak semua pihak untuk ikut mengawasi kinerja pemerintahannya dalam lima tahun ke depan.

"Supaya saya menjaga diri, silahkan monitor. Bukti-bukti kerjanya bagaimana di waktu pendek bisa mengorganisasikan mimpi Jabar, termasuk menyeleksi kunjungan saya ke luar negeri. Kalau boleh berbaik sangka saja, ada enggak dampaknya," ujarnya.

Selain Elpi, sejumlah nama di TAP menjadi sorotan, antara lain mantan Komisioner KPU Jabar Ferdhiman Putera Bariguna, Arfi Rafnialdi (eks timses), Lia Endiani (eks timses), Sri Pujiyanti (eks timses), dan Wildan Nurul Padjar (sepupu Ridwan Kamil).

DPRD Terima Info soal Kelakuan Tim Bentukan Gubernur Ridwan Kamil.

TIM Akselerasi Pembangunan (TAP) yang dibentuk Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (Emil) terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi Jawa Barat diduga sudah mengintervensi terlalu jauh.

Apalagi, TAP tersebut sudah membentuk Tim Akselerasi Jabar Juara (TAJJ) di setiap OPD. TAJJ yang berisi pihak eksternal itu bahkan ditugasi mengatur dan mengawasi kinerja OPD. Anggota DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya mengaku sudah menerima informasi terkait kehadiran TAJJ di setiap OPD. "Ada orang yang mengatasnamakan TAP. Belakangan kami dengar namanya TAJJ," katanya, Jumat (11/10).

Dia mendapat informasi terkait keberadaan TAP yang telah merusak sistem pemerintahan di Jabar yang sudah berjalan bagus. "Setelah kami konfirmasi, dan di luar forum (resmi), beranilah para pimpinan dinas ini curhat. 'Pak, ini ada makhluk namanya TAP'. Mereka itu, kesimpulan kami, merusak tatanan kerja," katanya.

Dia menjelaskan, intervensi TAP terlihat dari sejumlah program kerja OPD yang tidak sesuai dengan hasil pembahasan bersama dewan. Program kerja yang sudah disepakati OPD dengan dewan bisa tiba-tiba hilang karena tidak sesuai dengan keinginan TAP.

Sebaliknya, program yang tidak pernah dibahas dengan dewan justru malah dikerjakan OPD atas dasar permintaan TAP. "Dalam beberapa kali, saya melihat dan merasakan, apa yang dibahas (dengan OPD) itu ternyata tak terealisasi dalam eksekusi. Misalnya kami sepakat pos ini direalisasikan atau dikurangi, atau apa. Tapi ada hal yang tidak kita bahas, tidak dilaporkan apapun, tiba-tiba muncul," bebernya.

Dia memastikan kondisi ini terjadi di banyak OPD. "Kami sebagai anggota DPRD sangat intensif berkomunikasi dengan mitra (OPD). Itu kewenangan dan tugas kami. Jadi kami tahu kejadian ini ada di banyak OPD," katanya. Oleh karena itu, dia memastikan pihaknya akan menolak keberadaan TAP yang dibentuk Emil karena tidak sesuai dengan aturan baku pemerintahan. Terlebih, selama ini pihaknya tidak diinformasikan eksekutif terkait keberadaan tim tersebut.

"Penanggung jawab tertinggi untuk setiap OPD adalah kepala dinas atau kepala biro, bukan TAP. Kami tegas menolak. Itu bukan sebuah tata kelola pemerintahan yang bisa kami pertanggungjawabkan. Apalagi yang sudah merusak tatanan kerja," bebernya seraya mengaku dirinya banyak menerima keluhan dari para kepala dinas karena merasa ditekan TAP. 

DPRD Jawa Barat akan meminta pendapat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kabar kucuran dana untuk Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) yang dibentuk Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (Emil). "Kita butuh fatwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Boleh enggak sih yang begitu. Jangan sampai katakanlah niat baik Pak Gubernur, tapi cara salah bisa jadi temuan," kata anggota DPRD Jabar Daddy Rohanady di Bandung, Jumat (11/10).

Dia tidak ingin ke depannya ini menjadi persoalan yang bisa mencoreng Pemprov Jabar. "Kan yang buruk bukan cuma Pak Gubernur. Karena pemerintahan di daerah dilakukan Pak Gubernur dan dewan. Jadi buruk, buruk semua," katanya.

Daddy mengaku telah menerima keluhan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait kehadiran TAP. "Ada yang menyampaikan keluhan soal itu, ngasih sinyal-sinyal. Enggak mungkin kepala dinas (kadis) protes ke gubernur kan, enggak mungkin," katanya.

Dia menegaskan, tidak boleh ada pihak lain yang menjadi sekat antara OPD dan gubernur. "Ya logikanya, kadis punya laporan langsung ke gubernur. Enggak boleh ada lagi sekat di situ. Secara prinsip enggak boleh terjadi kalau ada sekat di antara kadis dan gubernur," katanya.

Berdasarkan sumber Media Indonesia, OPD harus menganggarkan biaya untuk keperluan Tim Akselerasi Jabar Juara (TAJJ) yang dibentuk TAP di setiap OPD. "Untuk honor bulanan, honor sebagai narasumber, sampai biaya perjalanan dinas (BPD), diakomodasi. Disesuaikan dengan disiplin ilmu. S1 sekian, S2 sekian," kata sumber itu.

Adapun besaran anggaran yang dialokasikan kepada TAJJ, menurut sumber itu, berbeda-beda untuk setiap OPD. "Masing-masing berbeda, tergantung besaran OPD. Ada yang Rp540 juta setahun, ada juga yang Rp1,2 miliar setahun," katanya. (X-15)

Indra Prawira: Lebih baik dibubarkan… dari pada jadi penyakit.

Pembentukan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) atau yang sekarang lebih dikenal oleh OPD dengan sebutan Tim Asistensi Jabar Juara (TAJJ) pada November 2018 lalu, dinilai tidak efektif dan berbau politis.

Keberadaan TAP yang dibentuk melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 060.1/Kep.1244-Org/2018 tanggal 27 November 2018 tentang Tim Akselerasi Pembangunan, yang seyogyanya dapat mempercepat pembangunan di Jawa Barat, kenyataannya hanya bikin tidak nyaman para pelaksana di sejumlah OPD saja.

Diakui salah seorang staf yang tidak bisa disebutkan namanya, TAP lebih intervensi kepada sejumlah kewenangan OPD, sampai mengutak-ngatik masalah anggaran dan kegiatan. Sehingga OPD merasa tidak nyaman, banyak yang tidak sinkron.

Selain masalah kinerjanya yang tidak efektif, menurut staf OPD tersebut, keberadaan TAP juga menghamburkan anggaran di setiap OPD. TAP yang masuk sebagai tim asistensi atau narasumber disejumlah kegiatan OPD, menyedot anggaran honorarium cukup besar. Satu OPD ada yang mencapai sekitar Rp. 500 juta/tahun untuk honorarium TAP.

Sedangkan jumlah OPD di lingkungan Pemprov Jawa barat ada sekitar 49 OPD. Seandainya TAP masuk di semua OPD, miliaran rupiah anggaran habis dipakai untuk membayar honorarium TAP. “Itu, kan penghamburan. Kegiatan yang tidak penting pun, diada-adakan. Padahal biaya sebesar itu, lebih bermanfaat untuk masyarakat,” ujar salah seorang staf yang enggan disebutkan namanya, kepada elJabar.com, Senin (14/10/2019).

TAP selain diisi oleh sejumlah pakar dari perguruan tinggi, juga pada Ketua Harian dan Dewan Eksekutif ada yang diisi oleh bekas tim sukses Ridwan Kamil-Uu saat Pilgub 2018 lalu. Bahkan ada kaitan saudara dari Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat, yang duduk di Dewan Eksekutif.

Sementara itu, Pengamat Pemerintahan Unpad, Indra Prawira, setahun yang lalu dirinya pernah memprediksi tentang keberadaan TAP yang akan merecoki pekerjaan SKPD. Prediksi Indra Prawira mungkin ada benarnya, karena diakui Indra Prawira yang juga pakar Hukum Tata Negara ini, ada sejumlah pejabat yang curhat kepada dirinya seputar sepak terjang TAP.

“Rasanya saya sudah kasih komentar setahun lalu. Saya prediksi keberadaan tim tersebut akan merecoki pekerjaan SKPD yang ada. Tampaknya prediksi saya ada benarnya, mengingat ada beberapa pejabat provinsi yang curhat tentang sepak terjang TAP,” ungkap Indra Prawira,  Senin (14/10/2019).

Model TAP ini menurut Indra Prawira, banyak ditiru oleh sejumlah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Sehingga ketidaknyamanan aparatur menyebar ke pelosok Jawa barat. “Celakanya model TAP itu, ditiru oleh beberapa kabupaten/kota. Sehingga suasana “ketidaknyamanan” aparatur mulai menyebar ke pelosok Jabar,” ujar Indra Prawira.

Melihat keberadaan dan sepak terjang TAP yang tidak efektif, bahkan banyak merecoki tidak jelas terhadap OPD, Indra Prawira menyarankan TAP ini untuk dibubarkan. Sehingga tidak menjadi penyakit dikemudian hari. “Yah, lebih baik dibubarkan. Daripada jadi penyakit di kemudian hari. Optimalkan saja fungsi staf ahli,” tandasnya.

Dewan Pertanyakan Payung Hukum Tim Akselerasi Bentukan Ridwan Kamil.

DPRD Jabar menyoroti pembentukan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) yang digagas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Tim tersebut dinilai tidak memiliki payung hukum yang jelas. Anggota Komisi I DPRD Jabar Didin Supriadin menuturkan tim yang sekarang dibentuk Ridwan Kamil hampir sama seperti tenaga ahli yang dibentuk oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Tim itu bertugas membantu dan memberi masukan kepada gubernur.

Namun dari sisi aturan dalam pembentukan tim itu, dinilai tidak jelas. Karena di dalam UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah dan turunan dari aturan tersebut meminta agar pemerintah daerah merampingkan struktur organisasinya dengan tugas dan fungsi yang lebih dimaksimalkan.

"Tahun lalu saya jadi ketua Pansus perubahan SOTK. Turunan di UU 23 terkait pemerintah daerah, waktu itu subtansi dari perubahan SOTK itu seluruh provinsi lebih kepada perampingan tapi kaya fungsi. Makanya saat itu ada 50 OPD di Jabar menjadi 40 sekarang, ada banyak pengurangan atau penggabungan" ucapnya saat dihubungi.

Merujuk dari aturan yang ada, dia melihat, harusnya Ridwan Kamil selaku gubernur bisa memaksimalkan para pegawainya tanpa harus membentuk tim khusus. Karena tim semacam ini sempat dibentuk mantan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan namun akhirnya harus dibubarkan karena tidak memiliki payung hukum yang kuat.

"Dulu jaman Aher (Ahmad Heryawan) juga sempat kritik pembentukan tim tenaga ahli pendukung staf ahli. Saat itu kita kritisi dari mana dasar hukumnya. Sampai akhirnya dibubarkan, kemudian anggota tim itu mengembalikan honor. Sehingga sekarang harusnya gubernur baru bisa bercermin dari itu. Dasar hukumnya diambil dari mana," ucapnya.
Bila pembentukan tim itu meniru DKI Jakarta, Didin menilai tidak relevan. Karena Jakarta merupakan provinsi khusus sehingga memiliki keistimewaan dalam membuat aturan.

"Sementara Jawa Barat kan sama dengan Jateng, Jatim sama seperti dengan provinsi lain. Saya lihat tidak ada tuh di provinsi lain tim-tim (yang dibentuk) seperti itu," ucapnya. "Artinya mau berapa banyak tim itu dibuat, sementara birokrat PNS itu kan di Pemprov sangat banyak. Kenapa tidak dimaksimalkan kinerja birokrat di Jabar. Kenapa tidak dimaksimalkan potensi birokrat atau ASN di Jabar. Apa tadi karena ingin akomodir tim sukses?" singgungnya.

Dia menambahkan, akan meminta penjelasan secara langsung kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait pembentukan ini. Pihaknya tidak ingin kehadiran tim ini justru menganggu kinerja pemerintahan.

"Nanti saat rapat kerja komisi, atau saat LKPJ (Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban) gubernur dibuat nanti akan dipertanyakan. Karena dibuat Kepgub atau Pergub kaitan dengan tim akan berdampak anggaran. Pertanyaan kemudian anggaran dari mana (untuk tim ini)," ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jabar Ridwan Kamil resmi membentuk Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) Jawa Barat. Tim ini diisi oleh sejumlah ahli dari berbagai latar belakang termasuk mantan tim suksesnya saat bertarung di Pilgub Jabar lalu.

"Saya sampaikan Pemprov ini sedang bereksperimen dengan birokrasi dinamis. Birokrasi dinamis ini menyelesaikan pembangunan dengan melibatkan se strategis-strategisnya. Ini sudah di SK kan tim akselerasi pembangunan. Di Jakarta itu kaya TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan)," ujar Ridwan Kamil.

Dewan Minta Ridwan Kamil Evaluasi Tim Akselerasi Pembangunan.

Banyak laporan keluhan mengenai Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) Jawa Barat, anggota DPRD Jawa Barat berencana melakukan hak bertanya atau hak interpelasi kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Bahkan anggota DPRD Jawa Barat pun mendesak Gubernur Jabar untuk mengevaluasi TAP.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya mengatakan saat ini memang bergulir isu terkait hak interpelasi oleh beberapa anggota DPRD Jawa Barat. "Sekarang ini memang seperti itu. Banyak diobrolin. Tapi memang TAP ini kontroversi, karena kami cari di nomenklaturnya belum ada. Dan kemudian di dalam perencanaan anggarannya waktu kami rencanakan tahun lalu belum ada masuk TAP. Ini jadi pertanyaan kami," katanya kepada wartawan di Bandung, Selasa (10/9/2019). Hadi mengaku selama ini pihaknya banyak mendapat keluhan terkait TAP dari berbagai pihak. Termasuk dari para perangkat daerah.

"Kami melihat dalam pelaksanaan kerja kemarin, banyak keluhan dari pihak eksekutif yang aslinya (opd) terkait keberadaan TAP sampai saat ini. Laporan yang masuk ke kami, TAP ini membuat semacam ada dualisme kepemimpinan di opd opd," jelasnya. Menurutnya hal tersebut tentunya tidak sehat bagi roda pemerintah provinsi Jawa Barat. 

"Itu bukan suasana yang sehat. Kalau tidak sehat saya gak setuju, kembalikan ke normatifnya. Banyak keluhan, kami berkomunikasi tidak secara formal tapi informal juga. Saya mendengar dari banyak sumber dari berbagai level dan opd. Saya sebagai anggota dprd punya hak mendengar dan menyampaikan," katanya.

Oleh karena itulah, lanjut Hadi, pihaknya mendesak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk mengevaluasi TAP. Apalagi kehadiran TAP pun tidak membuat kinerja Pemprov Jabar menjadi lebih baik. "Harapannya di evaluasi, keberadaannya diperlukan gak, dan gubernur pun harus terbuka kepada kami. Kalau melihat dari sisi kinerja saya lihat justru kinerja pemprov menurun. Itu harus di evaluasi secara objektiv terbuka, sehingga publik jadi paham," jelasnya. 

Hadi juga menegaskan, keberadaan TAP ini sangat kontoversi, terutama dari sisi penganggarannya. "Gubernur tidak pernah menyampaikan ke kami sepanjang penganggaran yang lalu tentang TAP. Pak sekda yang lama pun tidak pernah menyampaikan itu, yang jelas tiba tiba ada dan masuk. Jadi kami dalam proses penganggaran tidak paham kenapa ini ada. Apa yang terjadi sekarang terkait ketidak nyamanan, itu sampai ke telinga kami," pungkasnya.

Emil : TAP Berperan untuk Akselerasi Pembangunan di Jabar.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan, kehadiran Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) dalam pemerintahannya bertujuan untuk mengakselerasi pembangunan di Provinsi Jabar. Gubernur yang akrab disapa Emil itu mengatakan, sebagai orang nomor satu di Jabar, dirinya membutuhkan berbagai masukan sebelum mengeluarkan sebuah kebijakan, sehingga setiap kebijakannya bermanfaat bagi masyarakat Jabar.

"(TAP) ini hanya untuk memberi input Gubernur untuk memperlancar kinerja. Dulu pas saya jadi wali kota juga ada, ini (TAP) memang dibutuhkan," kata Emil dalam konferensi pers di rumah dinasnya Gedung Negara Pakuan, Jalan Otto Iskandardinata, Kota Bandung, Senin (18/3/2019).

Emil menjelaskan, TAP yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 060.2/Kep.1244.Org/2018 tertanggal 27 November 2018 lalu itu, salah satu fungsinya untuk memperlancar pekerjaan yang tidak tertangani oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "Maka saya sudah terjemahkan bahwa kalau tim khusus Gubernur ini namanya TAP," ujar mantan Wali Kota Bandung ini, seraya menekankan, pembentukan TAP tidak didasari kedekatan personal dengan dirinya.

"Dari awal kita butuh, tapi konsepnya minimalis 19 orang. Kalau Jakarta penduduk 10 juta (penduduk), TGUPP ada 70 lebih. Kalau di Jabar ada 50 juta (penduduk) kita kompresi hanya 19 orang," tandasnya.

Terpisah, anggota Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) Jawa Barat Erry Riyana Hardjapamekas menegaskan, pembentukan TAP Jabar sudah sesuai aturan. Erry mengatakan, pembentukan TAP Jabar dilakukan secara transparan dan diisi orang kredibel dibidangnya.

"TAP dibentuk dengan keterbukaan, tanpa sembunyi-sembunyi atau dikemas dengan cara kemasan indah. Potensi konflik kepentingan (PKK) muncul ketika keterbukaan tidak hadir, sebaliknya PKK tereduksi ketika transparansi hadir," ujar Erry, Senin (18/3/2019).

Erry menjelaskan, pembentukan TAP Jabar dilakukan untuk mengakselerasi program kerja serta mempercepat realisasi pembangunan di Jabar. Hal itu sesuai dengan arahan Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang mengusung tagline 'Jabar Ngabret'. "Mengangkat orang yang dipercaya itu bukanlah pelanggaran etika atau hukum, melainkan kewajaran semata. Mari berpikir positif tanpa prasangka, bicara dengan data dan fakta. Terlalu mudah bila sekadar mencari kesalahan atau kelemahan, mari kita bersama-sama nenggali gagasan," pungkasnya.

Nasdem Tidak Berkeberatan DPRD Jabar Interpelasi Ridwan Kamil.

Partai  Nasdem memastikan Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat layak dilayangkan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selain untuk mempertanyakan tata kelola pemerintahan dan dugaan proyek-proyek siluman, interpelasi diperlukan untuk mengungkap kejanggalan eksistensi Tim Akselarasi Pembangunan (TAP).

Ketua Fraksi NasDem DPRD Jawa Barat Tia Fitriani mengatakan, Nasdem sebagai partai pengusung pertama saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018, bertanggungjawab terhadap dengan permasalahan antara Pemda dengan DPRD. Terlebih, keberadaan TAP yang dikabarkan bermanuver memangkas hak dan kewajiban Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Saya dengar, makanya harus dijelaskan. Kita tidak mengharamkan interpelasi. Kalau (TAP) itu sampai mengganggu institusi di Jawa Barat ini, kami bertanya," ujar Tia di Bandung Jawa Barat, Senin 14 Oktober 2019.

Tia menilai, progres Pemerintah Provinsi Jawa Barat di masa kepemimpinan Ridwan Kamil menciptakan sekat yang memperuncing masalah. "Iya, adanya TAP ini kan memang tidak ada konsultasi, obrolan dengan kita sejak awal. Harusnya dari kita juga, unsur-unsurnya dari kita. Dan ternyata TAP ini ada tiga bagan, semakin liar lah ini," ujarnya.

Ia mengibaratkan kondusifitas Gubernur dengan DPRD Jawa Barat ini seperti suami istri. Dengan kehadiran TAP yang dinilai seenaknya bertindak menciptakan kegaduhan, sudah seharusnya dibahas bersama. 

"DPRD dengan Gubernur itu ibaratnya suami istri yang kurang komunikasi, pasti terjadi hal yang tak diinginkan, kehadiran pihak ketiga. Nah kehadiran pihak ketiga ini kalau dikomunikasikan dulu kan tidak jadi masalah," katanya.

Untuk menciptakan kondusifitas, pihaknya menawarkan untuk membuka ruang dialog antara DPRD dengan Gubernur. "Interpelasi itu memang hak DPRD, sebetulnya kami sebagai pengusung kalau memang itu sudah seharusnya, kami menawarkan dulu komunikasi dua arah langsung dengan Gubernur, karena memang Nasdem sebagai pengusung yang pertama totalitas memenangkan beliau," katanya.

Terpisah, Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Hadi Wijaya menilai, perkembangan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan kepanjangan tangan gubernur yaitu adanya Tim Akselerasi Jabar Juara (TAJJ). Menurutnya, eksistensi TAJJ sama hal nya dengan TAP yang membatasi aparatur OPD di dinas-dinas.

"Tahun ini lahir yang namanya TAJJ, ini ‘mengganggu’ kedudukan para kepala dinas dan eselon II jadi tidak nyaman, sementara dewan kan hanya berkomunikasi sesuai aturan dengan kepala dinas," ujar Hadi.

Bahkan, manuver TAJJ ketika diverifikasi, dinilai kurang menunjukan integritas. "Ketika TAJJ langsung mengatakan ‘ini dari gubernur’ dan kemudian kita tidak bisa mengkonfirmasi, menanyakan dan kemudian kita lihat ya karena yang membuat bukan orang- orang yang mengenal baik mekanisme pemerintahan Jawa Barat," katanya.

"Akhirnya banyak terjadi kesalahfahaman di lapangan. Jadi masukan yang kita masukan di rapat-rapat resmi dewan, kok enggak terwujud dalam pelaksanaan kerja."

[berbagai sumber/mus/transact]