Senin, 16 Desember 2019 | 09:16 WIB

Pelaksana Proyek Jatijajar Diperas 7 Oknum Ormas dan Lsm, Diminta Bikin Laporan Resmi ke Polisi

foto

 

Pelaksana Proyek Jatijajar Diperas 7 oknum Ormas dan Lsm, Diminta Bikin Laporan ke Polisi.

www.transaktual.com

Proyek lanjutan pembangunan Terminal Jatijajar, Kota Depok, berupa jalan dan jembatan sebagai akses masuk dari Jalan Raya Bogor. 

Kepala Tim Penjaga Gangguan dan Anti Kerusuhan (Jaguar) Polresta Depok, Ipda Winam Agus, mengimbau pelaksana proyek lanjutan Terminal Jatijajar dari PT Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera, membuat laporan resmi atas dugaan pemerasan yang dilakukan 7 ormas dan LSM kepada mereka dengan dalih dana kordinasi.

"Saya sarankan yang bersangkutan membuat laporan polisi resmi agar bisa ditindaklanjuti. Kami menunggu laporannya dari pelaksana proyek," kata Winam.

Dengan begitu katanya pihaknya akan dapat segera menindak para ormas yang melakukan pemerasan dengan dalih dana kordinasi itu .

Seperti diberitakan sebelumnya pelaksana proyek lanjutan pembangunan Terminal Jatijajar, Kota Depok, berupa jalan dan jembatan sebagai akses masuk dari Jalan Raya Bogor, yakni PT Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera, mengaku sudah dimintai uang oleh orang-orang yang mengaku dari 7 oknum organisasi massa (ormas) atau LSM dari Jatijajar, Tapos, Depok, terkait proyek pembangunan yang dikerjakannya itu.

Ke-7 ormas dan LSM itu meminta dana jatah sebesar 1 persen dari total anggaran pengerjaan proyek senilai Rp 7,258 Miliar. Alasannya dana itu sebagai biaya koordinasi agar pengerjaan proyek lanjutan di Jalan Raya Bogor, Jatijajar, Tapos, Depok itu, berjalan aman dan kondusif. Dengan berbagai negosiasi dan sejumlah pertimbangan, pelaksana proyek akhirnya memberikan dana sebesar Rp 64 Juta ke 7 ormas itu. Pelaksana takut pengerjaan proyek terhambat jika dana yang diminta ke 7 oknum ormas tidak mereka berikan.

Hal itu dikatakan Kordinator Lapangan atau Site Manager PT Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera, Andre Silaen, selaku pelaksana proyek, Jumat (19/10/2018). "Mau tidak mau, ya kita kasih juga apa yang mereka minta itu sekitar Rp 64 Juta. Sebab kami tidak mau pengerjaan proyek pemerintah ini mangkrak dan banyak hambatan," kata Andre.

Menurut Andre meski dengan agak terpaksa memberikan uang jatah yang diminta ke 7 ormas itu hingga puluhan juta rupiah, ia berharap tidak ada lagi 'pemerasan' serupa yang dilakukan pihak-pihak yang mengaku dari ormas lainnya ke pihaknya, sampai pengerjaan proyek selesai yang ditargetkan akhir Desember mendatang.

Andre mengatakan meski sudah memberikan dana koordinasi yang diklaim sebagai jatah para 7 ormas itu, sejak proyek pengerjaan berjalan September lalu, setiap harinya ada saja anggota dari 7 oknum ormas itu yang datang ke lokasi pengerjaan.

Mereka dengan cara halus kembali meminta uang puluhan ribu sampai ratusan ribu ke pihaknya. "Katanya sih uang kopi atau uang rokok. Kami kasih juga karena kami tidak mau proyek terhambat," katanya.

Andre mengaku tidak bisa berbuat banyak atas hal ini, apalagi dengan melaporkannya ke aparat kepolisian setempat. "Lah, sewaktu kami serahkan dana jatah 1 persen sebesar Rp 64 Juta ke 7 oknum ormas itu seperti yang mereka minta, ada aparat kepolisian yang menyaksikan. Jadi membingungkan mau ngadu kemana," katanya sambil garuk kepala.

Menurut Andre praktik pungutan atau klaim jatah pengerjaan proyek oleh para ormas dan LSM seperti ini, adalah salah satu penyebab pelaksana proyek bermain curang saat mengerjakan proyek. "Ini yang bikin Indonesia gak maju-maju. Terutama di Depok ini, terlalu terang-terangan," kata dia.

Ia mengatakan meski sudah memberikan dana koordinasi ke 7 oknum ormas, namun saat pengerjaan proyek sempat menimbulkan gejolak warga karena saluran air dihambat atau ditutup sementara pihaknya beberaa waktu lalu ke 7 oknum ormas itu tidak berbuat apa-apa untuk memberi pengertian ke warga.

"Mereka kayak lepas tangan dan akhirnya kami sama pejabat Pemkot Depok yang kasih pengertian ke warga," katanya. Karenanya kata Andre, ia merasa apa yang dilakukan para ormas dan LSM ke pihaknya itu benar-benar murni permintaan berbagi keuntungan atas pengerjaan proyek. "Tapi, yang kerja dan capek ya kita," katanya. Agar LSM Tidak Sekedar Mencari Proyek, Untuk membuktikan integritas dan kapasitasnya, LSM harus bisa lebih mandiri tanpa dibiayai oleh dana asing.

Rancangan Undang-undang Organisasi Masyarakat (Ormas) urung masuk dalam prioritas program legislasi nasional  2010. RUU yang merupakan revisi atas UU No 8 Tahun 1985 ini seyogyanya bertujuan memperbaharui serta menyempurnakan regulasi tentang Ormas yang kini dinilai sudah tidak layak untuk digunakan.

Namun, sejak pertama kali digagas hingga delapan kali penyempurnaan draft, RUU ini nampaknya masih tidak bisa diterima oleh beberapa kalangan LSM. Koalisi Masyarakat Sipil untuk UU Ormas beberapa waktu lalu menegaskan sikapnya menolak RUU Ormas. Salah satu alasan penolakan adalah adanya sebuah komisi Ormas yang akan menjadi lembaga pengawas untuk menertibkan Ormas.

Dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu, (9/12) wacana RUU Ormas ini kembali diperbincangkan. Sudut pandang berbeda mengemuka dalam diskusi tersebut. Direktur LP3ES, Rustam Ibrahim mengatakan regulasi Ormas ini sebenarnya diperlukan. “Setiap hari kita melihat banyak LSM baru, namun yang berkembang tidak lagi pada tujuannya. Tapi hanya untuk mencari proyek,” ujarnya.

Bebasnya LSM bermunculan saat ini, menurut Rustam, adalah buah dari tidak adanya regulasi yang bisa dijadikan acuan. “Kebebasan yang ada tidak diikuti oleh aturan hukum yang ada,” jelasnya. UU yang ada saat ini, praktis sudah tidak bisa lagi digunakan. Walaupun masih berlaku, namun menurut Rustam, kalangan LSM tidak lagi perduli. “Pada prakteknya LSM tidak lagi mengindahkan UU ini. Contohnya, LSM sudah tidak mau lagi mendaftarkan diri di (Dirjen) Kesatuan Bangsa dan Politik,” papar Rustam.

Keberadaan Ormas sendiri, sebenarnya berada pada fungsi yang penting sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Menurut Direktur Yayasan Bina Swadaya, Bambang Ismawan, kalangan Ormas sebenarnya bisa diefektifkan untuk membina masyarakat kalangan bawah. “Ormas di daerah bisa berupa kalangan masyarakat akar rumput. Akar rumput yang rendah pendidikannya dibina lewat Ormas,” jelasnya.

Untuk itu, ia sangat mendukung adanya sebuah regulasi yang lebih baik agar hubungan antar LSM dan Pemerintah bisa semakin jelas dan dekat. Hal ini bertujan, tambah Bambang, untuk semakin meningkatkan respon pemerintah terhadap aspirasi dari masyarakat. “Juga memancing inisiatif masyarakat untuk mengembangkan dirinya,” tambahnya.

Kondisi yang disampaikan oleh Bambang menurut Muthia Ganie Rochman dari Departemen Sosiologi Universitas Indonesia bisa berjalan baik selama kualitas LSM yang ada juga bertambah baik. Menurutnya, kapasitas Ormas yang ada saat ini masih berada pada tataran pemantau. Idealnya, menurut Muthia, ke depan LSM tidak lagi berada pada posisi itu, namun harus sudah berani masuk dan memahami kerja dari institusi-institusi pemerintah.

Pemerintah, menurut Muthia, juga perlu berbenah diri dulu sebelum bisa bergandengan dengan kalangan LSM. Pemerintah harus lebih bisa memahami kerja-kerja dari LSM dan mempergunakannya sebagai masukan untuk pembangunan yang lebih baik. “LSM bisa menjadi mitra pemerintah untuk menuju good governance. LSM bisa memberi masukan untuk pengembangan pemerintahan yang lebih baik. LSM tidak hanya yang turun ke jalan, tapi juga banyak yang melakukan riset,” jelasnya.

Regulasi Ormas disepakati oleh ketiga pembicara merupakan suatu hal yang memang diperlukan. Ketakutan regulasi yang ada nantinya hanya akan menjadi sebuah alat pengontrol, ditampik oleh Rustam. “Saya termasuk yang berpendapat bahwa regulasi bukan selalu untuk mengontrol, namun bisa juga mendorong  untuk kemajuan Ormas,” ujarnya.

Untuk itu ke depan, jika regulasi Ormas ini lahir, Rustam berharap kalangan LSM bisa lebih meningkatkan kapasitasnya. Hal ini diperlukan karena bisa saja dengan kapasitas yang baik, LSM kemudian bisa ikut dalam proses penganggaran ataupun musyawarah rencana pembangunan di daerah. Dahulu hal ini sulit untuk bisa dilakukan karena terkendala dengan tidak adanya regulasi yang bisa memfasilitasi hal tersebut. Dengan UU Ormas yang baru nanti, Rustam berharap hal ini bisa terwujud.

Selain itu, masalah utama yang sering mengakibatkan kapasitas dan kredibiltas dari LSM diragukan adalah, masih belum sanggupnya LSM berdiri sendiri tanpa adanya bantuan dari pendonor. “Sebagian LSM kita sumber dananya dari donor. Di negara lain LSM dibantu oleh negara,” ujarnya.

Idealnya, menurut Rustam, LSM haruslah mampu berdiri sendiri, sehingga bisa menepis dugaan bahwa ada kepentingan dan tujuan lain yang disisipkan oleh pihak pendonor kepada Ormas tersebut. Untuk itu, LSM yang kuat tanpa adanya intervensi dari pihak asing haruslah ditopang dengan bantuan dari pemerintah sebagai mitra. “Hanya saja bagaimana dana tersebut diberikan oleh pemerintah haruslah juga diatur dalam peraturan yang sesuai dan adil,” pungkasnya.

LSM Indonesia sekarang bisa akses dana pemerintah untuk pelayanan masyarakat.

Elisabeth Jackson menerima dana untuk program ini dari Knowledge Sector Initiative, yang didanai oleh Department of Foreign Affairs and Trade, Australia, bermitra dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Pendapat yang termaktub dalam tulisan ini milik penulis dan tidak mewakili pandangan pemerintah Australia atau Indonesia.

Indonesia baru-baru ini mengeluarkan peraturan baru yang mempermudah pemerintah untuk menggunakan jasa organisasi sosial. Hal ini mencerminkan pergeseran dalam hubungan antara pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Indonesia.

Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa publik berpotensi meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan. Mereka adalah kelompok masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan terisolasi, kelompok minoritas agama dan etnis, kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak dan orang muda, dan orang-orang dengan disabilitas–yang sering kali tidak terjangkau oleh layanan pemerintah.

Peraturan ini juga dapat memberikan akses ke pendanaan yang sangat dibutuhkan untuk LSM kecil dan organisasi berbasis kepercayaan yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan orang-orang yang secara sosial dan ekonomi terpinggirkan.

Ketergantungan kepada dana donor dari luar negeri.

Sebuah survei menunjukkan bahwa LSM di tingkat nasional dan provinsi biasanya bergantung pada donor internasional untuk pendanaan, sementara organisasi tingkat lokal mengandalkan dana yang mereka hasilkan sendiri–misalnya, melalui usaha kecil-kecilan. Baik di tingkat nasional dan lokal, pendapatan LSM hanya sedikit dari dana pemerintah.

Ketergantungan pada dana donor internasional atau luar negeri problematis. Banyak pemberi donor dari negara-negara Barat mengurangi bantuan mereka karena Indonesia beranjak naik menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah. Pengurangan ini akan memiliki dampak yang signifikan terhadap kemampuan LSM Indonesia untuk memberikan layanan secara efektif–atau dalam beberapa kasus untuk beroperasi sama sekali.

Sumber pendanaan domestic.

Di banyak negara, lembaga pemerintah bekerja sama dengan LSM untuk memberikan layanan publik seperti kesehatan, pendidikan dan sanitasi. Kerja sama terlaksana dalam berbagai bentuk, termasuk nota kesepahaman, kontrak dan dana hibah.

Di Indonesia, pemerintah nasional dan lokal menyediakan sejumlah dana untuk layanan sosial dan masyarakat. Dana bantuan sosial (bantuan sosial, bansos), misalnya, dapat digunakan untuk program atau kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan, atau bantuan bencana. Tetapi dana tersebut umumnya hanya disediakan untuk satu kali kegiatan saja. Ini membuat dana bantuan sosial tidak cocok untuk organisasi yang menyediakan layanan yang berkelanjutan.

Pada tahun 2011, Indonesia mengesahkan undang-undang tentang bantuan hukum (UU No. 16 2011). Undang-undang ini memungkinkan lembaga bantuan hukum yang terakreditasi mengklaim pendanaan pemerintah untuk jasa penasihat hukum untuk klien yang miskin. Namun, kerja sama antara LSM-pemerintah formal semacam ini relatif jarang dilakukan.

Hasil dari advokasi.

Sebelum Peraturan Presiden No 16 2018 disahkan, peraturan pengadaan jasa dan barang publik di Indonesia hanya mengizinkan usaha komersial untuk mengajukan penawaran kontrak dengan pemerintah. Ini berarti LSM yang ingin mengajukan penawaran kontrak dengan pemerintah harus mendirikan perusahaan terbatas atau PT terlebih dahulu.

Perubahan di bawah peraturan presiden yang baru ini adalah hasil dari upaya organisasi penelitian dan advokasi AKATIGA, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dan Lembaga Penelitian dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Organisasi-organisasi ini bekerja dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk menjelaskan tantangan yang dihadapi LSM dan memberikan masukan ke dalam revisi peraturan.

Hasilnya, organisasi sosial sekarang dapat melakukan penawaran kontrak dengan pemerintah yang termasuk dalam kategori proyek swakelola.

Tantangan dan risiko.

Perkembangan ini mencerminkan pergeseran selama 15 tahun terakhir dalam hubungan antara pemerintah dan LSM, dari saling curiga menjadi keterbukaan untuk bekerja sama. Aturan ini mengakui peran penting yang dimainkan oleh LSM dalam pembangunan Indonesia. Meski demikian masih ada beberapa tantangan yang harus di hadapi.

Perubahan peraturan pengadaan jasa dan barang publik bisa menguntungkan LSM yang memberikan layanan tetapi akan kurang bermanfaat bagi organisasi penelitian dan advokasi. Organisasi-organisasi ini juga melayani fungsi penting, dengan memperdalam pemahaman masalah sosial, ekonomi dan politik dan memberikan informasi mengenai pengembangan dan implementasi kebijakan publik.

Untungnya, revisi yang dilakukan menyertakan bagian baru tentang pengadaan penelitian. Ini memungkinkan berbagai pelaku penelitian, termasuk universitas dan lembaga think tank non pemerintah, untuk tender kontrak pemerintah untuk penelitian. Ini adalah hasil dari masukan yang diajukan melalui LSM riset dan advokasi kepada LKPP dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Mengingat bahwa 78% kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia (KPK) pada tahun 2016 terkait dengan pengadaan barang, korupsi tetap merupakan risiko. Salah satu cara untuk mengatasi ini adalah dengan memastikan proses pengadaan yang terbuka dan transparan. Cara lain adalah dengan meningkatkan tata kelola sektor LSM secara keseluruhan, bisa dengan pengembangan standar baku untuk LSM untuk tata kelola dan akuntabilitas.

Membuatnya bekerja.

Selama 15 tahun terakhir, Indonesia telah memangkas tingkat kemiskinan lebih dari separuhnya, dari 24% pada tahun 1999 menjadi 11% pada tahun 2014. Tetapi ketimpangan terus meningkat, dan menjangkau mereka yang berada di paling bawah akan lebih sulit.

Banyak organisasi berbasis kepercayaan dan LSM telah mengembangkan jaringan yang kuat di komunitas lokal dan telah membangun institusi dan struktur untuk pelayanan masyarakat. Jika pemerintah ingin mencapai target penurunan tingkat kemiskinan dan target pembangunan manusia, pemerintah perlu bekerja dengan organisasi-organisasi ini untuk memperluas dan meningkatkan layanan bagi mereka yang paling membutuhkan. Daripada menyiapkan infrastruktur layanan baru, pemerintah dapat memanfaatkan apa yang sudah ada.

Menerjemahkan perubahan dalam peraturan menjadi layanan yang lebih baik bagi masyarakat tentunya harus melibatkan LSM dan pemerintah untuk bekerja dalam kemitraan yang tulus, saling percaya dan menghormati. Kedua mitra harus memastikan bahwa mereka tetap bertanggung jawab satu sama lain dan kepada komunitas yang mereka layani.

(transakt)