Senin, 16 Desember 2019 | 09:25 WIB

Wadah Pengawasan Proyek yang Jadi Celah Jaksa Korupsi

foto

 

Wadah Pengawasan Proyek yang Jadi Celah Jaksa Korupsi .

www.transaktual.com

Keberadaan TP4D yang melakukan fungsi pengawasan terhadap proyek pembangunan perlu dievaluasi secara menyeluruh. Operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Yogyakarta, Senin malam, 19 Agustus meringkus lima orang, dua di antaranya jaksa. Ironisnya, Eka Safitra, jaksa di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Yogya yang ditetapkan sebagai tersangka merupakan anggota Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Salah satu tugas dan fungsi TP4D adalah mengawal, mengamankan, dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya preventif dan persuasif. Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015 ini sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 yang antara lain dimaksudkan meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di instansi pemerintahan.

Namun, TP4D pada praktiknya justru terlibat dalam kasus suap proyek, seperti yang dilakukan Eka Safitri ini. Ia diduga menyalahgunakan wewenangnya untuk mendapatkan imbalan dari proyek yang ia awasi.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka dan dua di antaranya adalah jaksa, yaitu: Eka Safitra (Jaksa Kejari Yogya) dan Satriawan Sulaksono (Jaksa Kejari Surakarta). Sementara pihak swasta yang diduga sebagai pemberi suap adalah Direktur Utama PT Manira Arta Rama Mandiri (MARM), Gabriella Yuan Ana.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa kasus suap ini berkaitan dengan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta melelang proyek rehabilitasi saluran air hujan.

Pemkot Yogyakarta merencanakan proyek tersebut dengan PAGU Anggaran senilai Rp10,8 miliar. Setelah melalui proses lelang, nilai proyek itu disepakati menjadi Rp8,3 miliar. “Proyek infrastruktur tersebut dikawal oleh tim TP4D dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta,” kata Alex di Gedung KPK, Jakarta pada Selasa (20/8/2019).

Menurut Alex, ada pengusaha berupaya memenangkan lelang proyek itu dengan memengaruhi jaksa TP4D dari Kejari Kota Yogya Eka Safitra. Mulanya jaksa Kejari Surakarta, Satriawan memperkenalkan Gabriella kepada Eka.

Dalam pembahasan itu, Eka Safitra diduga meminta komitmen fee 5 persen dari nilai proyek atau setara Rp415 juta. Sejauh ini, KPK mengidentifikasi ada tiga kali pemberian kepada Eka.

Usai KPK Tangkap Jaksa TP4D Karena Suap Terkait ini, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti menyatakan prihatin karena fungsi TP4D yang seharusnya dapat mengantisipasi tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) justru tersangkut kasus dugaan suap.

"Maksud dari TP4D ini sebetulnya agar pemerintah bisa mengantisipasi terhadap terjadinya KKN,” kata Hariyadi saat ditemui di Balai Kota Yogya, Selasa (20/8/2019). Pengawasan yang dilakukan kejaksaan, kata Hariyadi, tidak hanya pada pemerintah, tetapi rekanan pemerintahan atau pihak swasta yang mengerjakan proyek tersebut.

Dengan adanya kasus dugaan suap di TP4D ini, Haryadi mengaku akan lebih ketat mengawasi. Ia bakal memaksimalkan fungsi Pengendalian Pembangunan yang ada di Pemkot Yogya. "Jangan karena sudah [ada] TP4D lalu dibiarkan," ujar Haryadi. Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, Ninik Rahma Dwi Hastuti menampik ulah Jaksa Eka disebut berkaitan dengan tugasnya di TP4D.

Menurut Ninik, perbuatan Eka hanya tindakan personal. "Tidak [ada hubungannya dengan TP4D]," kata Ninik.

KPK menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta TA 2019 di antaranya Jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Eka Safitra, Jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta, Satriawan Sulaksono, dan Direktur Utama PT Manira Arta Mandiri, Gabriella Yuan Ana dengan barang bukti uang senilai Rp 110.870.000.

Kedua jaksa itu diduga menerima suap ratusan juta rupiah untuk memuluskan Direktur Utama PT Manira Arta Mandiri Gabriella Yuan Ana memenangkan lelang proyek rehabilitasi Saluran Air Hujan di Jalan Supomo pada Dinas PUPKP Kota Yogyakarta. Padahal Eka Safitra merupakan anggota TP4D yang seharusnya mengawasi proyek tersebut agar tidak terjadi korupsi. 

Dalam prakteknya, TP4 Pusat dan TP4D tidak mampu mencegah korupsi sejak dini karena nyatanya masih banyak korupsi meskipun sudah ada TP4. Lebih parahnya, terdapat oknum oknum kejaksaan nakal yang justru meminta bagian proyek dengan cara menyodorkan pemborong, memeras atau gratifikasi dalam kegiatan pengawalan proyek pemerintah.

Sebelumnya di Bali terdapat oknum pejabat Kejaksaan Negeri yang melakukan pemerasan kepada pemborong dengan nilai antara Rp100 juta hingga Rp300 juta. Meminta uang 50 juta kepada Kepala Desa dan mengajak temannya untuk ikut pengadaan buku perpustakaan Desa dengan keuntungan 35%.

Selain itu, di Jawa Tengah terdapat oknum pejabat Kejaksaan Negeri yang justru bermain-main dengan modus hampir sama seperti di Bali. Saat ini oknum tersebut sudah dipecat dari jabatannya.

KPK menetapkan Jaksa di Kejari Yogyakarta yang juga anggota TP4D Eka Safitra dan Jaksa di Kejari Surakarta Satriawan Sulaksono sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait lelang PUPKP Kota Yogyakarta TA 2019. Tak hanya dua jaksa, status tersangka juga disematkan lembaga antikorupsi terhadap Direktur Utama PT. Manira Arta Mandiri Gabriella Yuan Ana.

Penetapan dilakukan KPK melalui gelar perkara setelah memeriksa secara intensif para pihak yang dibekuk dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (19/8/2019) kemarin.

Dalam kasus ini, Eka Safitra dan Satriawan Sulaksono diduga menerima suap dari Gabriella Yuan Ana agar perusahaannya memenangkan lelang proyek rehabilitasi Saluran Air Hujan di Jalan Supomo pada Dinas PUPKP Kota Yogyakarta. Proyek tersebut seharusnya diawasi oleh Eka Safitra selaku TP4D dari Kejari Yogyakarta. Sementara Satriawan merupakan Jaksa yang mengenalkan Gabriella ke Eka Safitra. Atas bantuan Eka, PT Windoro Kandang ‎(WK) yang merupakan perusahaan yang benderanya dipinjam Gabriella memenangkan lelang proyek tersebut.

Atas bantuannya tersebut, Eka Safitra dan Satriawan Sulaksono diduga telah menerima suap dari Gabriella sebesar Rp221.740.000 dalam tiga tahap. Uang itu merupakan bagian dari komitmen fee sebesar 5% dari nilai kontrak proyek sebesar Rp 8,3 miliar yang telah disepakati ketiga tersangka.

Sementara sisa fee direncanakan akan diberikan setelah pencairan uang muka pada minggu keempat bulan Agustus 2019. Namun, tim Satgas KPK lebih dulu meringkus sejumlah pihak terkait dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (19/8/2019) atau sesaat setelah terjadinya transaksi suap tahap ketiga.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Eka Safitra dan Satriawan Sulakson disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Gabriella yang ditetapkan sebagai pihak pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Kejati Jabar Ingatkan Jaksa Pengawal TP4D : Jangan Main-main!

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat mewanti-wanti jaksa Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) di Jabar bersikap profesional. Hal tersebut guna mencegah terjadinya penyelewengan anggaran pemerintah seperti yang dilakukan jaksa sekaligus anggota TP4D Kejari Surakarta Eka Safitra, yang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT).

"Kita meminta atas nama pimpinan agar di daerah dalam melaksanakan pengawalan dan pengamanan proyek itu dilakukan dengan sungguh-sungguh sesuai SOP, dilakukan secara profesional. Jangan main-main," ucap Kasipenkum Kejati Jabar Abdul Muis Ali. "Kita harus sungguh-sungguh mengamankan dan mengawal proyek itu supaya tidak ada penyimpangan," Abdul menambahkan.

Menurut dia, program TP4D berlangsung baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Jabar. Tingkat provinsi dikawal oleh Kejati, sementara tingkat kabupaten/kota oleh kejari di masing-masing wilayah.

Abdul mengatakan peringatan ini sudah diberikan kepada anggota TP4D di seluruh Jabar. Bahkan peringatan melalui surat ini disampaikan jauh sebelum dilakukannya OTT.

"Sudah kita wanti-wanti. Bahkan Kejaksaan Tinggi Jabar telah mengirim surat sejak awal untuk dilakukan pengawalan dan pengamanan secara profesional dan proporsional, jangan main-main," ujar Abdul.

(dir/bbn/transakt)