Kamis, 14 November 2019 | 05:10 WIB

DPRD Segera Tanya BPK Soal Aliran Dana ke Tim Bentukan Gubernur Jabar

foto

 

DPRD Segera Tanya BPK Soal Aliran Dana ke Tim Bentukan Gubernur Jabar.

www.transaktual.com

DPRD Jawa Barat akan meminta pendapat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kabar kucuran dana untuk Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) yang dibentuk Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (Emil).

"Kita butuh fatwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Boleh enggak sih yang begitu. Jangan sampai katakanlah niat baik Pak Gubernur, tapi cara salah bisa jadi temuan," kata anggota DPRD Jabar Daddy Rohanady di Bandung, Jumat (11/10).

Dia tidak ingin ke depannya ini menjadi persoalan yang bisa mencoreng Pemprov Jabar. "Kan yang buruk bukan cuma Pak Gubernur. Karena pemerintahan di daerah dilakukan Pak Gubernur dan dewan. Jadi buruk, buruk semua," katanya.

Daddy mengaku telah menerima keluhan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait kehadiran TAP. "Ada yang menyampaikan keluhan soal itu, ngasih sinyal-sinyal. Enggak mungkin kepala dinas (kadis) protes ke gubernur kan, enggak mungkin," katanya.

Dia menegaskan, tidak boleh ada pihak lain yang menjadi sekat antara OPD dan gubernur. "Ya logikanya, kadis punya laporan langsung ke gubernur. Enggak boleh ada lagi sekat di situ. Secara prinsip enggak boleh terjadi kalau ada sekat di antara kadis dan gubernur," katanya.

Berdasarkan sumber, OPD harus menganggarkan biaya untuk keperluan Tim Akselerasi Jabar Juara (TAJJ) yang dibentuk TAP di setiap OPD. "Untuk honor bulanan, honor sebagai narasumber, sampai biaya perjalanan dinas (BPD), diakomodasi. Disesuaikan dengan disiplin ilmu. S1 sekian, S2 sekian," kata sumber itu.

Adapun besaran anggaran yang dialokasikan kepada TAJJ, menurut sumber itu, berbeda-beda untuk setiap OPD. "Masing-masing berbeda, tergantung besaran OPD. Ada yang Rp540 juta setahun, ada juga yang Rp1,2 miliar setahun," katanya. (X-15)

DPRD Terima Info soal Kelakuan Tim Bentukan Gubernur Ridwan Kamil.

TIM Akselerasi Pembangunan (TAP) yang dibentuk Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (Emil) terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi Jawa Barat diduga sudah mengintervensi terlalu jauh.

Apalagi, TAP tersebut sudah membentuk Tim Akselerasi Jabar Juara (TAJJ) di setiap OPD. TAJJ yang berisi pihak eksternal itu bahkan ditugasi mengatur dan mengawasi kinerja OPD.

Anggota DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya mengaku sudah menerima informasi terkait kehadiran TAJJ di setiap OPD. "Ada yang mengatasnamakan TAP. Belakangan kami dengar TAJJ," katanya, Jumat (11/10).

Dia mendapat informasi terkait keberadaan TAP yang telah merusak sistem pemerintahan di Jabar yang sudah berjalan bagus. "Setelah kami konfirmasi, dan di luar forum (resmi), beranilah para pimpinan dinas ini curhat. 'Pak, ini ada TAP'. Mereka itu, menurut kami, merusak tatanan kerja," katanya.

Dia menjelaskan,bahwa  intervensi TAP terlihat dari sejumlah program kerja OPD yang tidak sesuai dengan hasil pembahasan bersama dewan. Program kerja yang sudah disepakati OPD dengan dewan bisa tiba-tiba hilang karena tidak sesuai dengan keinginan TAP.

Sebaliknya, program yang tidak pernah dibahas dengan dewan justru malah dikerjakan OPD atas dasar permintaan TAP. "Dalam beberapa kali, saya melihat dan merasakan, apa yang dibahas (dengan OPD) itu ternyata tak terealisasi dalam eksekusi. Misalnya kami sepakat pos ini direalisasikan atau dikurangi, atau apa. Tapi ada hal yang tidak kita bahas, tidak dilaporkan apapun, tiba-tiba muncul," bebernya.

Dia memastikan kondisi ini terjadi di banyak OPD. "Kami sebagai anggota DPRD sangat intensif berkomunikasi dengan mitra (OPD). Itu kewenangan dan tugas kami. Jadi kami tahu kejadian ini ada di banyak OPD," katanya.

Oleh karena itu, dia memastikan pihaknya akan menolak keberadaan TAP yang dibentuk Emil karena tidak sesuai dengan aturan baku pemerintahan. Terlebih, selama ini pihaknya tidak diinformasikan eksekutif terkait keberadaan tim tersebut.

"Penanggung jawab tertinggi untuk setiap OPD adalah kepala dinas atau kepala biro, bukan TAP. Kami tegas menolak. Itu bukan sebuah tata kelola pemerintahan yang bisa kami pertanggungjawabkan. Apalagi yang sudah merusak tatanan kerja," ujar Anggota DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya, seraya mengaku dirinya banyak menerima keluhan dari para kepala dinas karena merasa ditekan TAP.

Banyak Program Pemprov Jabar Muncul Tiba-Tiba.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dianggap banyak memasukkan program siluman ke dalam rencana kerja 2019 ini. Selain tiba-tiba muncul dan tidak pernah dibahas terlebih dahulu bersama pihak-pihak terkait, saat ini banyak program tidak berjalan.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Demokrat, Asep Wahyu Wijaya, mengatakan, banyak program kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 2019 ini yang muncul tiba-tiba karena tidak melalui pembahasan dengan pihaknya. Sebagai contoh tiba-tiba muncul penataan Situ Rawa Kalong di Kota Depok pada tahun ini.

Sebab, DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) maupun organisasi perangkat daerah (OPD) di bawahnya tidak pernah membahas proyek yang menelan biaya Rp30 miliar tersebut.

"Ini gila. Ada penataan situ, tidak pernah diajukan OPD, enggak pernah dibahas, tiba-tiba programnya ada di sana untuk tahun sekarang," kata Asep di Bandung, Rabu (9/10).

Selain tak pernah dibahas, Asep pun menyayangkan revitalisasi situ tersebut karena kewenangannya bukan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurut dia, penataan daerah aliran sungai tersebut berada di pemerintah pusat sehingga akan menyalahi aturan jika menggunakan APBD Provinsi Jawa Barat.

"Itu bukan kewenangan kita lo. Kalimalang, itu kan pusat kewenangannya," kata dia.

Tak hanya itu. Penataan alun-alun yang menjadi rencana kerja unggulan Ridwan Kamil pun menuai polemik. Dia heran dengan tiba-tiba munculnya penataan alun-alun Ciri Mekar di Kabupaten Bogor, dan tidak pernah dibahas terlebih dahulu dengan DPRD Provinsi Jawa Barat.

Terlebih, Asep yang menjadi legislator provinsi sejak 2014 menyebut dewan bersama Gubernur Jawa Barat sebelumnya, Ahmad Heryawan, sudah sepakat untuk merevitalisasi alun-alun Jonggol di Kabupaten Bogor, bukan Ciri Mekar.

"Itu baru beberapa. Banyak contoh lain yang tiba-tiba muncul, tidak dibahas dulu," katanya.

Akibat tiba-tiba muncul, menurut dia banyak program kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 2019 ini yang jalan di tempat. Selain dana yang tidak terserap, juga menunjukkan ketidakefektifan dari program kerja tersebut.

"Ternyata programnya banyak yang mogok. Ini dampak tak komunikasi dulu, tidak dibahas dulu," katanya.

Asep pun mempertanyakan keberadaan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) yang dibentuk Emil untuk mempercepat jalannya pembangunan.

"TAP itu tujuannya untuk akselerasi, percepatan. Tapi ternyata banyak yang mogok, anggaran banyak yang idle," katanya.

Lebih lanjut Asep mengatakan ia mendapat banyak informasi dari anggota dewan dari partai pengusung Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum pada Pemilu Gubernur 2018.

"Teman-teman dewan pengusungnya (pada Pemilu Gubernur 2018) beranggapan persoalan-persoalan ini serius, berdampak massif kepada publik," katanya.

Hal-hal seperti itu, menurut dia mengundang sebagian besar anggota DPRD Provinsi Jawa Barat untuk mengusulkan hak interpelasi. Dia bersama fraksi lainnya termasuk partai pengusung Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum semakin serius untuk mengajukan rencana tersebut.

"Sekarang sedang menghimpun syarat materi. Materinya lagi dibahas. Kita terus diskusi, pengayaan-pengayaan terus dilakukan. Lalu syarat formil di tatib. Tatib sekarang sedang kita bahas. Minimal 15 orang dari dua fraksi mengajukan interpelasi. Saya haqul yakin 15 dapat," katanya.

Asep memastikan pihaknya tidak main-main dalam mengajukan interpelasi. Ini penting agar kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat selanjutnya sesuai aturan dan memiliki tujuan yang jelas yakni demi kepentingan masyarakat.

"Teman-teman (dewan) tidak mau dianggap kok Anda diam saja. Ini refleksi sadar dari teman-teman di DPRD. Ini suasana kebatinan yang ada. Saya  berani ngomong karena banyak bukti. Ini bukan soal pribadi, ini tentang fenomena yang ada," katanya.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Golkar, Yod Mintaraga, mengatakan, agenda interpelasi diperlukan untuk memperjelas capaian pembangunan yang sudah berjalan.

"Ini hal wajar yang dilakukan lembaga legislatif. DPRD meminta pertanggungjawaban kepada Gubernur jika ada kebijakan yang mengganggu dan berdampak luas," katanya seraya menyebut Emil harusnya berkoordinasi terlebih dahulu dengan dewan dalam setiap program kerja yang akan dilakukan.

(transaktual)