Kamis, 14 November 2019 | 05:26 WIB

Bila Terbukti Jual Beli LKS, Maka Sekolah Akan Kena Sanksi

foto

 

Bila Terbukti Jual Beli LKS, Maka Sekolah Akan Kena Sanksi.

www.transaktual.com

Pemerintah Kota (Pemkot) Serang akan memberikan sanksi bagi sekolah ataupun oknum yang melakukan jual beli Lembar Kerja Siswa (LKS). Hal ini dikatakan oleh Wakil Wali Kota Serang Subadri usai rapat bersama seluruh Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri se-Kota Serang di SMPN 10 Kota Serang Rabu 9 Oktober 2019. 

Hal ini juga merupakan tindak lanjut dari adanya temuan jual beli LKS di lingkungan SMPN 23 Kota Serang. Dari hasil pertemuan itu pun, Subdari menjelaskan, ada beberapa poin yang disepakati, baik dari pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang untuk menyudahi peredaran LKS di lingkungan Sekolah. 

Dengan perjanjian di atas meterai yang disaksikan langsung oleh Kadindikbud Kota Serang dan pemkot yang dalam hal ini Wakil Wali Kota Serang, surat itu pun ditandatangani oleh Kepala SMPN 23 Kota Serang Deni Sopari. "Apabila ditemukan kembali, adanya jual beli LKS, kami sepakat untuk memberikan sanksi kepada pihak yang terlibat," katanya

Terkait sanksi yang akan diberikan, ia mengatakan, belum bisa menjabarkan secara rinci. Sebab, perlu adanya evaluasi atas pelanggaran yang dilakukan. Bergantung pada aturan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Serang. Apakah akan diberikan sanksi ringan ataupun berat.

Sedangkan, Kadindikbud Kota Serang Wasis Dewanto menjelaskan, bahwa terkait dengan penjualan LKS yang terjadi di lingkungan sekolah, pihaknya telah mengeluarkan larangan sejak 2014 lalu. Seluruh kepala sekolah harus mengikuti peraturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2010 dan peraturan lain yang mengatur soal penggunaan buku pelajaran. 

"Bukan soal LKS yang jadi masalah. Tapi saat lembar kerja siswa tersebut yang diperjual belikan. Kami Dindik sudah mengeluarkan larangan tersebut. Hanya saja kejadian di SLTP 23 tersebut kami tidak mengetahui. Ini juga kan ketahuan karena ada laporan," ujarnya.

Pihaknya juga telah melakukan pengawasan oleh tim Dindikbud. Namun, kata dia, masih saja ada oknum yang melakukan pelanggaran tersebut. Padahal ini sudah dilarang dan ada dalam Peraturan Daerah (Perda) untuk tidak melakukan praktik jual beli di lingkungan sekolah. 

"Pengawasan itu kami ada, bukan kecolongan atau tidak adanya pengawasan. Kan sudah jelas ada peraturan daerahnya dan disitu juga ada undang-undangnya. Sebetulnya LKS ini kan bisa dibuat sendiri oleh guru, tidak harus membeli dari luar," ucapnya kepada wartawan Kabar Banten, Rizki Putri.

(transakt).