Sabtu, 21 Sepember 2019 | 22:01 WIB

DPD Lsm PI Kab. Tapteng Imbau Pres.Ri, Tindak Tegas Kajari Sibolga, Tidak Jalankan PP.RI No.43-2018

foto

 

DPD Lsm PI Kab. Tapteng Imbau Presiden Ri, Menindak Tegas Kajari Sibolga Terkait Tidak Menjalankan PP RI No.43 Tahun 2018

Tapteng (Trans Aktual)

DPD LSM PI Kab. Tapteng melalui berita ini menghimbau Presiden RI Joko Widodo kiranya segera dapat menindak tegas Kajari Sibolga.

Pengurus DPD LSM PI Kab. Tapteng mengatakan kepada TransAktual kekesalannya terhadap kinerja T.PSB Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga terkait pelanggaran yang dilakukannya yakni : diduga keras tidak menjalankan sebagian besar peraturan pemerintah RI No.43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menurut mereka akibat tindakan oknum Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga tersebut pengurus DPD LSM PI Kab. Tapteng merasa sangat dirugikan. Menurut mereka bahwa sejumlah kasus yang mereka laporkan hingga saat ini tidak ditindaklanjuti Kajari Sibolga sehingga mereka terganjal untuk memperoleh lencana penghargaan anti korupsi dan sertifikat penghargaan anti korupsi ditambah bagian dari uang Rp. 200.000.000,- sesuai dengan jumlah kerugian negara yang dikembalikan ke kas negara sebagaimana yang telah diatur pada PP RI No.43 tahun 2018 serta lampirannya.

Padahal sebut mereka (pengurus LSM PI tersebut) kami selama ini sudah banyak tersita waktu, material dan pikiran dalam mencari serta mengumpulkan fakta-fakta maupun petunjuk yang bertalian dengan kehendak dari UU RI No.31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Trans Aktual coba mempertanyakan lebih jauh hasil laporan mereka ke Kejari Sibolga dugaan korupsi jumlah dugaan korupsi yang mereka sampaikan yang diduga merugikan keuangan negara, katanya ada sejumlah kl Rp. 8.353.737.678,98,- dengan uraiannya pertama disebutkan sesuai dengan laporan surat tertanggal 03 Agustus 2015 No. 016/DPD-LSM.PI/VIII/2015 dengan dugaan kerugian negara kl Rp. 246.310.000,- Kedua : Laporan tanggal 22 Oktober 2018 No.20/DPD-LSM.PI/X/2018 dengan dugaan kerugian negara kl Rp.1.015.719.800,98,- (sesuai dengan temuan BPK RI Perwakilan Sumatera Utara.) dan ketiga : Laporan tanggal 10 April 2018 No. 009/DPD-LSM.PI/IV/2018 dan disusul surat kedua tanggal 17 Oktober 2018 No.19/DPD-LSM.PI/IX/2018 dengan dugaan kerugian negara kl Rp.7.091.707.878,- (sesuai dengan LHP BPK RI Perwakilan Provsu No.55.A/LHP/XVIII.MDN/07/2014 tanggal 22 Juli 2014 dan LHP BPK RI Perwakilan Provsu No.38.A/LHP/XVIII.MDN/05/2015 tanggal 26 Mei 2015 tandasnya).

Akibat tindakannya yang tidak menjalankan tugasnya tersebut kami juga turut bergabung dengan sejumlah LSM dan Wartawan Sibolga Tapteng mendemo kinerja Kajari Sibolga selam dua kali berturut-turut serta menyampaikan hasil tuntutan demo ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara namun hingga saat ini hasilnya nihil.

Jadi harapan kami sebut oleh Pengurus LSM tadi kiranya Presiden RI Joko Widodo setelah mendapat informasi melalui media ini kiranya dapat berbesar hati dalam menyelamatkan Perekonomian rakyatnya dengan jalan segera mencopot dan memberhentikan tugasnya dari PNS, agar jaksa-jaksa lainnya tidak ketularan penyakit moral yang sedemikian (moral yang tidak patut dicontoh pada pemerintahan Presiden Joko Widodo.)

Demikian harapan para pengurus LSM PI Kab. Tapanuli Tengah melalui berita ini.

(dp)

Pandan, 07 September 2019

Pengirim Berita,

DAFTAR PASARIBU