Kamis, 17 Oktober 2019 | 04:32 WIB

" Bandung Darurat Korupsi ", Aliansi Cipayung Unjuk Rasa di Kota Bandung

foto

 

" Bandung Darurat Korupsi ", Aliansi Cipayung Unjuk Rasa di Kota Bandung.

www.transaktual.com

Unjuk rasa “Bandung Darurat Korupsi” oleh Cipayung Kota Bandung yang bertepatan dengan Pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung 5 Agustus 2019, merupakan tindak lanjuti rangkaian kasus penyalahgunaan wewenang Pemkot yang berakibat terjadinya praktek korupsi oleh beberapa pejabat teras serta BUMD yang mengakibatkan kerugian uang negara sebesar 125,5 M, kerugian tersebut berasal dari penyalahgunaan wewenang atas proyek Ruang Terbuka Hijau (RTH), Kasus PD Pasar serta proyek setengah jadi PD Air Mineral di Kota Bandung.

Gerakan aksi yang dilakukan didepan Gedung DPRD mengarah pada tanggungjawab dewan legislatif dalam penuntasan kasus korupsi yang terjadi. Sehingga pada awal masa jabatan, dewan kota bandung harus fokus menuntaskan masalah korupsi yang berakar dari penyalahgunaan jabatan oleh pemkot, karena pada dasarnya terjadinya tindakan korupsi merupakan gambaran bobroroknya birokrasi.

Pukul 12.30 Wib, Gerakan aksi berakhir ricuh setelah pihak kepolisian melakukan tindakan represif dengan membubarkan serta memukul masa aksi, tindakan tersebut terjadi dikarenakan DPRD tidak mau menerima tuntutan massa Aksi, tujuh orang mengalami luka-luka ringan dan tiga orang lainya berat dan harus dilarikan ke Rumah Sakit yaitu saudara Tyas Azis Arifin, Angga Narendra (PMII) dan M Rafi Ghariza (GMNI). Maka dari itu Aliansi Cipayung mengutuk keras serta akan mengusut tuntas tindakan pemukulan yang dilakukan pihak kepolisan dengan melakukan visum terhadap korban terkait serta mendorong Kapolres Kota Bandung untuk bertanggungjawab atas kejadian tersebut.

Terlepas dari kasus pemukulan yang terjadi Aliansi Cipayung tetap Bersepakat untuk fokus pada tuntutan yang dibawa diantaranya:

  1. Menuntut DPRD Kota Bandung untuk bertanggungjawab atas penuntasan kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang dengan fungsi legislatifnya untuk mengontrol jalanya eksekutif.
  2. Menuntut Walikota Bandung untuk mengevaluasi jajaran pejabatnya serta kebijakankebijakan yang merugikan masyarakat Kota Bandung.
  3. Menuntaskan kasus pengyalahgunaan Jabatan (Korupsi RTH, PD Pasar dan PD AM) yang merugikan uang negara sebesar 125,5 M serta harus bertanggungjawab kepada masyarakat Kota Bandung.
  4. Bongkar Kebobrokan pejabat lainnya yang terindikasi melakukan praktek korupsi dampak dari penyalahgunaan jabatan. 

Bandung, 5 Agustus 2019

Yansen P./transakt.