Senin, 9 Desember 2019 | 06:29 WIB

Disdik Garut Akan Panggil Sekolah Penjual Buku hingga Rp1 Juta

foto

 

Disdik Garut Akan Panggil Sekolah Penjual Buku hingga Rp1 Juta.

www.transaktual.com

Pemerintah Kabupaten Garut menginstruksikan ke seluruh sekolah khususnya Sekolah Dasar (SD) negeri agar tidak membebankan siswa membeli buku sebagai bahan penunjang kegiatan belajar mengajar karena akan merepotkan orang tua siswa.

"Jangan sampai ada buku diwajibkan oleh sekolah, ini yang harus diluruskan, tidak boleh," kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Garut, Totong seperti dilaporkan Antara, Kamis (25/7/2019).

Pernyataan Totong tersebut terkait adanya orang tua siswa SD negeri Kabupaten Garut yang mengeluhkan pembelian beberapa buku yang harganya hampir Rp1 juta. Ia mengungkapkan, pemerintah telah mengalokasikan dana untuk pendidikan sebesar 20 persen yang dialokasikan untuk buku paket sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Jika sekolah tidak menggunakan anggaran itu, kata dia, maka menyalahi aturan, apalagi siswa diwajibkan harus membeli buku dengan jumlah yang banyak. "Untuk apa ada BOS (Bantuan Operasional Sekolah) 20% alokasi untuk buku paket, kan begitu jelasnya," kata Totong.

Ia menjelaskan, sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 tentang komite sekolah yang di dalamnya membahas tentang pelarangan menjual buku kepada siswa. Namun bagi orang tua siswa yang ingin anaknya menambah wawasan, kata dia, dipersilakan untuk membeli buku tanpa ada paksaan dari pihak sekolah terutama guru.

"Kalau saja ada orang tua yang mau anaknya menambah wawasan dan ingin membawa pulang bukunya dipersilakan membeli buku ke penerbit," katanya. Adanya keluhan orang tua itu, kata Totong, menjadi perhatian Disdik Garut untuk segera menindaklanjutinya berkoordinasi dengan Koordinator Wilayah Pendidikan di kecamatan.

Totong menyatakan, akan segera memanggil pihak terkait untuk menjelaskan alasan siswa harus memiliki banyak buku pelajaran, karena kemampuan ekonomi orang tua siswa tidak dapat disamakan. "Kami akan cek sekolah mana saja itu, masalah ini harus diperhatikan, karena kemampuan orang tua siswa berbeda, tidak bisa disamakan, sekolah harus menghargai bahwa mereka juga ada biaya sehari-hari lainnya," kata Totong.

(transakt)