Senin, 22 Juli 2019 | 19:04 WIB

KPK Apresiasi Kejagung Berhentikan Sementara Oknum Jaksa di Kejati DKI Jakarta, yang Kena OTT

foto

 

KPK Apresiasi Kejagung Pecat Oknum Jaksa di Kejati DKI Jakarta, yang Kena OTT.

www.transaktual.com

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi keputusan Kejaksaan Agung yang memberhentikan sementara tiga jaksa Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta lantaran terjerat proses hukum di lembaga antirasuah.

"KPK menghargai Kejaksaan dalam melakukan beberapa langkah tersebut. Kami menyimak penyampaian informasi dari Kejaksaan Agung," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (3/7/2019).

Diketahui, Kejagung mencopot Agus Winoto dari jabatan Asisten Bidang Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Agus Winoto dijerat sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap penanganan perkara penipuan investasi Rp 11 miliar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Selain Agus, Kejagung juga memberhentikan dua orang jaksa yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT), yakni Yadi Herdianto dan Yuniar Sinar Pamungkas. Yuniar dicopot dari posisi Kepala Seksi Keamanan Negara dan Ketertiban Umum Tindak Pidana Umum Lain, sedangkan Yadi dicopot dari Kepala Subseksi Penuntutan.

"Saya kira tindakan cepat yang dilakukan tersebut memang perlu dilakukan agar pelayanan publik tetap berjalan," kata Febri. Terkait dengan Yadi dan Yuniar yang tak dijerat oleh lembaga antirasuah, Febri menyebut memang tidak semua pihak yang terjaring OTT dapat dinaikan statusnya sebagai tersangka. Febri mengatakan, status Yadi, Yuniar dan satu pengacara yang terjaring OTT masih berstatus sebagai saksi.

"Jadi, bagi KPK pun sejauh ini 3 orang tersebut (1 pengacara dan 2 jaksa) memang bukan tersangka dalam kasus ini. Kapasitas mereka adalah sebagai saksi. Sebagai penegak hukum, KPK ataupun Kejaksaan tentu juga tidak boleh memaksakan orang-orang tertentu untuk menjadi tersangka padahal perbuatan mereka tidak demikian," kata Febri.

Selain itu, kata Febri, kerja sama KPK dan Kejaksaan akan terus dilakukan dan diperkuat, baik untuk pencegahan Korupsi maupun koordinasi dan supervisi kasus-kasus di daerah yang sedang berjalan saat ini.

"Dalam proses Penyidikan yang sedang ditangani KPK saat ini, nanti tentu kami juga membutuhkan kerja sama dan bantuan dari Kejaksaan. Baik terkait bukti-bukti dokumen ataupun pemeriksaan saksi-saksi dari Kejaksaan," kata Febri. 

Setelah Kena OTT KPK, Aspidum Kejati DKI Resmi Dipecat. Asisten Bidang Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Agus Winoto mengenakan rompi tahanan usai diperiksa penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (29/6).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik langkah Kejaksaan Agung RI, yang telah memberhentikan Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejaksaan Tinggi DKI Jakart Agus Winoto setelah tertangkap tangan karena kasus penerimaan suap.

Yuniar dicopot dari posisi Kepala Seksi Keamanan Negara dan Ketertiban Umum Tindak Pidana Umum Lain. Sementara, Yadi dicopot dari jabatan Kepala Subseksi Penuntutan.

Febri menjelaskan meski dua jaksa tersebut terjaring OTT, dan tidak ditetapkan tersangka. Menurut Febri, setiap pihak yang diamankan dalam OTT tidak semuanya masuk dalam kualifikasi atau statusnya menjadi tersangka.

Dalam OTT di Kejati DKI Jakarta, pada Jumat (28/6/2019) lalu, tim memang meringkus dua jaksa dan 1 pengacara. Namun, dalam pendalaman oleh penyidik status mereka tak dapat dinaikan menjadi tersangka.

"KPK pun sejauh ini 3 orang tersebut memang bukan tersangka dalam kasus ini. Kapasitas mereka adalah sebagai saksi. Sebagai penegak hukum, KPK ataupun Kejaksaan tentu juga tidak boleh memaksakan orang-orang tertentu untuk menjadi tersangka padahal perbuatan mereka tidak demikian," ujar Febri.

Febri pun memastikan KPK bersama Kejagung RI akan terus berkalaborasi dan memperkuat, baik untuk pencegahan korupsi maupun koordinasi dan supervisi kasus-kasus di daerah yang sedang berjalan saat ini.

"Nanti tentu kami juga membutuhkan kerjasama dan bantuan dari Kejaksaan. Baik terkait bukti-bukti dokumen ataupun pemeriksaan saksi-saksi dari Kejaksaan. Dan saya kira dari konferensi pers kejaksaan tadi sudah disampaikan bahwa KPK dan Kejaksaan akan saling bekerjasama," tutup Febri.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka, yakni Agus Winoto pengacara bernama Alvin Suherman (AVS) dan Sendy Perico (SPE) yang berprofesi sebagai pengusaha.

Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif di Jakarta menerangkan bahwa OTT terhadap ketiga tersangka bermula ketika Sendy Perico melaporkan penipuan yang dilakukan pihak lain senilai Rp 11 miliar.

Alvin Suherman selaku pengacara Sendy, tutur Laode, telah menyiapkan sejumlah uang untuk diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Uang tersebut disiapkan guna memperberat tuntutan kepada pihak yang menipu Sendy.

"Uang ini diduga ditujukan untuk memperberat tuntutan kepada pihak yang menipunya," ujar Laode. Terjerat Operasi Tangkap Tangan KPK, Tiga Jaksa Diberhentikan Sementara Kejaksaan Agung memberhentikan sementara tiga jaksa yang terjerat kasus hukum.

Dua dari tiga jaksa tersebut terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap, pada Jumat (28/6/2019). Mereka adalah Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Agus Winoto, Kepala Subdirektorat Penuntutan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Yadi Herdianto.

Satu lagi Kepala Seksi Keamanan Negara dan Ketertiban Umum Yuniar Sinar Pamungkas. Dari ketiganya, hanya Agus yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, dan dua orang lainnya berstatus saksi.

Yadi dan Yuniar kini tengah dalam penyelidikan di Kejaksaan. "Kita telah melakukan pemberhentian sementara terhadap jaksa AW yang jadi tersangka di dalam perkara di KPK. Kemudian kami juga melepaskan jabatan struktural terhadap dua jaksa yang ikut serta pada saat itu." Demikian Jaksa Agung Muda bidang Intelijen (Jamintel) Jan Samuel Maringka saat konferensi pers di Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Rabu (3/7/2019).

Pemberhentian tersebut, katanya, bertujuan untuk memudahkan proses pemeriksaan dan tidak mengganggu pelayanan publik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

(ded/transact)