Senin, 9 Desember 2019 | 06:18 WIB

Kajati Jabar : Kelanjutan Penyidikan Dugaan Korupsi PDAM Tirta Tarum Karawang Terhalang Pemilu 2019

foto

 

KEPALA Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Raja Nafrizal, ketika menyampaikan keterangan pers tentang perkembangan kasus PDAM Tirta Tarum Karawang, di Karawang, Rabu, 10 April 2019.*/DODO RIHANTO/PR.

www.transaktual.com

Kepala Kejaksaan Tingga (Kejati) Jawa Barat, Raja Nafrizal, menyatakan akan melanjutkan kasus dugaan korupsi di tubuh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Karawang, yang sedang ditangani Kejati Jabar. Akan tetapi, penanganan kasus itu terhalang oleh kegiatan pemilihan umum (pemilu) 2019.

Raja Nafrizal mengatakan hal itu seusai mengikuti acara Evaluasi Dana Desa dan Alokasi Alokasi Dana Desa (DD dan ADD) yang digelar Kejari Karawang di Aula Husni Hamid, Pemda Karawang, Rabu, 10 April 2019. "Saat ini kasus itu sudah masuk tahap penyidikan, bahkan telah dilakukan penggeledahan di kantor PDAM Tirta Tarum," ujarnya.

Menurut dia, jika sudah ada penggeledahan, bararti kasus itu sudah dalam tahap penyidikan. Namun demikian, hingga saat ini, penyidik Kejati belum menetapkan satu tersangka pun dalam kasus itu.

"Kami masih terus berupaya mengumpulkan barang bukti. Penggeledahan pun dilakukan untuk mencari barang bukti," ujarnya.

Dikatakannya pula, jika bukti-bukti tersebut kuat, ia memastikan kasusnya bakal terus maju. Nafrizal menyatakan, pihaknya tidak akan main-main dalam menangani suatu perkara dan semua akan dilakukan secara transparan.

"Saya tidak akan mempertaruhkan jabatan saya hanya untuk perkara kecil ini. Jika saya main-main,  kalau ada orang yang tidak suka sama saya bisa melapor ke KPK atau Polda," ujarnya.

Informasi perkembangan kasus luput dari perhatian karena pemilu.

Raja Nafrizal menuturkan, perkembangan kasus itu memang tertutup oleh kegiatan pemilu 2019. Semua berita tentang pengungkapan perkara tertutupi oleh berita pemilu yang memang menjadi fokus semua orang sebagai hajatan nasional tersebut.

Setelah Pemilu usai, Nafrizal mengatakan, iaberjanji akan melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi di tubuh PDAM Tirta Tarum. "Setelah Pemilu nanti, pasti jalan lagi," katanya.

Beberapa waktu lalu Kejati Jawa Barat megeledah kantor PDAM Tirta Tarum, Karawang, pada 19 November 2018 silam. Penggeledahan dilakukan terkait dugaan tindak pidana korupsi peningkatan kapasitas (uprating) air PDAM Tirta Tarum tahun 2015.

Proyek uprating itu disinyalir telah menyalahi aturan sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp500 juta. "Kasus ini dalam tahapan penyidikan. Kami mencari sejumlah dokumen yang berkaitan dengan kasus itu," ujar Kepala Seksi Penyidikan Kejati Jawa Barat, Yanuar Rheza, waktu itu.

Penyidikan dugaan korupsi itu telah dilakukan Kejati Jawa Barat sejak 28 September 2018. Dalam kasus itu, Kejati Jawa Barat telah memeriksa puluhan saksi. 

Pemeriksaan dimulai dari mantan Direksi, Kabag, dan Kasubag Perencanaan Teknik. Selian itu turut dimintai keterangan adalah rekanan yang melaksanakan proyek uprating PDAM Tirtatarum Cabang Telukjambe.

"Kasus ini terjadi 2015, sehingga kami memeriksa jajaran Direksi PDAM yang lama juga Direksi yabg baru. Saksi yang diperiksa anatara 15 hingga 20 orang," kata Yanuar, kala itu.

(pr/transakt)