Rabu, 14 April 2021 | 15:16 WIB

Kejari Majalengka Lakukan Penyidikan Pembobolan BPR Cabang Sukahaji, yang Rugi Milyaran

foto

 

Rugi Miliaran, Kejari Majalengka Lakukan Penyidikan Pembobolan BPR Cabang Sukahaji.

Bandung – www.transaktual.com

Kejaksaan Negeri Kabupaten Majalengka meningkatkan status perkara dugaan pembobolan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Majalengka ke Penyidikan. Pembobolan BPR Majalengka Cabang Sukahaji dengan kerugian Pemerintah Kabupaten Majalengka sebesar Rp 3,25 miliar tersebut terjadi pada tahun 2017 - 2020 lalu.

Rilis yang diterima dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Majalengka, H. Dede Sutisna, SH., MH hari ini (22-03-2021) mengabarkan, "Setelah melakukan penyelidikan (Lid) pada awal tahun 2021 dengan Nomor Surat Perintah Penyelidikan NOMOR : PRINT — 01 /M.2.24/Fd.1/01/2021 Kejari Majalengka lalu meningkatkan status kasus "dugaan pembobolan Bank Perkereditan Rakyat (BPR) milik pemerintah Kabupaten Majalengka menjadi Penyidikan (DIK) umum dengan NOMOR : PRINT-Ol/M.2.24/Fd.1/02/2021, setelah dilakukan penyidikan kerugian ditaksir sekitar Rp 3,25 Milyar. Adapun kejadian kasus pembobolan BPR milik Pemkab ini terjadi pada sekitar tahun ahir 2017 s/d tahun 2020."

Menurut Kajari melalui Kasi Intelijen Elan Jaelani, SH.,MH didampingi Oleh Kasi Pidsus Guntoro Janjang Guntoro Saptohadie SH., MH mengatakan bahwa, "Jaksa penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Majalengka telah menemukan beberapa modus operandi penyimpangan dalam pemberian / penyaluran kredit Oleh BPR milik Pemerintah Kabupaten Majalengka tersebut antara Iain :

  1. Bahwa ada beberapa nasabah dengan hasil SLIK yang bermasalah namun tetap diloloskan oleh petugas BPR Majalengka Cabang Sukahaji;
  2. Beberapa debitur dalam mengajukan pinjaman menggunakan agunan AKTA JUAL BELI (AJB) yang tidak benar ;
  3. Nilai agunan yang dijaminkan tidak sebanding dengan nilai pengajuan kredit yang dicairkan;
  4. Bahwa nasabah yang tercatat sebagai penerima kredit namun kenyataannya nasabah tsb tidak pernah mengajukan kredit kepada BPR Majalengka cabang Sukahaji;
  5. Bahwa nasabah di iming-imingi Oleh pihak ketiga (pencari nasabah/ bukan pegawai Bank BPR Majalengka Cabang Sukahaji) bahwa pengajuan kredit di BPR prosesnya sangat mudah, cepat dan angsuran lunak yaitu hanya bermodalkan KTP saja sudah bisa mengajukan Kredit ;
  6. Tidak adanya survey kepada calon debitur sehingga terjadi kredit macet dan modus-modus operandi Iainnya yang masih digali oleh Tim penyidik Kejaksaan Negeri Majalengka."

Kajari menambahkan bahwa, "kasus ini jelas terlihat terang benderang ada kelalaian dari managemen BPR dengan meloloskan pinjaman tersebut "Intinya pelaksanaan proses pemberian kredit Oleh bank BUMD milik pemkab Majalengka ini dilakukan tanpa didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat, jujur, objektif dan professional" sesuai dengan Peraturan Bupati Majalengka dan aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BPR Majalengka yang mengatur syarat-syarat pemberian kredit.

Masih menurut Kajari, "hal ini merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penyidikan ini, penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Majalengka sudah memeriksa beberapa saksi kurang lebih 20 (dua puluh) orang dan telah menyita dokumen berupa Berkas Kredit asli sebanyak 104 (seratus empat) bundel yang didalamnya terdapat beberapa Akta Jual Beli (AJB) yang tidak benar."

"Namun dalam penyidikan ini, penyidik belum menetapkan tersangka karena masih dalam tahap penyidikan umum. Nanti pada waktu nya penyidik akan menetapkan tersangka." Perlu diketahui juga bahwa pemerintah Kabupaten Majalengka memiliki 4 (empat) BUMD dimana yang tersandung tindak pidana korupsi ada 2 yaitu PD Sindang Kasih Multi Usaha MULTI (PDSMU ) dan BPR.

"Adapun kasus dugaan korupsi di PDSMU berkas perkara penyidikan hampir rampung setelah pihak penyidik telah menerima hasil audit perhitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan pembangunan ( BPKP ) Bandung dan permintaan tambahan keterangan AHLI sedang berlangsung yang akan dilaksanakan pada minggu ini," pungkas H. Dede Sutisna, SH.,MH.

 

(ychs/Rls-DS/transakt).