Rabu, 14 April 2021 | 14:30 WIB

Mantan Rektor Untirta Disebut di Dakwaan Korupsi Rp 1,1 M yang Seret Eks Kadishub

foto

 

Mantan Rektor Untirta Disebut di Dakwaan Korupsi Rp 1,1 M yang Seret Eks Kadishub.

Mantan Rektor Untirta Disebut di Dakwaan Korupsi Rp 1,1 M yang Seret Eks Kadishub

Serang – www.transaktual.com

Kasus korupsi yang menjerat eks Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Informatika (Dishubkominfo) Banten Revri Aroes soal kegiatan bimbingan teknis internet desa yang melibatkan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa merugikan keuangan negara Rp 1,1 miliar.

Di dalam dakwaan, kegiatan tahun 2016 dengan anggaran Rp 3,5 ini ada kelebihan pembayaran tidak sesuai standar satuan harga atau SSH. Bahkan Rektor Untirta saat itu Sholeh Hidayat disebut-sebut dalam dakwaan.

Sebagaimana dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tipikor Serang pada Kamis (25/3), laporan pertanggungjawaban kegiatan pada 19-21 Februari 2016 di Serpong ini menyebut beberapa nama penerima honor tidak sesuai standar. Pertama honor terdakwa Revri saat sambutan Rp 15 juta melebihi SSH sebagaimana APBD 2016.

"Pembayaran honor narasumber Prof Sholeh Hidayat sebesar Rp 240 juta. Terhadap pembayaran tersebut terdapat kelebihan pembayaran melebihi standar yang berlaku di APBD tahun 2016 sebesar Rp 117 juta," kata JPU Herry Suherman.

Kemudian ada kelebihan pembayaran honor narasumber untuk Samsul Rahman dan Nata Irawan Rp 20 juta, penelaah materi bimbingan Ayuning Budiati dan kawan-kawan Rp 168 juta, honor rektor Sholeh Hidayat selaku panitia Rp 268 juta, moderator Tasrifiansyah Rp 144 juta.

Kemudian honor pembawa acara, doa dan dirigen lagu Indonesia Raya Rp 8,5 juta. Selain itu, kelebihan ada di belanja kaos, banner dan spanduk, cindera mata, bahkan hingga sewa laptop.

Selain itu, ada pajak yang belum disetorkan ke negara Rp 58 juta. Sisa anggaran Rp 54 juta dari realisasi kegiatan RP 3,4 miliar lebih belum dikembalikan ke kas daerah.

Di samping itu itu lanjut JPU bahwa laporan pertanggungjawaban pada kegiatan ini ke Dishubkominfo mengenai nilai honor narasumber, moderator, panitia adalah fiktif dan tidak sesuai nilai.

Lanjut JPU, bahwa dari 1.000 peserta kegiatan ada beberapa yang tidak hadir. Seperti aparat desa di Kabupaten Lebak di desa Cimanyik, Tanjung Wangi, Sindangsari, Muncang, Cikarang, Giri Jagabaya, Mekar Wangi, dan Leuwi Coo. Mereka menurut JPU tanda tangannya dipalsukan dan tidak menerima fasilitas dari kegiatan.

Sidang dakwaan korupsi internet desa ini menjerat tiga terdakwa lain yaitu Kepala Laboratorium Administrasi Negara Fisip Untirta Deden Muhammad Haris, pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK di Dishubkominfo Haliludin dan direktur PT Duta Citra Indah Muhammad Kholid.

Di dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Revri didakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dan korporasi. Dari proyek kerja sama ini ia didakwa menerima keuntungan Rp 420 juta, Kholid Rp 442 juta dan Deden Haris Rp 245 juta.

Tindakan Tegas Kepada Revri Harus Berlaku Untuk Pejabat Pemprov Banten Lainnya.

Tindakan tegas untuk Revri Aroes dengan diberhentikan dari jabatan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten karena menggunakan uang kas organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut harus berlaku untuk pejabat lain di OPD lain di lingkungan Pemprov Banten.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten Nuraeni.

Dijumpai di Hotel Ledian, Sabtu (17/3) malam, Nuraeni mengungkapkan, Pemprov Banten khususnya Inspektorat harus bersikap sama kepada seluruh pejabat di lingkungan Pemprov Banten, baik dari eselon terendah maupun tertinggi.

“Jadi harus tegas tidak ada tebang pilih. Lakukan langkah tegas yang sama. Tidak ada pengecualian,” kata Nuraeni setelah menghadiri launchinh pendaftaran bakal calon legilsatif Partai Demokrat.

Nuraeni menilai sanksi yang menimpa Revri Aroes merupakan langkah perdana Gubernur Banten Wahidin Halim bersikap tegas agar pemerintahan bisa berjalan bersih.

Lamgkah itu menurut Nuraeni seharusnya diikuti oleh para pejabat di lingkungan Pemprov Banten. Sanksi yang dijatuhkan untuk pejabat yang akan pensiun di Agustus 2018 mendatang itu harus dijadikan peringatan oleh para pejabat.

“Satu sisi memprihatinkan. Mau gimana lagi itu harus di pertanggungjawabkan,” kata Nuraeni.

Sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim angkat bicara terkait alasannya memecat Revri Aroes. Bahkan mantan Walikota Tangerang itu menonjobkan Revri sehingga membuat pria asal Padang itu harus pensiun dini.

Kepada awak media, hal tersebut dilakukan akibat kinerja Revri Aroes yang dinilai buruk. Selain itu, menurut Wahidin Halim Revri sudah waktunya untuk menanggalkan jabatannya itu.

Saat disinggung terkait hubungan antara pemecatan dengan kasus dugaan penggelapan uang kas   persediaan akhir tahun di Dishub senilai Rp 783 juta saat Revri masih menjabat yang menjadi temua Inspektorat, Wahidin Halim menuturkan keduanya ada hubungan.

Ketidakjelasan aliran uang kas senilai ratusan juta rupiah itu menjadi salah satu alasan mantan Walikota Tangerang itu memecat Revri dari jabatan Kepala Dishub. “Yah bener tambah itu (temuan inspektorat), gak perlu aibnya dikasih tahu, yang jelas ada mal administrasi dan kinerja,” tutur pria yang juga akrab disapa WH itu.

Menurut WH, Revri harus bertanggung jawab atas ketidakjelasan aliran uang itu. Jika tidak, maka akan diproses secara hukum.  “Ya ia lah, tanggung jawab, tidak ya diproses,” katanya. 

Kepala Inspektorat Kusmayadi menjelaskan, Revri sebagai pejabat dinilai bertanggungjawab atas ketidakjelasan uang sebesar Rp 783 juta yang seharusnya dikembalikan ke kas negara tersebut.

“Kita melakukan audit saja. Memutuskan, hak Pak Gubernur. Kita pada saat melakukan monitoring kas opname memang menemukan,” katanya.

Saat ini, lanjut Kusmayadi, sedang dalam tahap penyelesaian. Menurutnya masih ada waktu untuk menyelesaikan temuan tersebut, sebelum adanya campur tangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

 

Transact.